Sudaryono Benarkan BGN Akan Pindah ke Kantor Telkom Dalam Waktu Dekat

Relokasi Kantor BGN ke Graha Merah Putih: Sudaryono Konfirmasi Koordinasi dengan Danantara

Donasikitabisa.com – Langkah strategis dalam penataan aset negara kembali menjadi sorotan ketika Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, secara terbuka menyatakan bahwa lembaganya akan segera berpindah ke Gedung Graha Merah Putih (GMP) yang selama ini difungsikan sebagai kantor pusat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para wakil rakyat dalam forum resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 3 September 2026. Keputusan ini menandai salah satu pergeseran signifikan dalam pemanfaatan gedung-gedung milik BUMN di ibu kota, sekaligus membuka babak baru bagi tata kelola ruang kerja lembaga negara di sektor gizi dan kesehatan masyarakat.

Konfirmasi di Hadapan Komisi IX DPR RI

Forum yang menjadi panggung pernyataan tersebut adalah rapat dengar pendapat (RDP) antara BGN dan Komisi IX DPR RI. Komisi IX sendiri memiliki kewenangan pengawasan terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial—tiga bidang yang secara langsung bersinggungan dengan mandat BGN. Dalam konteks itu, pertanyaan mengenai lokasi operasional dan kesiapan infrastruktur lembaga menjadi bagian wajar dari mekanisme pengawasan parlemen.

Sudaryono menjawab pertanyaan anggota dewan dengan lugas. Ia tidak menyangkal rencana perpindahan tersebut, melainkan justru menegaskan bahwa proses koordinasi sudah berjalan dan target waktu kepindahan berada di cakupan yang sangat dekat.

“Betul Pak, kami sedang berkoordinasi dengan Danantara dan dalam waktu dekat ini Badan Gizi Nasional akan menempati Grha Merah Putih yang saat ini menjadi kantor Telkom,” kata Sudaryono.

Pernyataan itu sekaligus mengonfirmasi dua hal sekaligus: pertama, bahwa perpindahan bukan sekadar wacana internal, melainkan sudah memasuki tahap eksekusi; kedua, bahwa entitas yang memfasilitasi perpindahan tersebut adalah Danantara, bukan langsung dari Telkom.

Peran Danantara dalam Penataan Aset Negara

Danantara, atau Daya Anagata Nusantara, merupakan lembaga pengelola kekayaan negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan nilai aset-aset milik pemerintah, termasuk gedung-gedung milik BUMN. Dalam kerangka kerja Danantara, pemanfaatan ulang ruang fisik milik perusahaan pelat merah menjadi instrumen untuk menyelaraskan kebutuhan lembaga negara dengan efisiensi pengelolaan properti publik.

Keterlibatan Danantara dalam proses perpindahan BGN ke Graha Merah Putih menunjukkan bahwa keputusan ini bukan sekadar negosiasi bilateral antara satu lembaga dengan satu perusahaan, melainkan bagian dari kebijakan makro penataan aset negara. Dengan demikian, perpindahan kantor BGN dapat dibaca sebagai satu titik dalam peta yang lebih luas: redistribusi ruang kerja pemerintah di kawasan pusat kota Jakarta agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing lembaga.

Dampak bagi PT Telkom Indonesia

Bagi Telkom, pelepasan fungsi kantor pusat dari Graha Merah Putih membawa konsekuensi operasional yang tidak kecil. Sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan basis pelanggan yang sangat luas, Telkom memerlukan ruang kerja yang memadai bagi ribuan karyawannya. Pergeseran lokasi kantor pusat akan menuntut penyesuaian logistik, penataan ulang area kerja, serta kemungkinan investasi pada infrastruktur baru atau sewa ruang alternatif.

Di sisi lain, pelepasan aset fisik semacam ini juga dapat menjadi bagian dari strategi restrukturisasi portofolio properti Telkom. Gedung-gedung bernilai tinggi di lokasi strategis Jakarta kerap menjadi komponen penting dalam perhitungan nilai perusahaan, terutama dalam konteks persiapan pasar modal atau negosiasi investasi. Dengan kata lain, perpindahan BGN ke Graha Merah Putih berpotensi mengubah lanskap aset tetap Telkom dan memengaruhi strategi bisnisnya dalam jangka menengah.

Mandat BGN dan Kebutuhan Infrastruktur yang Layak

Badan Gizi Nasional memegang mandat yang sangat luas: merumuskan kebijakan nasional di bidang gizi, mengoordinasikan program pemenuhan gizi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan berbagai intervensi gizi dari hulu ke hilir. Skala tugas tersebut menuntut infrastruktur kantor yang mampu menampung ribuan staf, ruang analisis data, laboratorium pendukung, serta area koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Penempatan BGN di sebuah gedung bertingkat di kawasan pusat kota Jakarta, seperti Graha Merah Putih, secara fungsional mendukung kebutuhan tersebut. Kedekatan dengan kementerian terkait, lembaga riset, dan akses transportasi publik menjadi pertimbangan praktis bagi lembaga yang harus berinteraksi intensif dengan banyak pemangku kepentingan setiap hari.

Implikasi dan Penutup

Perpindahan kantor BGN ke Graha Merah Putih bukan sekadar urusan logistik internal satu lembaga. Ia merupakan cermin dari dinamika pengelolaan aset negara yang semakin terpusat dan terkoordinasi melalui mekanisme Danantara. Bagi publik, implikasi langsungnya relatif terbatas—tidak ada perubahan kebijakan gizi yang ditimbulkan oleh perpindahan alamat kantor. Namun bagi dunia birokrasi dan korporasi negara, langkah ini menegaskan bahwa tata ruang kerja lembaga pemerintah di Jakarta sedang mengalami penataan ulang yang sistematis.

Sudaryono menegaskan bahwa proses koordinasi masih berlangsung dan kepindahan akan terjadi dalam waktu dekat. Hingga tahap itu, BGN tetap beroperasi dari lokasi saat ini sambil menyiapkan transisi. Bagi Telkom, masa transisi ini menjadi periode penyesuaian yang memerlukan perencanaan matang agar layanan kepada jutaan pelanggan tidak terganggu oleh perubahan lokasi kantor pusat.