Polda Kalsel Tetapkan 7 Tersangka Karhutla, Kasus Korporasi Menyusul

Polisi Kalsel Gerak Cepat: Tujuh Pembakar Lahan Ditetapkan Tersangka, Satu Kasus Korporasi di Ambang Penyidikan

Donasikitabisa.com – Asap tipis yang kerap menyelimuti langit Kalimantan Selatan setiap musim kemarau bukan sekadar fenomena cuaca. Di balik kabut itu tersimpan kerugian ekologis, ekonomi, dan kesehatan yang menumpuk dari tahun ke tahun. Menyadari bobot masalah tersebut, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada Senin, 7 September 2026, mengumumkan penetapan tujuh tersangka dalam perkara pembakaran lahan. Ketujuh nama itu merujuk pada pelaku perorangan yang diduga sengaja mengobarkan api di atas tanah milik sendiri maupun tanah kosong di sekitar permukiman. Sementara itu, satu berkas perkara lain yang melibatkan entitas korporasi sedang dalam tahap akhir penyelesaian administrasi sebelum resmi naik ke penyidikan.

Tujuh Laporan Polisi Resmi Masuk Tahap Penyidikan

Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan bahwa seluruh berkas untuk ketujuh tersangka perorangan telah melewati ambang hukum dan kini berada di ranah penyidikan penuh. Artinya, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan mendalam, penggeledahan bila diperlukan, serta penyitaan barang bukti secara sah.

“Saat ini kami telah menangani tujuh laporan polisi tersangka perorangan yang sudah naik ke tahap penyidikan,” ujar Rosyanto.

Pernyataan itu sekaligus menandai pergeseran status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap yang lebih berat secara prosedural. Bagi masyarakat sekitar lokasi kebakaran, penetapan tersangka menjadi sinyal bahwa aparat tidak lagi sekadar mencatat insiden, melainkan mengejar pertanggungjawaban hukum atas setiap titik api yang dilaporkan.

Mengurai Benang Merah: Inisiatif Pribadi atau Perintah dari Atas?

Di balik ketujuh nama yang kini berstatus tersangka, penyidik tengah menggali satu pertanyaan krusial: apakah masing-masing pelaku menyalakan api atas kehendak sendiri, atau justru menjalankan instruksi dari pihak lain—mungkin pemilik lahan, kontraktor, atau pihak korporasi yang belum tersentuh proses hukum.

Pemeriksaan intensif terhadap para tersangka masih berlangsung. Penyidik berupaya memetakan rantai perintah, motif ekonomi, serta keterkaitan antar-lokasi kebakaran. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah berkas perkara ditutup pada tingkat pelaku lapangan atau diperluas ke aktor di belakang layar. Sebelum seluruh elemen pembuktian terpenuhi, berkas perkara tidak akan dinyatakan lengkap dan dikirim ke kejaksaan.

Kasus Korporasi: Satu Langkah Lagi Menuju Penyidikan

Di samping tujuh perkara perorangan, Polda Kalsel juga menangani satu laporan yang melibatkan badan usaha. Berkas perkara korporasi tersebut sedang dirampungkan secara administratif. Begitu kelengkapan dokumen dan bukti terpenuhi, perkara ini akan menyusul ketujuh kasus lainnya ke tahap penyidikan penuh.

Kehadiran kasus korporasi penting karena skala kerusakan akibat pembakaran oleh entitas bisnis biasanya jauh lebih luas. Lahan korporasi kerap membentang ratusan hektare, dan api yang melahap area sebesar itu tidak hanya menghanguskan vegetasi, tetapi juga memicu pelepasan gas rumah kaca dari lapisan gambut yang terbakar—sebuah dampak yang sulit diukur secara langsung oleh warga setempat namun terasa dalam data kualitas udara regional.

Konteks Musiman dan Beban Ekologis Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan memiliki bentang alam yang sangat rentan terhadap kebakaran, terutama di kawasan gambut dan lahan bekas perkebunan. Setiap tahun, ketika curah hujan turun di bawah ambang kritis selama beberapa minggu berturut-turut, risiko kebakaran melonjak. Api yang awalnya kecil—sering berasal dari pembakaran sisa panen atau pembersihan lahan—bisa merambat cepat karena angin kering dan bahan bakar organik yang menumpuk di permukaan tanah.

Dampaknya tidak berhenti di batas lahan yang terbakar. Asap partikulat halus (PM2.5) menyebar lintas kabupaten, mengganggu aktivitas sekolah, menurunkan visibilitas penerbangan, dan memperburuk kondisi pasien dengan gangguan pernapasan. Bagi petani kecil di sekitar lokasi, kebakaran tetangga berarti kehilangan hasil panen, rusaknya irigasi, dan biaya pemulihan tanah yang tidak sedikit.

Implikasi bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Penetapan tujuh tersangka dan persiapan penyidikan kasus korporasi mengirim pesan tegas: musim kemarau bukan lagi ruang kosong hukum. Setiap titik api yang dilaporkan kini berpeluang besar berujung pada proses pidana, bukan sekadar teguran administratif.

Bagi pemilik lahan perorangan, kewajiban menjaga batas lahan dan memastikan tidak ada bara api yang tersisa setelah pembersihan menjadi tanggung jawab hukum, bukan sekadar etika lingkungan. Bagi korporasi, standar operasional prosedur pencegahan kebakaran harus diterapkan secara ketat; kelalaian yang berujung kebakaran kini berisiko berhadapan dengan penyidik kepolisian sebelum sempat berhadapan dengan regulator lingkungan.

Langkah Polda Kalsel ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif melaporkan titik api melalui kanal resmi kepolisian. Semakin cepat laporan masuk, semakin besar peluang penyidik menangkap pelaku dalam kondisi masih di lokasi—sebuah kondisi yang sangat menentukan keberhasilan pembuktian di pengadilan.

Dengan tujuh perkara perorangan yang sudah berjalan dan satu perkara korporasi yang tinggal selangkah lagi, Kalimantan Selatan memasuki fase penegakan hukum yang lebih serius dalam penanganan kebakaran lahan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah api akan dipadamkan, melainkan apakah setiap tangan yang menyalakannya akan menjawab di hadapan hukum.