Natalius Pigai Soroti Putusan Banding Kasus Andrie Yunus, Dorong Kasasi

Usulan Kasasi dan Peninjauan Kembali: Langkah Hukum Berikutnya dalam Perkara Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Donasikitabisa.com – Perkara penyiraman air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus kini memasuki fase baru dalam proses peradilan militer. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara terbuka menyerukan agar tim kuasa hukum korban mengajukan upaya hukum kasasi, bahkan hingga tahap peninjauan kembali (PK), menyusul putusan banding yang dinilai meringankan hukuman sejumlah terdakwa. Seruan ini menggarisbawahi ketegangan yang terus berlangsung antara kepentingan korban kekerasan dan pertimbangan hukum di ruang sidang militer.

Perubahan Hukuman di Tingkat Banding

Pengadilan Militer Tinggi II-06 Jakarta, yang berkedudukan di ibu kota, telah mengeluarkan putusan pada tingkat banding untuk perkara tersebut. Dari empat orang yang diadili, dua di antaranya—Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto—menerima perubahan vonis yang bersifat meringankan. Yang paling menonjol dari perubahan itu adalah pembatalan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dengan kata lain, kedua terdakwa tersebut tidak lagi kehilangan statusnya sebagai prajurit aktif, sebuah konsekuensi yang sebelumnya dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama.

Keputusan ini memicu reaksi dari berbagai kalangan yang memantau jalannya perkara. Bagi banyak pengamat hukum pidana militer, pembatalan sanksi pemecatan pada kasus yang melibatkan kekerasan fisik terhadap warga sipil menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas hukuman dan pesan yang disampaikan institusi peradilan kepada masyarakat.

Seruan Menteri HAM: Kasasi hingga PK

Natalius Pigai menyampaikan posisinya dalam sebuah keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Sabtu. Ia menegaskan bahwa jalur hukum masih terbuka dan harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak korban.

“Saya minta pengacara ajukan kasasi, bahkan kalau bisa sampai di PK (peninjauan kembali).”

Pernyataan ini penting karena menandai posisi resmi kementerian yang mengurusi hak asasi manusia dalam perkara tersebut. Dalam sistem peradilan Indonesia, kasasi merupakan upaya hukum terakhir yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk menguji penerapan hukum pada putusan pengadilan bawah. Sementara itu, peninjauan kembali merupakan mekanisme luar biasa yang dapat ditempuh apabila ditemukan alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti adanya putusan yang saling bertentangan atau ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan.

Rasa Keadilan dan Posisi Korban

Pigai menyatakan bahwa dirinya tetap menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim pada tingkat banding. Namun, ia menekankan bahwa ukuran keadilan dalam perkara semacam ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar kepentingan para terdakwa atau sudut pandang pihak-pihak lain yang tidak langsung terdampak.

Menilai perkara dari perspektif korban, Pigai menilai bahwa kondisi psikologis, fisik, serta kepentingan korban kekerasan harus menjadi pertimbangan utama dalam menimbang apakah hukuman yang dijatuhkan sudah proporsional. Ia menyerukan adanya kepekaan sosial dalam setiap penilaian hukum yang melibatkan korban tindak kekerasan, sehingga proses peradilan tidak kehilangan dimensi kemanusiaannya.

Konteks Putusan Tingkat Pertama dan Sanksi Pemecatan

Pada tingkat pertama, pengadilan militer telah menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dengan status hukum tersebut, Pigai menilai bahwa pemberian sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan langkah yang wajar dan sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Pemecatan, dalam konteks hukum militer Indonesia, bukan sekadar konsekuensi administratif, melainkan bentuk penghukuman yang mencerminkan bahwa prajurit telah gagal memenuhi standar perilaku yang diharapkan dari seorang anggota TNI.

Dampak terhadap Citra Institusi Militer dan Kehormatan Negara

Di luar aspek hukum individual, Pigai juga menyoroti dimensi institusional dari perkara ini. Ia menilai bahwa tindakan penyiraman air keras yang dilakukan oleh anggota TNI telah memberikan dampak nyata terhadap citra institusi militer di mata publik serta terhadap kehormatan negara secara keseluruhan.

“Pasalnya, para terdakwa telah mencederai kehormatan dan harga diri negara serta institusi militer.”

Pernyataan ini menempatkan perkara tersebut bukan hanya sebagai urusan antara korban dan pelaku, melainkan sebagai persoalan yang menyentuh legitimasi institusi negara. Ketika anggota militer melakukan kekerasan terhadap warga sipil—apalagi terhadap seorang aktivis yang menjalankan fungsi pengawasan—masyarakat berhak menuntut bahwa proses hukum berjalan tanpa kompromi yang melemahkan pesan deterrence.

Implikasi dan Arah Selanjutnya

Usulan kasasi dan PK yang disampaikan oleh Menteri HAM membuka babak baru dalam perkara ini. Jika tim kuasa hukum Andrie Yunus mengajukan kasasi, Mahkamah Agung akan meninjau apakah penerapan hukum pada putusan banding telah dilakukan secara tepat, termasuk soal pembatalan pidana pemecatan. Sementara itu, jalur PK, meskipun lebih terbatas syaratnya, tetap menjadi opsi apabila ditemukan alasan hukum yang memenuhi ketentuan undang-undang.

Bagi Andrie Yunus sendiri, yang menjabat sebagai Wakil Koordinator KontraS, perkara ini bukan sekadar urusan pribadi. Sebagai organisasi yang mengadvokasi hak korban kekerasan dan orang hilang, KontraS selama ini menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki akses langsung ke mekanisme negara. Putusan yang dinilai terlalu ringan dalam kasus penyiraman air keras berisiko mengirimkan sinyal bahwa kekerasan terhadap aktivis dan warga sipil oleh aparat negara tidak akan dikenai konsekuensi yang memadai.

Proses hukum yang masih berlangsung ini akan menjadi ujian bagi komitmen institusi peradilan militer untuk menjaga keseimbangan antara prinsip praduga tak bersalah, hak atas banding, dan kebutuhan korban untuk memperoleh keadilan yang bermakna. Bagaimana jalur kasasi dan PK akan ditempuh, serta apa hasilnya, akan menjadi penentu apakah perkara ini benar-benar mencapai keadilan substantif atau sekadar menjadi catatan dalam daftar perkara militer yang berakhir tanpa penyelesaian yang memuaskan bagi korban.