Peserta Komcad ASN Meninggal, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Usut Tuntas dan Hentikan Militerisasi Birokrasi S

Koalisi Sipil Dorong Penghentian Latihan Komcad ASN Usai Peserta Meninggal

Donasikitabisa.com – Kematian seorang aparatur sipil negara saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan kembali memunculkan sorotan terhadap pelibatan ASN dalam program pertahanan. Vanreko Varkas Bagaskara, ASN di Kementerian Ekonomi Kreatif, dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu, 26 September 2026.

Peristiwa tersebut terjadi di tengah pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran atau Latsarmil Komcad bagi ASN kementerian dan lembaga Gelombang II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan itu dibuka oleh Kementerian Pertahanan di Lapangan Brigade Parako 1 Pasgat, Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Program ini melibatkan 2.065 ASN dari 50 kementerian dan lembaga yang telah melalui tahapan seleksi. Pelatihan dijalankan secara bersamaan di lima lokasi dan direncanakan berlangsung sampai 8 Oktober 2026.

Permintaan Pengusutan Menyeluruh

Koalisi Masyarakat Sipil meminta insiden meninggalnya peserta ditangani secara serius dan terbuka. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, yang mewakili koalisi tersebut, juga mendesak agar pelaksanaan Latsarmil Komcad ASN dihentikan.

Dorongan penghentian program muncul karena kematian peserta tidak semestinya diperlakukan sebagai sekadar bagian dari risiko kegiatan. Penjelasan yang utuh mengenai kondisi peserta, rangkaian aktivitas yang dijalani, pengawasan kesehatan, serta penanganan pada saat kejadian menjadi hal penting untuk memberikan kejelasan kepada keluarga dan publik.

Pengusutan menyeluruh juga diperlukan untuk memastikan standar keselamatan dalam pelatihan diterapkan secara memadai. Dalam kegiatan yang melibatkan latihan dasar kemiliteran, kesiapan fisik peserta, pemeriksaan kesehatan, mekanisme pertolongan, dan pengawasan di lapangan menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab penyelenggara.

Bagi ASN yang mengikuti kegiatan tersebut, kejelasan prosedur bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan latihan. Mereka perlu mengetahui sejak awal bentuk kegiatan yang akan diikuti, durasi pelatihan, tuntutan fisik, perlindungan kesehatan, hingga saluran pengaduan apabila terdapat persoalan selama program berlangsung.

Status Sukarela Komponen Cadangan

Perdebatan utama yang disampaikan koalisi menyangkut sifat keikutsertaan dalam Komponen Cadangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menempatkan Komcad dari unsur warga negara sebagai bentuk pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.

Ketentuan tersebut menjadi penting ketika peserta berasal dari kalangan aparatur sipil negara. Status sebagai CPNS maupun ASN tidak otomatis mengubah pendaftaran yang seharusnya dilakukan secara sukarela menjadi kewajiban administratif.

Koalisi menilai persoalan dapat muncul apabila ASN didorong mengikuti Komcad melalui instruksi kedinasan. Risiko serupa juga ada jika program dijadikan persyaratan pengangkatan, pengembangan jenjang karier, atau disertai ancaman sanksi. Dalam situasi seperti itu, pilihan peserta dapat dipertanyakan karena tidak lagi sepenuhnya lahir dari persetujuan yang bebas dan dipahami secara utuh.

Persetujuan yang bebas dan terinformasi berarti seseorang memahami konsekuensi keikutsertaannya, memperoleh informasi yang cukup, serta dapat menentukan pilihan tanpa tekanan. Prinsip ini relevan bagi seluruh warga negara, termasuk pegawai pemerintah yang memiliki hubungan kedinasan dengan institusinya.

Kekhawatiran Militerisasi Birokrasi

Permintaan penghentian Latsarmil Komcad ASN juga dikaitkan dengan kekhawatiran mengenai militerisasi birokrasi. Koalisi memandang birokrasi sipil dan struktur pertahanan memiliki mandat yang berbeda, sehingga pelibatan pegawai sipil dalam program bercorak kemiliteran perlu ditempatkan secara hati-hati dalam batas aturan yang berlaku.

ASN pada dasarnya menjalankan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan kebijakan negara. Karena itu, setiap program tambahan yang menyasar mereka perlu memiliki dasar yang jelas, tujuan yang terukur, dan mekanisme perlindungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan mandat bukan berarti isu pertahanan tidak penting bagi ASN. Namun, pelaksanaannya perlu menghormati prinsip sukarela yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Penyelenggaraan program juga perlu menghindari kesan bahwa orientasi atau pembinaan kemiliteran menjadi ukuran kesetiaan maupun kualitas seorang aparatur sipil.

Kasus meninggalnya Vanreko Varkas Bagaskara menambah urgensi evaluasi tersebut. Evaluasi tidak cukup dilakukan pada satu kejadian, melainkan perlu mencakup desain pelatihan, proses seleksi, kesiapan fasilitas, standar kesehatan, pola pengawasan, serta komunikasi kepada peserta dan keluarganya.

Transparansi dan Perlindungan Peserta

Publik membutuhkan penjelasan yang dapat diverifikasi tentang penyebab meninggalnya peserta dan langkah yang ditempuh setelah kejadian. Transparansi akan membantu memastikan bahwa keselamatan peserta ditempatkan sebagai prioritas, sekaligus mencegah munculnya spekulasi yang merugikan keluarga maupun pihak terkait.

Di sisi lain, keluarga peserta berhak memperoleh informasi yang jelas dan manusiawi. Setiap proses pemeriksaan atas insiden tersebut perlu dilakukan dengan perhatian terhadap hak keluarga untuk mengetahui perkembangan serta hasil penanganannya.

Permintaan Koalisi Masyarakat Sipil untuk menghentikan Latsarmil Komcad ASN menempatkan dua isu dalam satu perhatian: keselamatan peserta dan kepastian bahwa keikutsertaan benar-benar bersifat sukarela. Kedua hal itu perlu dijawab secara serius agar program pertahanan tidak mengabaikan perlindungan warga negara maupun prinsip dasar birokrasi sipil.