Putusan MK Buka Peluang DPR Lakukan Pemakzulan Gibran Bahkan Hingga Ranah Pidana

Putusan MK Soal Ijazah Gibran Dinilai Memunculkan Isu Pemakzulan

Donasikitabisa.com – Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu penilaian bahwa DPR RI memiliki ruang untuk mempertimbangkan langkah pemakzulan. Pandangan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Persoalan yang menjadi sorotan adalah pemenuhan persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024. Dedi memandang putusan MK menunjukkan Gibran tidak mempunyai ijazah yang setara dengan jenjang SMA, padahal kelengkapan pendidikan merupakan salah satu syarat administrasi bagi calon wakil presiden.

Dalam pandangannya, konsekuensi putusan itu tidak hanya berhenti pada pembahasan status administrasi. Ia melihat keputusan tersebut dapat membuka perdebatan lebih luas mengenai tanggung jawab politik, tata kelola pemilu, hingga kemungkinan penerapan ketentuan pidana apabila terdapat pelanggaran terhadap aturan konstitusional.

DPR Dinilai Memiliki Peran dalam Proses Politik

Dedi menyatakan MK tidak memiliki kewenangan untuk langsung mendiskualifikasi wakil presiden. Namun, ia berpendapat lembaga legislatif dapat menggunakan temuan dalam putusan tersebut sebagai dasar untuk mengkaji proses pemakzulan.

“Putusan MK terkait Wapres Gibran yang tidak miliki ijazah sebagaimana disyaratkan untuk pencalonan di Pilpres 2024 membuka peluang DPR RI lakukan pemakzulan, MK memang tidak dapat mendiskualifikasi Wapres, tetapi DPR yang bisa lakukan itu dengan dalih telah terbukti Gibran memanipulasi syarat, dan bahkan bisa masuk kategori pidana,” kata Dedi.

Pemakzulan merupakan mekanisme politik dan ketatanegaraan yang tidak berlangsung otomatis hanya karena muncul sebuah putusan. Dalam konteks pernyataan Dedi, DPR dipandang sebagai institusi yang dapat menguji serta membahas dugaan pelanggaran syarat pencalonan, termasuk dampaknya terhadap jabatan wakil presiden.

Ia juga menilai isu tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi Dedi, persyaratan administratif bukan sekadar kelengkapan dokumen, melainkan bagian awal dari proses untuk memastikan seorang peserta pemilu memenuhi ketentuan sebelum memasuki tahapan berikutnya.

KPU Turut Menjadi Sorotan

Selain menyinggung posisi Gibran, Dedi meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam verifikasi dokumen Pilpres 2024 ikut diperiksa. Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga yang disorot karena memiliki tanggung jawab dalam tahapan administrasi pencalonan.

“Seluruh komisioner KPU yang bertanggungjawab pada Pilpres 2024 harus mengundurkan diri, dan kepolisian perlu mengusut kelalaian administrasi sebagai kejahatan konstitusional,” ujarnya.

Dedi menegaskan bahwa verifikasi kelayakan dokumen pencalonan memiliki konsekuensi besar bagi kepercayaan publik terhadap pemilu. Jika dokumen yang diajukan tidak memenuhi ketentuan, pertanyaan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan peserta pemilu, tetapi juga dengan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan penyelenggara.

“KPU telah mengetahui jika dokumen yang diserahkan Gibran bukanlah surat penyetaraan lulus pendidikan, maka mereka secara sadar lakukan kejahatan konstitusional, dan itu setara dengan berkhianat pada bangsa dan negara,” sambungnya.

Pernyataan itu menggambarkan tuntutan agar tanggung jawab tidak dibebankan kepada satu pihak saja. Dalam proses pemilu, pendaftaran calon, pemeriksaan berkas, penetapan peserta, dan pelaksanaan pemungutan suara merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Karena itu, dugaan persoalan pada salah satu tahap dapat memunculkan tuntutan untuk menelusuri tahapan lainnya.

Dorongan Penegakan Hukum dan Evaluasi Pilpres 2024

Dedi mendorong aparat penegak hukum segera melakukan langkah penyelidikan. Ia berpandangan proses tersebut tidak perlu menunggu adanya pengaduan karena putusan MK, dalam penilaiannya, telah memberikan penegasan mengenai tidak terpenuhinya syarat bagi Gibran sebagai calon wakil presiden.

Ia menyebut persoalan ini berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berat. Penilaian tersebut dikaitkan dengan dugaan bahwa pencalonan tetap berjalan meski persyaratan pendidikan yang dipersoalkan tidak terpenuhi.

Legitimasi Pilpres 2024 juga disebut layak kembali dibahas. Dedi menekankan bahwa syarat administrasi merupakan pintu pertama yang harus dipenuhi kandidat sebelum mengikuti proses seleksi dan tahapan pemilihan lainnya. Apabila syarat awal dipermasalahkan, maka keabsahan proses berikutnya dapat menjadi bahan perdebatan publik dan politik.

Perkembangan isu ini menempatkan putusan MK sebagai titik penting dalam diskusi mengenai standar verifikasi calon pejabat negara. Di luar tuntutan terhadap Gibran dan KPU, perdebatan tersebut juga menegaskan pentingnya prosedur yang jelas, pemeriksaan dokumen yang cermat, serta pertanggungjawaban lembaga terkait agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku.