Respons Bahlil Soal Nusron Wahid 2 Kali Mangkir Pemeriksaan KPK

Golkar Tegaskan Tidak Akan Campuri Proses Hukum Nusron Wahid di KPK

Donasikitabisa.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya menghormati pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Nusron Wahid. Pernyataan tersebut muncul setelah Nusron dua kali belum memenuhi panggilan penyidik karena mengajukan permintaan perubahan jadwal.

Bahlil menekankan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh warga negara, termasuk pejabat dan kader partai politik, mempunyai posisi setara di hadapan hukum.

“Bagi Partai Golkar menghargai sebuah proses hukum yang terjadi. Negara-negara kita adalah negara hukum,” kata Bahlil kepada wartawan, dikutip Rabu, 21 Oktober 2026.

Sebagai Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil memastikan organisasi yang dipimpinnya tidak akan ikut mencampuri penanganan perkara tersebut. Penanganan dugaan tindak pidana korupsi itu, kata dia, sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum.

“Dan kita serahkan semuanya kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Dua Panggilan Pemeriksaan Dijadwal Ulang

Nusron Wahid saat ini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Penyidik KPK memanggilnya untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung dan dugaan penerimaan lain di lingkungan BPN.

Pemeriksaan pertama semula dijadwalkan pada Rabu, 7 Oktober 2026. Nusron tidak hadir karena memiliki agenda internal kementerian yang berlangsung pada waktu bersamaan. Untuk panggilan berikutnya, yang diagendakan pada Kamis, 15 Oktober 2026, ia kembali meminta penundaan lantaran sedang menjalankan kunjungan kerja kedinasan ke Malaysia.

Permohonan penjadwalan ulang tersebut membuat penyidik belum memperoleh keterangan langsung dari Nusron dalam dua agenda pemeriksaan. Statusnya dalam pemanggilan itu adalah saksi. Pemeriksaan saksi merupakan bagian lazim dari tahap penyidikan dan tidak dengan sendirinya menentukan adanya kesalahan pidana pada pihak yang diperiksa.

Dalam perkara seperti dugaan suap pengurusan HGB, keterangan saksi dapat digunakan untuk melengkapi pemahaman penyidik mengenai proses administrasi, tahapan pengajuan hak atas tanah, komunikasi antar-pihak, serta dugaan arus dana. Penyidik juga dapat mencocokkan keterangan yang diberikan dengan dokumen maupun informasi lain yang sudah diperoleh selama penyidikan.

Perkara Pertanahan dan Delapan Tersangka

Kasus ini berkaitan dengan tata kelola administrasi pertanahan, khususnya pengurusan Hak Guna Bangunan. HGB merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang berkaitan dengan kewenangan mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik pemegang hak. Karena prosesnya melibatkan administrasi, perizinan, dan keputusan pejabat berwenang, pengawasan terhadap prosedur menjadi penting.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini pada Selasa, 15 September 2026. Penetapan tersebut menandai perkembangan penting dalam penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung serta dugaan penerimaan lainnya di BPN.

Perkara tersebut kembali menyoroti kerentanan sektor pertanahan terhadap praktik koruptif. Pengurusan izin dan hak atas tanah kerap melibatkan kepentingan publik, pelaku usaha, serta pejabat pada berbagai tingkatan administrasi. Karena itu, transparansi prosedur dan kepatuhan terhadap aturan menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan terhadap layanan pertanahan.

Pemeriksaan saksi dalam penyidikan juga berfungsi untuk menyusun gambaran perkara secara lebih utuh. Keterangan yang dihimpun dapat membantu penyidik menelusuri urutan peristiwa, memahami jalur pengajuan HGB, serta menilai hubungan antara pihak-pihak yang diduga terkait. Langkah tersebut merupakan bagian dari kebutuhan pembuktian sebelum perkara memasuki tahapan hukum berikutnya.

Sikap Golkar dan Prinsip Kesetaraan Hukum

Pernyataan Bahlil menempatkan Golkar pada sikap menghormati proses yang berjalan tanpa memberikan tekanan terhadap lembaga penyidik. Sikap ini juga menegaskan pemisahan antara urusan organisasi politik dengan prosedur hukum yang sedang dilakukan KPK.

Dalam negara hukum, pemanggilan seseorang sebagai saksi merupakan mekanisme untuk memperoleh informasi yang dinilai relevan bagi penyidikan. Kehadiran saksi penting untuk memberi penjelasan atas fakta yang perlu dikonfirmasi, tetapi proses tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah.

Dengan dua jadwal pemeriksaan yang telah diajukan ulang, perhatian publik kini tertuju pada kelanjutan agenda pemeriksaan Nusron. Keterangan yang nantinya diperoleh penyidik akan menjadi salah satu bagian dalam pendalaman kasus dugaan suap pengurusan HGB dan dugaan penerimaan lain di BPN.

Di tengah sorotan terhadap perkara ini, penegakan hukum yang independen serta administrasi pertanahan yang akuntabel menjadi kepentingan bersama. Proses penyidikan diharapkan dapat mengurai fakta secara menyeluruh, sekaligus memperkuat tuntutan agar layanan publik di bidang pertanahan berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan.