Komisi I DPR Sebut Kehadiran TNI Wajar Saat Demo: Sesuai dengan UU

Pengamanan Aksi di Bundaran HI Jadi Sorotan

Donasikitabisa.com – Kehadiran personel TNI, termasuk Korps Marinir, saat aksi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Oktober 2026, mendapat perhatian publik. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai keterlibatan tersebut merupakan bagian yang wajar dalam pengamanan dan memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang TNI.

Dave menyampaikan pandangan itu di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026, setelah muncul perbincangan mengenai keberadaan aparat militer di sekitar massa demonstrasi. Ia menekankan bahwa pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di ruang publik perlu dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban serta stabilitas masyarakat.

“Terkait kehadiran Marinir secara khusus ataupun TNI secara umum dalam pengamanan demonstrasi kemarin, itu adalah hal yang lumrah dan sesuai dengan Undang-Undang TNI yang memang memiliki fungsi untuk melakukan pengamanan,” ujar Dave kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Keamanan dan Hak Berekspresi Harus Berjalan Bersama

Dalam pandangan Dave, keberadaan aparat di lokasi aksi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban pemerintah menjaga keamanan publik. Namun, tugas tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan hak warga untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.

Demonstrasi merupakan salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Karena itu, pengamanan tidak semata-mata berkaitan dengan pengendalian situasi, melainkan juga memastikan kegiatan berlangsung aman sehingga peserta dapat menjalankan hak konstitusionalnya tanpa gangguan.

Pengerahan personel gabungan TNI dan Polri di lapangan, kata Dave, diarahkan untuk menjaga kondisi tetap tertib. Kehadiran mereka juga diharapkan dapat memberi perlindungan bagi masyarakat di sekitar lokasi, pengguna jalan, peserta aksi, serta petugas yang menjalankan pengamanan.

Pengaturan aksi di pusat kota membutuhkan perhatian terhadap banyak kepentingan. Kawasan Bundaran HI merupakan area yang ramai dan memiliki aktivitas masyarakat yang beragam. Ketertiban selama aksi menjadi unsur penting agar penyampaian aspirasi dapat berjalan tanpa menimbulkan gangguan yang lebih luas.

Antisipasi Provokasi dan Tindakan Anarkis

Dave juga menyoroti perlunya kesiapan aparat menghadapi kemungkinan provokasi atau tindakan anarkis. Antisipasi terhadap risiko tersebut dinilai menjadi bagian dari tanggung jawab penegak hukum selama demonstrasi berlangsung.

Langkah pencegahan diperlukan agar aksi tetap berada dalam koridor damai. Dalam situasi kerumunan besar, tindakan dari sebagian kecil pihak dapat memengaruhi jalannya kegiatan secara keseluruhan. Karena itu, koordinasi antarpetugas serta perhatian terhadap kondisi lapangan menjadi penting untuk menjaga suasana tetap kondusif.

“TNI beserta Polri dan seluruh jajaran penegak hukum memiliki tugas tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, sekaligus mengawal kebebasan demokrasi masyarakat yang mengekspresikan pendapatnya. Aparat pemerintah memiliki kewajiban memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, serta hak dan kewajiban semua masyarakat benar-benar terjaga,” jelas legislator tersebut.

Pernyataan itu menegaskan dua tujuan yang harus dijaga dalam setiap pengamanan demonstrasi: keamanan umum dan kebebasan warga negara. Keduanya bukan hal yang saling bertentangan apabila pengamanan dilakukan secara proporsional, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan semua pihak.

Ruang Aspirasi dalam Kehidupan Demokrasi

Kebebasan berekspresi memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Aksi penyampaian pendapat menjadi salah satu bentuk partisipasi publik dalam menyampaikan pandangan terhadap persoalan yang dianggap penting.

Di sisi lain, pelaksanaan hak tersebut juga berkaitan dengan kewajiban untuk menjaga ketertiban. Peserta aksi, aparat, dan masyarakat sekitar sama-sama memiliki peran agar kegiatan dapat berlangsung damai. Pendekatan yang mengedepankan keamanan sekaligus penghormatan terhadap hak sipil menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

Dave menempatkan pengamanan demonstrasi sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menciptakan situasi yang aman tanpa menutup ruang aspirasi. Dengan pengelolaan yang tepat di lapangan, kegiatan penyampaian pendapat dapat tetap berlangsung tertib dan hak masyarakat untuk bersuara tetap terlindungi.