Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang 29 Oktober

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Jaro Ade pada 29 Oktober

Donasikitabisa.com – Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pemeriksaan semula dijadwalkan pada Selasa, 27 Oktober 2026, namun Ade Ruhandi atau Jaro Ade tidak hadir.

KPK kemudian menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Jaro Ade pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ketidakhadiran tersebut telah dikonfirmasi kepada penyidik, sehingga agenda pemeriksaan tidak dibatalkan, melainkan dipindahkan ke jadwal berikutnya.

“Dijadwalkan ulang pemeriksaannya pada Kamis (29/10),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026.

Dalam penyidikan ini, Jaro Ade dipanggil dengan status saksi. Pemanggilan saksi dilakukan penyidik untuk mendalami informasi, keterangan, dan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Status saksi berarti seseorang dimintai penjelasan untuk membantu kebutuhan penyidikan. Karena itu, pemanggilan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa setiap pihak yang diperiksa telah melakukan pelanggaran hukum. KPK masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai mengetahui perkara yang sedang didalami.

Sejumlah Pejabat Kabupaten Bogor Turut Dipanggil

Pada jadwal pemeriksaan yang sama, KPK juga memanggil sejumlah pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor. Mereka diminta memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sebagai bagian dari proses pendalaman perkara.

Saksi yang dipanggil antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Inspektur Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman, staf Bappenda Sesilia Windy Gloriana, serta Gilang Windu yang disebut sebagai ajudan Bupati Bogor.

Arif Rahman dinilai memiliki keterkaitan dengan lembaga yang menjadi perhatian penyidik karena pernah menjabat sebagai Kepala Bappenda Kabupaten Bogor pada periode 2022 hingga 2025. Sementara itu, Sesilia Windy Gloriana menjalankan tugas sebagai bendahara pengeluaran di Bappenda.

Keterangan dari pejabat aktif, mantan pejabat, staf, dan pihak lain yang dipanggil dapat membantu penyidik memahami tata kelola insentif, alur pengelolaannya, serta pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mengenai proses tersebut. Pemeriksaan para saksi menjadi bagian penting untuk menyusun gambaran perkara secara menyeluruh.

Penyidikan Dugaan Pemotongan Insentif Dimulai pada Agustus 2026

Perkara dugaan pemotongan insentif pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bogor telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Keputusan itu diambil KPK setelah pembahasan di tingkat pimpinan pada Kamis malam, 20 Agustus 2026.

Pada tahap awal, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka. Penyidikan masih dilakukan melalui surat perintah penyidikan atau sprindik umum untuk menelusuri dugaan tindak pidana, mengumpulkan bukti, serta menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila unsur perkara terpenuhi.

Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Mangkir pada jadwal pemeriksaan pertama tidak menghentikan proses penyidikan. Dengan adanya jadwal ulang pada 29 Oktober 2026, KPK tetap melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi yang memiliki informasi terkait dugaan pemotongan insentif di Bappenda Kabupaten Bogor.

Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi berkaitan dengan pelaksanaan tugas aparatur dalam mendukung penerimaan daerah. Oleh sebab itu, dugaan pemotongan insentif menjadi perhatian dalam penyidikan apabila terbukti mengurangi hak pegawai atau tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan.

Agenda Pemeriksaan KPK Tetap Berlanjut

Jadwal ulang pemeriksaan menunjukkan KPK masih melanjutkan pendalaman perkara. Penyidik akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang dipanggil untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai pengelolaan insentif dan rangkaian peristiwa dalam kasus tersebut.

Publik masih menunggu perkembangan hasil pemeriksaan, termasuk langkah lanjutan yang akan diumumkan KPK. Hingga saat ini, perkara dugaan pemotongan insentif di Kabupaten Bogor masih berada pada tahap penyidikan dan belum ada tersangka yang diumumkan kepada publik.

FAQ Pemeriksaan Jaro Ade oleh KPK

Jaro Ade diperiksa sebagai apa? Jaro Ade dipanggil KPK sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait pemotongan insentif pegawai Bappenda Kabupaten Bogor.

Kapan pemeriksaan ulang Jaro Ade dijadwalkan? Pemeriksaan ulang dijadwalkan pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Apakah sudah ada tersangka dalam perkara ini? KPK belum mengumumkan adanya penetapan tersangka. Penyidikan masih menggunakan sprindik umum dan penyidik masih mengumpulkan bukti serta keterangan saksi.