New Policy: Ketua Komisi XI DPR Ungkap Cara Prabowo Pertahankan Harga BBM Subsidi
Ketua Komisi XI DPR: Strategi Prabowo untuk Stabilkan Harga BBM Subsidi
New Policy – Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat. Dalam keterangan yang disampaikan Senin (4/5/2026), ia menyatakan bahwa upaya ini melibatkan keterlibatan langsung Presiden dan Menteri Bahlil dalam menegaskan kebutuhan Indonesia akan pasokan minyak mentah dalam volume besar.
“Presiden dan Menteri Bahlil melakukan kunjungan ke berbagai negara penghasil minyak agar pasokan masuk ke Indonesia secara stabil, sehingga harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan signifikan,” ujar Misbakhun. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan keberlanjutan kesejahteraan rakyat.
Menurut Misbakhun, komitmen Prabowo untuk menjaga subsidi BBM bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi, melainkan langkah strategis yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa meskipun situasi politik di Timur Tengah terus memanas, pemerintah tetap berupaya menekan dampaknya terhadap harga minyak di dalam negeri.
Kenaikan harga minyak global yang terjadi akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi perhatian utama. Dalam konteks tersebut, Misbakhun menyampaikan bahwa Indonesia justru berhasil mempertahankan harga BBM bersubsidi meskipun harga minyak dunia terus naik. “Karena situasi di Timur Tengah masih tidak stabil, harga minyak global meningkat. Namun, di Indonesia harga BBM tetap terjaga,” terangnya.
Mempertahankan Subsidi BBM hingga Akhir Tahun
Lebih lanjut, Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar ini mengungkap bahwa pemerintah bertekad menjaga subsidi BBM hingga akhir tahun 2026, bahkan jika harga minyak mentah dunia mencapai lebih dari 100 dolar AS per barel. Menurutnya, langkah ini bertujuan menghindari tekanan harga yang berpotensi merusak daya beli masyarakat.
“Pemerintah berupaya keras agar rakyat tidak merasakan dampak langsung dari kenaikan harga minyak global,” tambah Misbakhun. Ia menjelaskan bahwa kebijakan subsidi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah kondisi pasar yang tidak menentu.
Dalam rangkaian penjelasannya, Misbakhun juga menyebutkan bahwa pemerintah sedang berupaya stabilkan harga elpiji kemasan 3 kilogram. Meski harga elpiji nonsubsidi kemasan 5,5 kilogram dan 12 kilogram sudah melampaui ratusan ribu rupiah, elpiji 3 kilogram tetap dijual dengan harga sekitar Rp22 ribu per botol. “Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu,” imbuhnya.
Kenaikan Harga Minyak Dunia Mencapai USD 119
Situasi global terkini menunjukkan bahwa harga minyak mentah jenis Brent, yang menjadi patokan harga minyak dunia, pernah melonjak ke level USD 119 per barel pada Rabu (29/4) lalu. Kenaikan ini terjadi setelah upaya diplomasi untuk menyelesaikan perang antara AS dan Iran mengalami hambatan, sehingga memicu ketegangan di pasar energi.
Misbakhun menjelaskan bahwa kenaikan harga energi global tersebut terus berlangsung, dengan tidak ada indikasi kestabilan jangka pendek. Faktor-faktor seperti blokade AS terhadap Iran, risiko penghalang jalur pelayaran di Selat Hormuz, dan keputusan Uni Emirat Arab untuk meninggalkan OPEC menjadi pendorong utama kenaikan tersebut.
“Ketegangan geopolitik ini memberi tekanan signifikan pada pasokan minyak dan menyebabkan kenaikan harga secara masif,” kata Misbakhun. Ia menambahkan bahwa keputusan AS untuk membatasi arus kapal ke dan dari pelabuhan Iran juga memperparah kondisi pasar, sehingga meningkatkan permintaan akan minyak mentah di Indonesia.
Subsidi BBM dan Listrik Tetap Diperhatikan
Di samping subsidi BBM, Misbakhun juga menyebutkan bahwa pemerintah masih mempertahankan bantuan subsidi untuk listrik. Ia menekankan bahwa kebijakan ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada energi listrik untuk kebutuhan pokok.
Menurut Misbakhun, selain subsidi BBM dan listrik, pemerintah juga memberikan dukungan finansial ke berbagai sektor vital. Contohnya, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang membantu usaha kecil dan menengah, serta pengelolaan iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. “Subsidi-subsidi ini tidak hanya ratusan juta atau ratusan miliar, tapi bahkan ratusan triliun rupiah,” jelasnya.
Dalam konteks kebijakan tersebut, Misbakhun menyoroti bahwa pemerintah terus mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai langkah mitigasi untuk masyarakat yang terdampak inflasi. Ia menambahkan bahwa keberlanjutan subsidi menjadi strategi penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ekonomi.
Analisis Pemimpin dan Upaya Global
Misbakhun juga menyoroti bahwa kebijakan subsidi bukan hanya produk dari pemerintah, melainkan refleksi dari kebijakan makroekonomi yang diambil oleh Presiden Prabowo. Ia mengatakan bahwa langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan tantangan eksternal dan internal dalam menjaga stabilitas harga.
“Presiden memahami bahwa kenaikan harga minyak global akan berdampak luas, termasuk pada kemampuan beli masyarakat,” katanya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus berusaha optimalkan pasokan minyak dari luar negeri untuk mengimbangi tekanan harga di pasar internasional.
Sementara itu, Misbakhun menyebutkan bahwa peningkatan harga minyak mentah dunia juga memengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara lain. Di banyak negara, kenaikan harga minyak telah memaksa pemerintah menaikkan tarif BBM dan bahan bakar, tetapi di Indonesia, kebijakan subsidi tetap diperkuat. “Ini menunjukkan sikap pemerintah yang proaktif untuk melindungi kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Dalam keseluruhan penjelasannya, Misbakhun memastikan bahwa subsidi BBM dan berbagai bantuan lainnya tetap menjadi prioritas. Ia menekankan bahwa meskipun kebutuhan anggaran meningkat, pemerintah berkomitmen menjaga kesejahteraan rakyat agar tidak terganggu oleh perubahan kondisi pasar global.