Key Strategy: Fakta-fakta Bayi Dianiaya di Daycare Banda Aceh hingga Pengasuh Ditangkap

Fakta-fakta Bayi Dianiaya di Daycare Banda Aceh hingga Pengasuh Ditangkap

Kasus Penganiayaan di Tempat Tidur Anak

Key Strategy – Kasus dugaan penganiayaan terhadap bayi yang terjadi di Daycare Baby Preneur di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, menarik perhatian publik. Kejadian tersebut terjadi Senin, 27 April 2026, sekitar pukul 07.45 WIB. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat empat balita dan dua pengasuh wanita berada di dalam ruangan. Salah satu anak tampak terisak saat menerima makanan, sementara satu dari mereka ditampakkan menerima perlakuan kasar oleh pelaku.

Menurut laporan, pelaku melakukan tindakan ancaman dengan menoyor dan menampar korban hingga terjatuh. Aksi tersebut diambil secara berulang, dengan pengasuh lainnya hanya mengamati tanpa langsung mengintervensi. Kebocoran video memicu respons cepat dari masyarakat dan lembaga terkait, karena kejadian ini mengungkapkan potensi pelanggaran terhadap hak anak di lingkungan layanan pendidikan pra-sekolah.

Penindakan Terhadap Pengasuh

Setelah insiden terjadi, pemilik Daycare Baby Preneur, Husaini, langsung mengambil langkah pembersihan internal. Pihak manajemen menyatakan bahwa tiga pengasuh yang berada di lokasi kejadian telah dipecat segera setelah ditemukan terlibat dalam tindakan kekerasan. “Tiga orang telah kita pecat satu jam setelah kejadian. Satu pelaku dan dua orang yang berada di lokasi,” jelas Husaini kepada detikSumut.

Kebocoran video viral menyebabkan peningkatan tekanan terhadap daycare tersebut. Husaini mengakui bahwa kejadian ini menggambarkan kurangnya pengawasan atas karyawan dan kurangnya pelatihan dalam menangani situasi emosional anak. Pemilik juga menyatakan bahwa pengasuh yang dipecat termasuk dalam tim yang bertugas sehari-hari di tempat tersebut, sehingga memicu kecurigaan bahwa ada pelanggaran standar operasional yang berulang.

Pelaku Diamankan oleh Kepolisian

Setelah laporan disampaikan, pihak kepolisian secara aktif menginvestigasi kasus ini. Tim gabungan dari Unit IV/PPA dan Tim Rimueng Satreskrim Polresta Banda Aceh bekerja sama dengan Resmob Subdit III Ditreskrimum Polda Aceh berhasil menangkap pelaku yang diduga melakukan penganiayaan. “Tim gabungan Unit IV/PPA dan Tim Rimueng Satreskrim Polresta Banda Aceh dibantu Resmob Subdit III Ditreskrimum Polda Aceh saat ini mengamankan diduga pelaku DS untuk dimintai keterangan,” tutur Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, Selasa (28/4).

Kepolisian menekankan bahwa tindakan penangkapan dilakukan dengan cepat untuk menghindari adanya konsekuensi lebih lanjut. DS, yang berusia 24 tahun, menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Dalam pernyataannya, Kasatreskrim menjelaskan bahwa investigasi masih terus berlangsung untuk memastikan adanya pelanggaran hukum yang terkait dengan perlakuan tidak manusiawi terhadap balita.

Daycare Tanpa Izin Operasional

Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan pernyataan terkait kasus ini. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyatakan bahwa Daycare Baby Preneur yang menjadi tempat kejadian peristiwa tidak memiliki izin operasional. “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Baby Preneur Day Care tidak memiliki izin operasional,” kata Anggota Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Kota Banda Aceh, Sulthan Muhammad Yus, dalam konferensi pers di Balai Kota, Selasa (28/4) malam.

Sebagai tambahan, tim gabungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut. Hasil asesmen menyebutkan bahwa korban merupakan bayi perempuan berusia 18 bulan. Kebocoran video viral membuat pihak berwenang lebih berhati-hati dalam mengaudit kondisi daycare tersebut.

Reaksi Masyarakat dan Harapan Reformasi

Kasus ini menjadi sorotan media dan masyarakat karena memperlihatkan ketidakamanan dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat bermain dan belajar bagi anak. Banyak warganet menyoroti perlakuan kasar terhadap balita, dengan menuntut agar ada tindakan tegas terhadap pengasuh yang terlibat. Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap institusi layanan anak, khususnya daycare yang belum memiliki izin resmi.

Pemilik daycare menyatakan akan mengambil langkah-langkah perbaikan, termasuk memperbaiki sistem pengawasan dan pelatihan staf. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan keamanan anak,” kata Husaini. Meski demikian, kasus ini menjadi pengingat bahwa kejadian serupa bisa terjadi di berbagai tempat, terutama jika pengawasan tidak memadai. Sejumlah warga juga menyarankan bahwa pendidikan anak sejak dini perlu diperkuat dengan standar yang lebih ketat, agar kekerasan tidak terjadi lagi di lingkungan pendidikan pra-sekolah.

Peluang Peningkatan Kesadaran Publik

Kasus ini membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang aman bagi anak. Dalam konferensi pers, Sulthan Muhammad Yus mengingatkan bahwa izin operasional tidak hanya formalitas, tetapi juga sebagai pertanda kesiapan institusi dalam menyediakan layanan yang memenuhi standar. “Izin operasional adalah jaminan bahwa daycare memiliki kemampuan mengelola lingkungan dan mencegah risiko terhadap anak,” tutur Yus.

Dengan adanya penangkapan terhadap DS, kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk reformasi dalam sistem layanan anak. Pemilik daycare juga berencana melakukan audit internal dan melibatkan pihak eksternal untuk menjamin transparansi dan keadilan. Selain itu, kasus ini memperkuat argumen bahwa pengasuh harus memiliki keterampilan mengatasi situasi emosional anak, termasuk saat makan.

Simak selengkapnya di sini. (yld/fca)