New Policy: Kata Prabowo yang Dibuat Pemerintah Kini Harus Dinilai 20 Tahun Lagi

Kata Prabowo yang Dibuat Pemerintah Kini Harus Dinilai 20 Tahun Lagi

Peresmian Koperasi Desa Merah Putih dan Harapan Jangka Panjang

New Policy – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa penilaian terhadap keberhasilan program pemerintah saat ini tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan memerlukan waktu yang lebih panjang. Dalam pidatonya saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Prabowo menekankan bahwa dampak dari upaya yang dilakukan dalam beberapa tahun ke depan baru akan terlihat setelah 10 hingga 20 tahun. Menurutnya, era evaluasi yang sekarang belum cukup untuk mengukur pencapaian jangka panjang.

“Kita sudah punya Danantara, dan nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya. Masih banyak yang muda-muda, ingat, lihat tanggal, lihat tahun, Saudara akan lihat apa yang kita buat tahun 25 (2025), tahun 26 (2026) ini,” kata Prabowo.

Dalam konteks ini, Prabowo juga menyebutkan adanya lembaga baru bernama Danantara sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional. Ia menyoroti bahwa program ini tidak hanya mengacu pada pencapaian tahun ini, tetapi juga perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas. “Jangan sekarang, jangan 29 (2029), nanti 20 tahun lagi Saudara nilai apa yang kita buat hari ini. Yang kita buat adalah hal-hal yang mendasar,” tambahnya.

Strategi Ekonomi Nasional dan Dana Kedaulatan

Prabowo menegaskan bahwa sejumlah inisiatif yang sedang dijalankan pemerintah bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi bangsa. Salah satu aspek utamanya adalah swasembada pangan, yang menurutnya telah tercapai. Selain itu, ia menyebut stabilitas harga dan penciptaan lapangan kerja sebagai elemen kunci. “Kita swasembada pangan sudah, kita amankan harga-harga, kita menciptakan lapangan kerja, sudah jutaan, tiga, kita punya sekarang dana kedaulatan, sovereign wealth fund,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menggambarkan pertumbuhan dana kedaulatan Indonesia yang signifikan. Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki dana yang tergolong besar, bahkan mungkin menjadi keenam terbesar di dunia. “Dana kedaulatan kita mungkin sekarang adalah keenam terbesar di dunia,” imbuhnya. Ia menjelaskan bahwa lembaga pengelola aset negara ini telah dibentuk pada tahun 2025, sehingga bisa memperlihatkan hasil yang lebih terukur dibandingkan negara-negara lain yang telah memiliki sistem serupa lebih lama.

“Aset yang kita kelola sekarang 1.000 miliar dolar aset yang kita kelola, Saudara-saudara. Kita sekarang, ya 1 2 3, kita kelima. Kalau di sini kita kelima terbesar di dunia. Baru dibentuk tahun 25, 2025,” ucap Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa posisi Indonesia dalam pengelolaan aset negara saat ini terbilang menggembirakan. Ia menyoroti perbandingan dengan negara-negara besar seperti Arab Saudi dan Singapura, menyatakan bahwa kinerja Indonesia tidak kalah baik. “Kita bahkan di atas Qatar, di atas Arab Saudi, juga di atas Singapura. Jadi, boleh juga ini negara kita, ya,” tambahnya.

Manfaat Program Makanan Bergizi Gratis bagi Masyarakat Desa

Selain membahas dana kedaulatan, Prabowo juga menyoroti manfaat dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diimplementasikan. Ia menyatakan bahwa adanya MBG telah memberi dampak besar terhadap perekonomian desa, dengan dana yang masuk ke wilayah pedesaan mencapai miliaran rupiah. “Bahwa tiap hari di desa, beredar uang 3.000 kali Rp 15 ribu, ada yang lebih ada yang sedikit, 3.000 kali Rp 15 ribu, Rp 45 juta, tiap hari,” katanya.

“Dan di situ adalah 5 hari seminggu kali 4, 20 hari kali Rp 45 juta berarti Rp 900 juta tiap bulan dikali 12. 12 kali Rp 900 juta, Rp 10,8 miliar,”

Prabowo menjelaskan bahwa jumlah uang yang bergerak di desa karena MBG mencapai Rp 10,8 miliar per tahun. Angka ini diperoleh dari perhitungan jumlah uang yang beredar setiap hari, yang berakumulasi setelah 12 bulan. “Rp 10,8 miliar beredar di desa itu, yang tadinya sebelum ada MBG, kita kirim Rp 1 miliar dana desa, dengan MBG, kita tambah Rp 10 miliar,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyatakan bahwa dana desa sebagian besar digunakan untuk MBG, tetapi ia yakin bahwa manfaatnya akan kembali ke masyarakat dalam jangka waktu 6 tahun. “Kita pakai dulu uang dana desa Rp 500 juta, tapi 6 tahun akan kembali,” katanya. Ia menekankan bahwa program ini berupaya untuk mencegah aliran dana yang tidak terkendali ke luar negeri, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat di tingkat lokal.

Kebangkitan Ekonomi dan Peran Masyarakat Pedesaan

Prabowo menambahkan bahwa keberadaan MBG serta Koperasi Desa Merah Putih memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi desa. Ia menyebut bahwa produsen lokal, seperti peternak dan pedagang, bisa merasakan manfaat dari aliran dana yang meningkat. “Saudara-saudara, satu desa Rp 10,8 miliar beredar di situ, artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup,” kata Prabowo.

“Ini adalah dampak dari MBG, sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kabupaten-kabupaten, kalau kita pakai yang mereka katakan harus pasar bebas neoliberal, pasar bebas di mana modal besar yang akan berkuasa, uangnya rakyat akan tersedot, berangkat-berangkat ujungnya ke luar negri, uangnya kelebihannya nggak masuk ke kita,” imbuhnya.

Dalam konteks pasar bebas, Prabowo menyatakan bahwa MBG bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing. Ia menekankan bahwa sistem ini memberikan peluang bagi pengusaha lokal untuk berkembang, serta mencegah perekonomian yang terus tergerus oleh kekuatan ekonomi global. “Kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desanya sendiri,” sambungnya.

Prabowo meyakini bahwa kombinasi antara MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi faktor penentu dalam kebangkitan ekonomi nasional. Meski demikian, ia tidak menyangkal bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi. “Saudara-saudara, MBG ditambah Koperasi Desa Merah Putih, ini akan membangkitkan ekonomi kita,” ujarnya.

Menurut Prabowo, perlu waktu yang cukup untuk melihat manfaat maksimal dari program-program ini. Ia berharap, dalam 20 tahun ke depan, masyarakat akan dapat menilai kinerja pemerintah sekarang dengan perspektif yang lebih luas. “Karena sekarang ini, kita harus menunggu hingga masa depan agar hasilnya ben