Solution For: Iran Serukan DK PBB Tak Membisu Atas Ancaman-Kejahatan Perang AS

Iran Serukan DK PBB Tak Membisu Atas Ancaman-Kejahatan Perang AS

Iran Mengajak Dewan Keamanan PBB Berbicara Soal Ancaman Militer AS

Solution For – Dubes Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Amir-Saeid Iravani mengkritik sikap diam Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terkait ancaman militer Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dan pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter internasional. Dalam debat terbuka yang digelar pada hari Rabu, ia meminta DK PBB untuk tidak tinggal diam dan menyampaikan kecaman terhadap tindakan yang dilakukan AS serta Israel. Ia menilai keterlibatan kedua negara ini mengancam keamanan rakyat Iran dan menunjukkan ketidakadilan dalam penggunaan kekuatan.

Dalam pidatonya, Iravani menyoroti ketidakefektifan DK PBB dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap serangan militer yang berulang. Ia menekankan bahwa kebijakan mengabaikan peristiwa-peristiwa seperti pengeboman terhadap warga sipil dan infrastruktur penting harus dihentikan. “Dewan Keamanan PBB tidak boleh membiarkan kecemburuan AS terhadap Iran berlangsung tanpa intervensi,” ujarnya, seperti dilansir oleh Press TV, pada Jumat (22/5/2026).

Ia juga menyampaikan kecamannya terhadap kebijakan agresif AS dan Israel yang sengaja menargetkan masyarakat sipil. Contohnya, serangan terhadap sekolah dasar di kota Minab, yang mengakibatkan kematian lebih dari 168 siswa dan staf pendidik. Menurut Iravani, tindakan ini menunjukkan pengabaian terhadap prinsip perlindungan warga sipil yang diatur dalam hukum internasional. “Ancaman militer AS tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menyiram harapan rakyat Iran,” tambahnya.

“Dewan Keamanan tidak boleh berdiam diri atau acuh tak acuh terhadap ancaman berulang dan setiap hari yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat terhadap Iran, termasuk ancaman eksplisit untuk membombardir Iran hingga kembali ke Zaman Batu, untuk menghancurkan infrastruktur energi, ekonomi, dan industri negara, serta menargetkan ilmuwan nuklir dan pejabat senior Iran,” tegas Iravani.

Menurut Dubes Iran tersebut, retorika agresif yang digunakan oleh AS menciptakan preseden berbahaya bagi negara-negara lain. Ia menilai bahwa penggunaan kekerasan secara sistematis oleh AS dan Israel mengurangi nilai dari perlindungan internasional yang dijanjikan oleh PBB. “Normalisasi ancaman kekerasan, tindakan agresi, dan retorika yang menghasut oleh anggota tetap Dewan Keamanan menciptakan preseden berbahaya,” imbuhnya.

Iravani menyebut bahwa AS dan Israel, serta pihak-pihak yang membantu dan memfasilitasi tindakan agresif mereka, harus memikul tanggung jawab hukum secara penuh. Ia menegaskan bahwa kejahatan terhadap warga sipil harus dihukum, baik dalam ranah nasional maupun internasional. “Tidak ada negara yang boleh berlindung di balik perlindungan politik sambil melanggar Piagam PBB dan menargetkan masyarakat sipil tanpa konsekuensi,” katanya.

Dalam pidatonya, Iravani juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kebijakan AS yang terus-menerus mengancam keamanan Iran. Ia menilai bahwa tindakan ini menunjukkan dominasi politik AS dalam menentukan kebijakan militer global. “Sikap diam DK PBB memperkuat kepercayaan AS bahwa mereka bisa bertindak dengan bebas, tanpa batasan dari organisasi yang seharusnya melindungi hukum internasional,” ujarnya.

Kebijakan militer AS terhadap Iran selama beberapa bulan terakhir menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat internasional. Iravani menilai bahwa pengeboman terhadap sekolah dasar di Minab adalah contoh nyata dari pelanggaran hukum humaniter yang sistematis. “Dengan menargetkan tempat pendidikan, AS tidak hanya merugikan keluarga korban, tetapi juga merusak kemajuan generasi muda Iran,” imbuhnya.

Dubes Iran juga menyoroti pentingnya prinsip kesetaraan kedaulatan negara dalam Piagam PBB. Menurutnya, kebijakan AS yang menganggap Iran sebagai target utama menunjukkan ketidakadilan dalam hubungan antarbangsa. “Kita harus kembali pada prinsip dasar Piagam PBB, seperti tidak menggunakan kekerasan, menyelesaikan konflik secara damai, dan menjunjung tinggi kemerdekaan politik,” katanya.

Menyusul kecaman dari Iravani, para diplomat lainnya di DK PBB mulai mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap tindakan AS. Beberapa negara anggota DK PBB, termasuk Rusia dan Tiongkok, menyatakan dukungan mereka terhadap Iran dalam upaya mengendalikan ketegangan di Timur Tengah. “Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah konkret, bukan hanya sekadar menyatakan dukungan verbal,” tambah satu diplomat Rusia, seperti dilansir oleh sumber lokal.

Iravani menambahkan bahwa konflik antara AS dan Iran telah mengganggu stabilitas di wilayah tersebut. “Serangan militer AS terhadap Iran bukan hanya merugikan negara ini, tetapi juga mengancam keamanan regional dan global. Jika DK PBB tidak mengambil sikap, maka kita akan melihat kejadian serupa di negara-negara lain,” katanya. Ia menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB perlu memperkuat perannya sebagai pengawas internasional.

Pidato Iravani menimbulkan respons dari para pemimpin kelompok sipil yang terlibat dalam debat terbuka. Seorang perwakilan organisasi hak asasi manusia menyatakan bahwa tindakan AS mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam pada warga Iran. “Korban-korban yang meninggal bukan hanya angka, tetapi juga cerita perjuangan mereka yang dihancurkan oleh serangan militer yang tidak terkendali,” katanya.

Dubes Iran berharap komunitas internasional akan menjadikan kejadian di Minab sebagai pelajaran untuk menghormati hukum humaniter. “Dengan menargetkan warga sipil, AS mengingatkan kita bahwa kekuatan militer bisa menjadi alat untuk menekan negara-negara kecil,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan AS yang menunjukkan keangkuhan dalam menghadapi Iran akan menimbulkan reaksi dari negara-negara lain yang merasa tidak adil.

Menyusul debat tersebut, berbagai kelompok politik internasional mulai memantau tindakan AS dan Israel lebih intensif. Beberapa negara menilai bahwa tindakan militer AS terhadap Iran membahayakan perjanjian internasional yang sudah ada. “Jika DK PBB tidak memberikan sanksi, maka kejahatan perang AS akan terus berlanjut tanpa hukuman,” kata seorang diplomat Tiongkok dalam pernyataan pascadebat.

Iravani juga mengingatkan bahwa kebijakan pengeboman AS terhadap Iran tidak hanya merugikan penduduk sipil, tetapi juga merusak ketergantungan ekonomi dan kebijakan perdagangan. “Serangan ini menghancurkan bisnis, memutus hubungan diplomatik, dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan negara-negara miskin,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pelanggaran hukum internasional ini harus diimbangi dengan upaya penyelesaian perdamaian.

Sebagai akhir dari pidato, Iravani menegaskan bahwa komunitas internasional harus kembali pada prinsip-prinsip dasar Piagam PBB. “Kita perlu mel