50.059 Orang Terdampak Keracunan MBG, DPD Sebut Sudah Jadi Alarm Nasional

Kasus Keracunan MBG Dinilai Memasuki Tahap Darurat

Donasikitabisa.com – Jumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menimbulkan sorotan serius. Hingga 2 September 2026, total korban tercatat mencapai 50.059 orang dalam 560 kejadian keracunan pangan yang tersebar di 36 provinsi serta 245 kabupaten dan kota.

Data itu disampaikan Kementerian Kesehatan dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada 3 September 2026. Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keamanan makanan dalam program skala nasional ini tidak dapat lagi dipandang sebagai insiden terbatas di sejumlah dapur penyedia.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai lonjakan kasus tersebut telah menjadi peringatan nasional. Program yang dirancang untuk mendukung kecukupan gizi peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya, kata dia, harus menempatkan keamanan pangan sebagai syarat utama yang tidak boleh dikompromikan.

“Ini berarti persoalan keamanan pangan MBG telah berkembang menjadi masalah sistemik, bukan lagi insidental yang dapat diselesaikan hanya dengan memberikan sanksi kepada satu SPPG atau mencopot seorang kepala dapur.”

Pernyataan itu disampaikan Filep kepada wartawan pada Senin, 14 September 2026. Ia menekankan bahwa perluasan jangkauan MBG harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang semakin kuat, terutama pada proses pengadaan bahan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi.

Keamanan Pangan Harus Menjadi Inti Program

MBG membawa tujuan penting: memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang layak dan bernutrisi. Namun, manfaat tersebut tidak akan tercapai apabila makanan yang disalurkan justru memicu masalah kesehatan. Gangguan akibat pangan tercemar dapat berdampak langsung terhadap korban dan menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga serta komunitas sekolah.

Karena itu, Filep berpandangan bahwa penanganan tidak cukup berhenti pada pergantian pimpinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau penghentian sementara operasional dapur yang terkait sebuah kejadian. Langkah administratif tetap diperlukan, tetapi ia menilai evaluasi harus menjangkau sistem pengendalian mutu secara menyeluruh.

Pengawasan keamanan pangan mencakup banyak tahap yang saling berkaitan. Bahan pangan harus layak digunakan, peralatan perlu terjaga kebersihannya, petugas harus menerapkan higiene, dan makanan mesti berada dalam kondisi aman hingga dibagikan. Kegagalan pada salah satu titik dapat meningkatkan risiko bagi penerima makanan.

Skala pelaksanaan MBG juga membuat standar yang konsisten menjadi sangat penting. Ketika program hadir di banyak daerah dengan kondisi logistik, sumber bahan pangan, dan kapasitas dapur yang berbeda-beda, pengawasan tidak bisa semata mengandalkan penanganan setelah kasus muncul. Pencegahan perlu menjadi bagian dari pelaksanaan sehari-hari.

Catatan Komnas HAM dan Sertifikasi Higiene

Sebelum angka terbaru disampaikan dalam rapat bersama BGN, Komnas HAM telah mencatat 449 kejadian luar biasa keracunan pangan yang berhubungan dengan MBG sampai 11 Mei 2026. Jumlah orang terdampak saat itu mencapai 38.023 orang, mencakup 36 provinsi dan 221 kabupaten atau kota.

Catatan tersebut menunjukkan peningkatan jumlah kejadian dan korban dalam beberapa bulan berikutnya. Komnas HAM juga menemukan bahwa sebagian SPPG yang mengalami kejadian keracunan telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Temuan ini menegaskan bahwa dokumen sertifikasi saja belum cukup untuk menjamin pelaksanaan standar di lapangan. Sertifikat higiene sanitasi tetap penting sebagai bentuk pemenuhan persyaratan, tetapi penerapannya harus terus diperiksa melalui pengawasan rutin, pembinaan petugas, serta tindakan cepat apabila ditemukan pelanggaran.

Keberadaan SLHS pada sebagian lokasi yang tersangkut kasus dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Proses penerbitan sertifikat, kepatuhan setelah sertifikat diterbitkan, dan mekanisme pemeriksaan berkala perlu dipastikan berjalan efektif agar standar tidak berhenti sebagai administrasi.

Sanksi Administratif dan Proses Hukum

Filep menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas kepada SPPG yang terbukti tidak mematuhi ketentuan. Namun, ia mengingatkan bahwa penangguhan operasional maupun pencopotan kepala SPPG bukanlah penutup seluruh proses pertanggungjawaban.

“Saya mendukung tindakan tegas terhadap SPPG yang melanggar standar. Tetapi suspend dan pemecatan kepala SPPG bukan akhir dari proses pertanggungjawaban.”

Ia membedakan sanksi administratif dengan pertanggungjawaban pidana. Jika penyelidikan menemukan unsur kesengajaan, kelalaian, pembiaran, atau pelanggaran ketentuan keamanan pangan yang memenuhi unsur pidana, aparat penegak hukum dinilai perlu menjalankan proses sesuai aturan yang berlaku.

“Sanksi administratif berbeda dengan pertanggungjawaban pidana. Apabila hasil investigasi menemukan adanya kesengajaan, kelalaian, pembiaran atau pelanggaran ketentuan keamanan pangan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka aparat penegak hukum harus memprosesnya sesuai hukum.”

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan landasan bagi pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran keamanan pangan. Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan luka berat atau membahayakan nyawa, Pasal 146 mengatur ancaman hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.

Penegasan mengenai jalur hukum ini menjadi pengingat bahwa perlindungan penerima MBG tidak hanya berkaitan dengan kelancaran distribusi makanan. Keselamatan pangan merupakan bagian mendasar dari hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman. Evaluasi menyeluruh, keterbukaan atas hasil investigasi, dan perbaikan pengawasan menjadi langkah penting agar tujuan program tidak tertutup oleh berulangnya kasus keracunan.