Permintaan BUMD dan OPD untuk Menggelar Nobar Piala Dunia 2026 Diterima oleh Gubernur DKI Jakarta
Facing Challenges – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan permohonan untuk mengadakan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026. Permintaan ini muncul menjelang dimulainya turnamen sepak bola terbesar di dunia yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni 2026. Antusiasme masyarakat terhadap ajang empat tahunan tersebut terus meningkat, termasuk di kalangan pegawai dan instansi pemerintah daerah.
Pemberian Persetujuan dengan Syarat Tertentu
Pramono mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersedia memberikan izin bagi pelaksanaan nobar selama tidak mengganggu aktivitas kerja maupun pelayanan publik. Namun, ia menekankan bahwa kegiatan ini harus dipersiapkan dengan matang. “Pertama, beberapa BUMD dan OPD sudah mengajukan permintaan agar diperbolehkan menyiarikan pertandingan Piala Dunia secara langsung,” kata Pramono saat memberikan pernyataan di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa nonton bareng bisa menjadi sarana membangkitkan semangat masyarakat, tetapi jangan sampai mengorbankan kinerja instansi.
“Problemnya adalah karena harinya, jamnya itu jam orang bekerja. Yang paling penting, jangan sampai kemudian mengganggu orang yang sedang bekerja,” ungkap Pramono.
Pramono menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 adalah jadwal pertandingan yang sebagian besar berlangsung pada pagi hari hingga siang. Hal ini berpotensi bertabrakan dengan jam kerja pegawai di berbagai sektor. Ia berharap setiap OPD dapat mengatur waktu siaran agar tidak mengganggu proses operasional atau layanan publik yang menjadi prioritas.
Strategi Pengelolaan Jadwal untuk Menghindari Gangguan
Kepala daerah DKI Jakarta menegaskan bahwa nobar Piala Dunia harus menjadi momentum positif bagi masyarakat, bukan hambatan bagi tugas-tugas pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa setiap instansi harus memastikan kegiatan tersebut tidak mengurangi produktivitas atau menyebabkan ketidaknyamanan bagi pegawai yang tetap menjalankan fungsinya. “Dengan adanya nobar, kita bisa memperkuat keterlibatan warga dalam acara besar seperti Piala Dunia, tetapi harus tetap mempertimbangkan kebutuhan operasional,” jelas Pramono.
Permintaan untuk menggelar nobar ini menunjukkan semangat kuat masyarakat DKI Jakarta terhadap event internasional tersebut. Meski demikian, Pramono meminta pihak-pihak yang ingin mengadakan acara ini untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait. “Kami ingin proses penyelenggaraan berjalan lancar, jadi perlu ada pengaturan yang tepat agar tidak ada gangguan di lapangan,” tambahnya.
Manfaat dan Tantangan Pelaksanaan Nobar Piala Dunia
Pramono menyoroti bahwa event sepak bola seperti Piala Dunia bisa menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, ia juga menekankan bahwa keberhasilan acara ini bergantung pada kesiapan instansi dalam mengelola jadwal. Jika kegiatan nobar dilakukan saat jam kerja, ada risiko munculnya kekacauan di sejumlah OPD, terutama yang memiliki kewajiban menjalankan tugas 24 jam.
Menurut Pramono, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai opsi untuk memastikan kegiatan ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Misalnya, penggunaan ruang multifungsi di kantor-kantor publik yang bisa dialihkan untuk nobar tanpa menghentikan operasional. Ia juga mengingatkan bahwa siaran langsung perlu diberikan waktu yang tidak terlalu panjang, agar pegawai masih bisa menjalankan tugas utama mereka.
Di sisi lain, Pramono mengapresiasi inisiatif BUMD dan OPD yang ingin terlibat langsung dalam mempromosikan Piala Dunia. “Ini adalah bentuk kepedulian terhadap kegiatan nasional dan internasional. Kami mendukung selama tidak mengganggu kemampuan lembaga dalam menjalankan fungsinya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak ingin antusiasme terhadap Piala Dunia justru menimbulkan hambatan bagi tugas-tugas rutin yang harus tetap berjalan normal.
Persiapan untuk Membangun Partisipasi Masyarakat
Dalam rangka menyukseskan Piala Dunia 2026, Pramono mengatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta akan memberikan bantuan teknis dan logistik kepada BUMD serta OPD yang ingin mengadakan nobar. Ia menjelaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari upaya menciptakan suasana yang mendukung keberhasilan event internasional tersebut. “Kami akan memberikan fasilitas sesuai kemampuan, tapi harus tetap berpedoman pada kebijakan yang jelas,” tegas Pramono.
Pramono juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan nobar bisa menjadi ajang promosi produk daerah atau kegiatan lainnya, asalkan tidak menyita waktu kerja pegawai. Ia menyarankan agar kegiatan ini dijadwalkan di luar jam operasional, seperti siang hari atau sore hari, untuk menghindari konflik dengan tugas utama. “Jika jadwal diatur dengan baik, maka antusiasme masyarakat bisa berdampak positif pada pemerintahan,” lanjutnya.
Kesimpulan: Kombinasi Antusiasme dan Efisiensi
Permintaan nobar Piala Dunia 2026 dari berbagai BUMD dan OPD menunjukkan betapa besar minat masyarakat terhadap acara tersebut. Namun, Pramono menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin kegiatan ini menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia berharap semua pihak dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan suasana sekaligus menjaga efisiensi kerja. “Kami ingin semua kegiatan berjalan seimbang, baik dalam aspek sosial maupun administratif,” pungkas Pramono.
Dengan adanya persetujuan ini, pihak-pihak yang ingin mengadakan nobar diwajibkan merencanakan kegiatan secara matang. Pramono menilai bahwa perencanaan yang baik akan memastikan event ini tidak hanya membangkitkan semangat masyarakat tetapi juga tetap mendukung kinerja pemerintahan DKI Jakarta. Kepala daerah berharap, antusiasme terhadap Piala Dunia dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemerintah.
