KSAD Maruli Bantah TNI Gusur SD untuk Pembangunan Kopdes Merah Putih
Facing Challenges – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak membantah kabar yang menyebut adanya rencana penggusuran Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk kepentingan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut Maruli, informasi tersebut perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat. Ia menyampaikan pernyataan ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Isu mengenai dugaan penggusuran SDN Wolomoni mencuat setelah beredar di media sosial dan memicu perdebatan luas. Maruli menegaskan bahwa tidak masuk akal jika sekolah yang sudah terdaftar dalam sistem pendidikan nasional dihilangkan begitu saja demi proyek pembangunan lain. “Ada banyak berita yang harus kita klarifikasi, terutama yang mengatakan bahwa sekolah bisa ditiadakan karena kepentingan proyek,” ujarnya.
“Kita harus detail klarifikasi, karena jika tidak, masyarakat bisa salah paham. Masa ada sekolah yang sudah resmi diterima, tiba-tiba hilang? Tidak mungkin kalau tidak ada dasar yang jelas,” kata Maruli.
Menurut Maruli, SDN Wolomoni telah terdaftar dan beroperasi secara resmi dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah tersebut di bawah pengawasan Dinas Pendidikan, sehingga memiliki persyaratan hukum yang memadai. “Jadi, jika ada pihak yang ingin membubarkan sekolah, harus ada alasan kuat dan proses yang lengkap,” terangnya.
Maruli juga menyebut bahwa ada sejumlah informasi di ruang publik yang belum lengkap. “Banyak berita yang beredar tanpa penjelasan utuh, sehingga bisa menciptakan persepsi yang keliru,” tambahnya. Ia menilai bahwa TNI akan memastikan fakta di lapangan sebelum memberikan kesimpulan akhir. “Kita akan cek langsung, karena perlu jelas apakah sekolah tersebut benar-benar akan digusur atau hanya ada rumor,” ujar jenderal yang juga memimpin Korp Muskab TNI ini.
Pembangunan KDMP: TNI Tidak Pernah Menjadi Pihak Penyebab Penggusuran
Maruli menegaskan bahwa TNI tidak memiliki agenda untuk menggusur SDN Wolomoni demi pembangunan KDMP atau proyek lainnya. “Enggak ada, cuma kadang media memperbesar suara, tapi TNI jelas-jelas tidak menggusur sekolah,” katanya. Ia menambahkan bahwa sekolah-sekolah yang terdaftar dalam Dinas Pendidikan harus dilindungi, karena memiliki keberadaan yang sah.
Dalam wawancara, Maruli juga menyebutkan bahwa ada kemungkinan sekolah yang diusulkan untuk digusur bisa menimbulkan tuntutan hukum jika tidak ada dasar yang kuat. “Jadi, kita harus hati-hati, karena masyarakat bisa merasa bahwa kebijakan TNI tidak adil,” ujarnya. Pernyataan ini disampaikan Maruli sebagai upaya untuk menenangkan masyarakat yang merasa khawatir akan pengaruh proyek KDMP terhadap pendidikan lokal.
Perdebatan di Media Sosial: Masyarakat Terusik
Kabar tentang rencana penggusuran SDN Wolomoni sempat viral di berbagai platform media sosial. Rakyat dan warga Ende merasa prihatin karena SDN Wolomoni menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak desa. Beberapa warga mengklaim bahwa proyek KDMP justru bisa mengganggu akses pendidikan di wilayah tersebut.
Maruli menyebut bahwa situasi ini memperlihatkan pentingnya verifikasi fakta sebelum menyebarkan berita. “Jika tidak ada klarifikasi, masyarakat bisa mengira bahwa TNI sedang menggusur sekolah demi kepentingan ekonomi. Padahal, bisa jadi itu hanya salah paham,” jelasnya. Ia berharap pihak yang terlibat dalam proyek KDMP dapat memperjelas tujuan dan proses penggusuran tersebut.
“Jadi, kita harus cek langsung ke lapangan, karena jangan sampai informasi yang beredar membuat masyarakat berpikir bahwa TNI sengaja menggusur sekolah yang sudah ada. Ini bisa merusak reputasi TNI,” kata Maruli.
Maruli juga menyinggung peran media dalam menyebarkan berita. “Kadang-kadang, media memperbesar isu yang belum jelas, tapi kita harus tetap memastikan kebenarannya,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa TNI terbuka untuk dialog dengan masyarakat terkait rencana pembangunan KDMP, namun prosesnya harus transparan.
Menurut Maruli, proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan mengorbankan kebutuhan pendidikan. “KDMP adalah bagian dari upaya pengembangan ekonomi desa, dan tidak harus menggusur sekolah,” katanya. Namun, ia mengakui bahwa keberadaan sekolah harus dijaga, agar tidak terganggu oleh proyek-proyek yang sedang berjalan.
Di sisi lain, Maruli menegaskan bahwa TNI tidak pernah menjadi pihak yang menetapkan kebijakan penggusuran. “TNI hanya melaksanakan tugasnya, dan keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah daerah dan dinas terkait,” jelasnya. Ia menekankan bahwa rencana penggusuran harus melalui proses yang sesuai dengan aturan hukum.
Isu ini juga memicu perdebatan antara pihak-pihak yang mendukung pembangunan KDMP dan warga yang khawatir akan hilangnya fasilitas pendidikan. Maruli mengimbau agar semua pihak bisa saling menghormati dan memahami bahwa proyek pembangunan adalah bagian dari upaya pengembangan daerah. “Kita harus selaras, karena masyarakat yang terkena dampak justru yang paling berhak menilai,” ujarnya.
Saat ini, TNI sedang melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan apakah rencana penggusuran SDN Wolomoni benar-benar akan diterapkan. Maruli mengatakan bahwa jika ada kepastian, maka TNI akan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik. “Kalau ada keputusan, kita pasti sampaikan, karena masyarakat berhak tahu,” pungkasnya.
Dengan berbagai penjelasan tersebut, Maruli berharap masyarakat bisa lebih tenang dan fokus pada tujuan pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan desa. Ia menegaskan bahwa TNI tidak akan mengambil keputusan yang tidak adil terhadap sekolah yang sudah ada, terlepas dari proyek apa pun yang sedang dijalankan
