Ketua BEM UBK Akui Terima Suap, Deddy PDIP: Yang Menunggangi Aksi Demo Justru Gibran
Respons PDIP atas Isu Keterlibatan Gibran dalam Kasus Suap
Ketua BEM UBK Akui Terima Suap – Kasus korupsi yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) kini memicu perdebatan di berbagai lapisan masyarakat. Isu tersebut berawal dari laporan yang viral di media sosial, menyebut bahwa BEM UBK menerima suap setelah bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam responsnya, Deddy Sitorus, ketua DPP PDIP, mengungkapkan bahwa ia menilai ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum aksi mahasiswa untuk kepentingan pribadi.
“Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa setiap gerakan mahasiswa seringkali dianggap sebagai alat untuk memenuhi tujuan tertentu,” ujar Deddy Sitorus, Selasa (23/6/2026), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dedy menjelaskan bahwa meskipun BEM UBK dituduh melakukan penerimaan suap, nyatanya yang terlihat justru ada pihak yang menunggangi aksi tersebut. Menurutnya, peran Gibran dalam kasus ini tidak bisa diabaikan. “Kasus yang terjadi menunjukkan bahwa yang sebenarnya memanfaatkan aksi demo adalah Gibran,” tambah Deddy.
Dedy juga menyoroti ketidaksejalan antara pihak yang dituduh dan pelaku nyata dalam isu ini. Ia mengatakan bahwa kritik terhadap BEM UBK seringkali tidak tepat sasaran, karena yang sebenarnya mengarahkan aksi mahasiswa justru berasal dari seorang tokoh politik. “Kadang-kadang, pihak yang dianggap sebagai pelaku terkadang tidak sepenuhnya bertanggung jawab,” jelas Deddy.
Perspektif PDIP Terhadap Keterlibatan Gibran
Dalam diskusinya, Deddy Sitorus menyebutkan bahwa PDIP memahami peran Gibran dalam aksi tersebut. Menurutnya, meskipun Gibran adalah wakil presiden, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak di bawahnya yang menjadi penyebab aksi demo tersebut. “Saya tidak tahu apakah kejadian ini adalah inisiatif Gibran sendiri atau dari anak buahnya,” tambah Deddy.
Dedy menegaskan bahwa PDIP tidak menyangkal adanya keterlibatan Gibran dalam kasus suap BEM UBK. Namun, ia berharap agar pihak-pihak yang benar-benar bertanggung jawab bisa diungkap secara jelas. “Kita perlu memastikan siapa yang secara langsung melakukan tindakan tersebut, agar tidak ada kesalahpahaman,” kata Deddy.
Menurut Deddy, aksi mahasiswa UBK yang viral ini justru menjadi cerminan bagaimana kekuasaan politik bisa memengaruhi dunia kampus. “Mahasiswa seringkali menjadi korban dari kepentingan-kepentingan politik,” ujarnya.
Detail Kasus Suap BEM UBK
Kasus suap yang menimpa BEM UBK berawal dari pertemuan antara kader PDIP dengan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. BEM UBK dituduh menerima dana yang berpotensi untuk memengaruhi hasil keputusan aksi demo yang diadakan. Menurut laporan, jumlah suap yang diterima mencapai ratusan juta rupiah, yang digunakan untuk mendukung agenda tertentu.
Dedy Sitorus mengakui bahwa BEM UBK memang menerima suap, namun ia menegaskan bahwa hal ini tidak sepenuhnya menjadi salah pihak. “Kasus suap ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara mahasiswa dan pihak-pihak di luar kampus,” katanya.
Menurut Deddy, hubungan antara BEM UBK dan Gibran tidak hanya berupa pertemuan, tetapi juga ada koordinasi dalam merancang aksi yang dianggap strategis. “Gibran memiliki pengaruh besar dalam mempercepat proses aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa UBK,” jelas Deddy.
Analisis Terhadap Dinamika Politik Mahasiswa
Kasus ini juga memicu perdebatan tentang peran mahasiswa dalam politik nasional. Deddy Sitorus menilai bahwa mahasiswa seringkali dijadikan sebagai alat oleh para politisi untuk mencapai tujuan tertentu. “Mahasiswa memiliki kekuatan, tapi kekuatan itu bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang ingin menunggangi,” katanya.
Dedy menambahkan bahwa penerimaan suap oleh BEM UBK tidak menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa korup. “Ada sebagian dari mereka yang mungkin secara sengaja menyalahgunakan wewenang,” jelasnya.
Menurut Deddy, perlu ada investigasi lebih lanjut untuk memastikan alur dana tersebut. Ia mengatakan bahwa PDIP bersedia memberikan informasi apa pun yang dibutuhkan agar kasus ini bisa diselesaikan secara adil. “PDIP berkomitmen untuk transparansi, dan kita akan terus mendukung proses penegakan hukum,” tegas Deddy.
Respons dari Kalangan Mahasiswa
Di sisi lain, sejumlah anggota BEM UBK menyampaikan bahwa mereka hanya menerima dana untuk membiayai kegiatan aksi demo. “Kita hanya menjalankan peran kita sesuai dengan instruksi yang diberikan,” kata salah satu pengurus BEM UBK, yang enggan disebutkan nama.
Pihak BEM UBK juga menegaskan bahwa suap tersebut tidak terkait dengan pihak PDIP secara langsung. “Kita hanya menerima dana dari pihak tertentu, dan tidak ada hubungan dengan partai politik,” jelas anggota lainnya.
Dedy Sitorus, meskipun menyetujui adanya keterlibatan Gibran, mengatakan bahwa PDIP tetap menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses keputusan. “Kita tidak akan membiarkan pihak luar mengendalikan mahasiswa secara sembarangan,” pungkasnya.
Dengan kasus ini, Deddy berharap masyarakat bisa lebih memahami dinamika politik yang melibatkan mahasiswa. “Kita perlu melihat kejadian ini secara objektif, bukan hanya melalui satu sudut pandang,” katanya.
Kasus suap BEM UBK menjadi bukti bahwa kekuasaan politik bisa memengaruhi dunia kampus. Deddy Sitorus, yang merupakan ketua DPP PDIP, menilai bahwa aksi demo yang viral memperlihatkan bagaimana pihak tertentu bisa menunggangi mahasiswa untuk mencapai tujuan tertentu. “Kita perlu memperkuat pengawasan, agar tidak ada penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.
