Demo di Bandung, Mahasiswa Kritik Program MBG: Dari Dasar Sudah Salah, Kenapa Dilanjutkan?
Key Strategy – Serangan gelombang aksi demonstrasi mahasiswa kembali meramaikan kota Bandung pada Senin (15/6/2026). Ribuan peserta aksi berkumpul di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat untuk menuntut reformasi dalam berbagai kebijakan nasional. Salah satu isu yang menjadi fokus utama adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap tidak efisien dan terkesan tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Mahasiswa menyuarakan keluhan tentang ketidakjelasan pelaksanaan program tersebut, dengan menyoroti bagaimana kebijakan ini bisa dimulai dari dasar yang salah.
Kebijakan Nasional yang Dinilai Tidak Transparan
Menurut perwakilan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Demokrasi Unisba, Rismawati, para peserta aksi menuntut pemerintah untuk memperjelas tata kelola dan pertanggungjawaban program MBG. Ia mengatakan, kebijakan ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga memicu kecurigaan terhadap transparansi penggunaan dana. “Sudah jelas bahwa MBG memiliki masalah mendasar, seperti alokasi anggaran yang tidak optimal dan sistem distribusi yang ambigu. Jika pemerintah benar-benar ingin berhasil, evaluasi menyeluruh harus dilakukan segera,” terang Rismawati.
Kebijakan MBG, yang diusung oleh pemerintah pusat, seharusnya bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat miskin. Namun, di lapangan, program ini dianggap tidak sesuai dengan harapan. Mahasiswa mengkritik cara implementasinya, termasuk sistem distribusi yang tidak merata dan kurangnya pengawasan dari pihak terkait. “Banyak warga yang tidak mendapat manfaat maksimal, sementara dana terus berjalan tanpa pengawasan yang ketat,” tambah salah satu peserta aksi yang tidak menyebutkan nama.
Kritik terhadap MBG semakin memanas setelah kejadian penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu. Peristiwa ini dianggap sebagai pukulan besar bagi kepercayaan publik terhadap program tersebut. Mahasiswa menganggap penangkapan ini menunjukkan kelemahan manajemen dan kemungkinan korupsi dalam proses pengelolaan MBG. “Kalau pejabat utama program ini bisa ditangkap, lalu bagaimana dengan sistem yang terbukti tidak akuntabel?” tanya Rismawati.
Evaluasi Menyeluruh untuk Pemulihan Kepercayaan
Rismawati menekankan bahwa evaluasi program MBG harus mencakup berbagai aspek, termasuk alokasi anggaran, metode distribusi, dan kinerja pengelola. Ia menambahkan bahwa evaluasi ini tidak hanya untuk memperbaiki kekurangan saat ini, tetapi juga untuk menilai apakah program tersebut layak dilanjutkan. “Kita perlu tahu, apakah program ini benar-benar membantu masyarakat, atau justru memperbesar beban pemerintah?” tanyanya.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, mahasiswa juga menyuarakan tuntutan untuk transparansi dalam penggunaan anggaran MBG. Mereka meminta adanya laporan bulanan yang rinci tentang pengeluaran dan distribusi makanan. “Jika anggaran dikelola secara tidak jujur, maka masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang mereka digunakan,” kata seorang peserta aksi.
Beberapa di antara mereka menyebutkan bahwa MBG justru menimbulkan masalah baru, seperti pengeluaran yang tidak terkendali dan ketidakpuasan dari pihak penerima bantuan. Mahasiswa menyatakan bahwa kebijakan ini seharusnya disusun dengan partisipasi aktif dari masyarakat, bukan hanya dari pemerintah. “Kalau program ini dibuat tanpa konsultasi, maka kita berhak mengkritiknya,” ujar Rismawati.
Perbandingan dengan Kebijakan Lain
Mahasiswa Bandung juga membandingkan MBG dengan program sejenis yang telah lebih berhasil di daerah lain. Mereka menyebutkan bahwa beberapa kabupaten sudah mengadaptasi MBG dengan lebih baik, sementara Bandung masih menghadapi masalah dalam pelaksanaannya. “Kita perlu belajar dari pengalaman yang sudah ada, bukan hanya mengulangi kesalahan yang sama,” katanya.
Dalam beberapa bulan terakhir, program MBG menjadi sorotan publik karena dinilai tidak tepat sasaran. Banyak warga mengeluhkan bahwa bantuan makanan sering kali tidak mencapai kebutuhan mereka. Sebaliknya, anggaran terus dialokasikan tanpa adanya pengawasan yang memadai. “Saat ini, kita bisa melihat kebijakan ini justru memperbesar kesenjangan antara penerima manfaat dan pihak yang mengelola,” terang Rismawati.
Para peserta aksi menilai bahwa MBG perlu direformasi dari akar rumput. Mereka mengusulkan penggunaan sistem digital untuk memudahkan distribusi, serta pengelolaan oleh pihak independen. “Kita ingin program ini bisa benar-benar memberi manfaat, bukan hanya menjadi simbol kebijakan yang tidak berdampak nyata,” kata seorang mahasiswa.
Penyesuaian Sistem untuk Efisiensi
Di samping transparansi, mahasiswa juga menginginkan penyesuaian sistem yang lebih efisien. Mereka menilai bahwa metode distribusi makanan bergizi masih berbasis manual, sehingga memakan waktu dan biaya tambahan. “Sistem ini perlu diperbarui agar lebih cepat dan akurat. Jika tidak, maka program MBG akan terus memperlihatkan ketidakmampuan dalam pengelolaan,” ujar Rismawati.
Para peserta aksi juga menyoroti dampak ekonomi dari MBG. Mereka menyatakan bahwa bantuan ini justru menimbulkan pengeluaran yang tidak terkendali, terutama dalam pembelian bahan baku makanan. “Sekarang, kita bisa melihat bahwa anggaran untuk MBG terus meningkat, padahal manfaatnya belum terlihat jelas,” kata salah satu peserta.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa tidak hanya menyuarakan kekecewaan terhadap MBG, tetapi juga menuntut perubahan dalam kebijakan pemerintah. Mereka menginginkan adanya pertanggungjawaban dari lembaga terkait dan pertimbangan lebih matang sebelum program dijalankan. “Kita tidak menolak program MBG, tetapi kita ingin
