Kualitas Belum Memadai, DPR Desak Audit MBG
Key Strategy –
Pemerintah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurut Komisi IX DPR RI. Hal ini dilakukan sebagai respons atas berbagai masalah yang terungkap dalam implementasi program tersebut. Sejumlah kegagalan di lapangan, seperti penutupan ribuan titik layanan dan ketidakseimbangan akses terhadap kelompok rentan, menjadi sorotan utama bagi anggota dewan yang bertugas mengawasi kebijakan kesehatan. Meski jumlah penerima manfaat telah mencapai 62,48 juta orang, keberhasilan ini dinilai belum mencerminkan efisiensi dalam pelayanan dan kualitas manajemen program.
Praktik Pengelolaan MBG Dipertanyakan
Beberapa isu mengenai MBG yang terungkap menunjukkan adanya celah dalam sistem distribusi dan pengawasan. Anggota Komisi IX DPR, Muh Haris, mengungkapkan bahwa selama setengah tahun 2026, ada sekitar 27.820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam penyaluran bantuan. Namun, ia menyoroti bahwa banyak dari titik layanan ini harus ditutup sementara, yang memicu kekhawatiran tentang keterjangkauan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Meski capaian penerima manfaat mencapai 62,48 juta orang, angka itu belum cukup menggambarkan kualitas pengelolaan yang memadai. Terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi kelompok yang paling rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia,” kata Muh Haris dalam rapat kerja.
Persoalan utama yang muncul terkait dengan distribusi bantuan bergizi berupa sembako. Banyak dari SPPG yang terhenti operasinya karena masalah logistik, ketidakstabilan ketersediaan bahan baku, atau kurangnya koordinasi antar instansi. Situasi ini memperumit upaya pemerintah untuk menjangkau populasi yang kurang terlayani, termasuk daerah terpencil dan terbelakang.
Kinerja MBG Dinilai Tidak Optimal
Menurut Muh Haris, kinerja MBG juga dinilai kurang efektif dalam mempercepat peningkatan kesehatan masyarakat. Meskipun program ini bertujuan untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi, jumlah kelompok yang berhasil mendapatkan bantuan masih jauh dari target. “Banyak warga yang tidak mendapat bantuan karena titik layanan tidak beroperasi secara konsisten, atau alur distribusi terlalu lambat,” jelasnya.
Komisi IX DPR menyebutkan bahwa sekitar 62,48 juta penerima manfaat dianggap kurang memadai, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu ditingkatkan. “Program ini harus lebih terukur dalam penyebaran dan pemantauan, agar tidak hanya jumlah yang dilihat, tapi juga mutu pelayanan yang diberikan,” imbuhnya.
Langkah Pemerintah Diperlukan untuk Memperbaiki MBG
Menyikapi kekhawatiran tersebut, DPR menilai bahwa audit menyeluruh menjadi langkah penting untuk mengungkap penyebab ketidaksempurnaan pengelolaan MBG. Audit ini diharapkan bisa mengidentifikasi celah dalam sistem distribusi, serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran.
Program MBG, yang dimulai sejak 2021, merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada 2026, anggaran program ini mencapai triliunan rupiah, dengan target mencakup seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Namun, realisasi jumlah penerima manfaat masih belum memenuhi harapan.
Komisi IX DPR juga menyoroti perluasan program yang tidak merata. Beberapa daerah dengan sumber daya terbatas terkesan kesulitan menyelenggarakan titik layanan MBG. Sebaliknya, daerah besar seperti Jakarta atau Surabaya lebih mudah mengakses bantuan. “Ini menciptakan ketimpangan, terutama bagi daerah yang belum sepenuhnya terintegrasikan ke dalam sistem nasional,” tambah Haris.
Kinerja Pihak Terkait Dinilai Perlu Evaluasi
Harus diakui, keberhasilan MBG bergantung pada kerja sama antara berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan, dinas terkait, dan masyarakat. Meski begitu, ada indikasi bahwa kelembagaan yang diatur tidak berjalan optimal. “Pemerintah harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki peran yang jelas dan saling mendukung,” kata Haris.
Lebih lanjut, ia menunjukkan bahwa beberapa masalah di lapangan terkait dengan pengawasan yang kurang ketat. Misalnya, ada laporan bahwa bantuan tidak selalu terdistribusi tepat waktu, bahkan terjadi penundaan hingga beberapa bulan. Hal ini berpotensi mengurangi dampak program dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
Komisi IX juga menyarankan agar sistem pengelolaan MBG diintegrasikan dengan program lain, seperti program pendidikan gizi dan perbaikan infrastruktur. “Dengan pendekatan yang lebih holistik, MBG bisa lebih efektif dalam mencapai tujuannya,” ujarnya.
Harapan untuk Reformasi Pengelolaan
Muh Haris menegaskan bahwa audit ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga langkah reformasi untuk memperkuat pengelolaan program. Dalam waktu dekat, DPR akan mengusulkan beberapa rekomendasi, termasuk pengoptimalan alokasi anggaran dan peningkatan kapasitas SDM di lapangan.
“Kualitas program ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Jika tidak ada perbaikan, maka MBG hanya akan menjadi simbol kebijakan yang belum efektif,” pungkas Haris.
Program MBG, dengan jumlah titik layanan yang terhenti, menunjukkan bahwa sistem distribusi masih perlu disempurnakan. DPR menegaskan bahwa audit menjadi sarana untuk mengidentifikasi kelemahan dan merevisi strategi pengelolaan. Dengan demikian, program ini diharapkan bisa lebih baik dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kesehatan yang lebih merata.
