Pramono: Kenaikan Tarif Transjabodetabek Tidak Berlaku untuk Semua Jalur
Perubahan Harga Transportasi Umum di Jakarta
Key Strategy – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengklaim bahwa kebijakan penyesuaian tarif Transjabodetabek tidak akan diterapkan secara merata ke semua rute. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap isu yang beredar tentang kenaikan biaya sebesar Rp 10.000–15.000 untuk seluruh layanan transportasi umum tersebut. Pramono menegaskan bahwa penyesuaian hanya akan terjadi pada jalur-jalur tertentu yang dinilai memerlukan perubahan harga untuk menutupi biaya tambahan, terutama rute dengan jarak tempuh yang lebih jauh.
Pada Rabu, 11 Juni 2026, Pramono memberikan penjelasan di Rasuna Said, Jakarta Selatan, mengenai kebijakan ini. Menurutnya, meskipun beberapa jalur akan mengalami penyesuaian, kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi. “Ada sejumlah jalur yang memang membutuhkan penyesuaian harga karena jaraknya cukup panjang dan biaya parkir di kawasan bandara menjadi faktor penting,” tutur Pramono dalam wawancara dengan media.
“Seakan-akan Transjabodetabek itu akan naik Rp 10.000–15.000 jadinya. Memang akan mengalami penyesuaian harga, terutama beberapa ruas yang panjang dan kemudian memerlukan tambahan,” ucap Pramono di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 11 Juni 2026.
Pramono menambahkan, kebijakan ini juga mencakup rute Blok M-Bogor yang selama ini menggunakan tarif serupa dengan jalur lain. “Jalur ke Bogor memang memerlukan penyesuaian karena biaya parkir di kawasan bandara dan jarak tempuh yang lebih jauh,” jelasnya. Ia menjelaskan bahwa tarif Rp 3.500 saat ini dianggap tidak lagi relevan untuk jalur yang memiliki karakteristik khusus, seperti rute yang melewati kawasan industri atau bandara.
Dalam menjelaskan alasan penyesuaian, Pramono menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk memastikan layanan transportasi umum tetap berkelanjutan. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan tarif akan disesuaikan dengan biaya operasional yang meningkat, termasuk pengeluaran untuk parkir dan operasional kendaraan. “Jalur Blok M-Soekarno Hatta, misalnya, memiliki jarak yang cukup jauh, sehingga biaya tambahan menjadi penting,” tambah Pramono.
Peningkatan Penggunaan Transportasi Umum
Pramono juga mengungkapkan rencana untuk meningkatkan persentase penggunaan transportasi umum oleh warga Jakarta hingga mencapai 30 persen. “Kami ingin memastikan lebih banyak orang memilih alat transportasi umum sebagai opsi utama,” kata gubernur yang ingin meningkatkan keberlanjutan sistem transportasi. Menurutnya, kebijakan penyesuaian tarif akan memperkuat upaya ini dengan membuat harga lebih sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna.
Di samping itu, Pramono berencana untuk menambah jumlah golongan yang bisa menikmati tarif gratis. “Pemerintah DKI Jakarta terus akan mengampanyekan bagi warga Jakarta 15 golongan, dan kemungkinan akan kita tambah golongannya, akan kita gratiskan,” ujar Pramono. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang berbeda, terutama bagi kalangan ekonomi lemah atau yang sering menggunakan layanan transportasi umum.
Konteks Kenaikan Tarif dan Penyesuaian Biaya Operasional
Kebijakan penyesuaian tarif Transjabodetabek juga dianggap sebagai bagian dari strategi mengatasi tantangan operasional yang semakin kompleks. Pramono menyebutkan bahwa perusahaan transportasi umum perlu menyesuaikan harga dengan kenaikan biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, serta peningkatan permintaan layanan. “Ini bukan keputusan sembarangan, tetapi hasil evaluasi yang matang,” jelasnya.
Dalam keterangannya, Pramono menekankan bahwa kenaikan tarif tidak akan merugikan warga yang memiliki kebutuhan transportasi dasar. “Kami memastikan bahwa penyesuaian ini tidak mengubah sifat Transjabodetabek sebagai transportasi umum yang aksesibel,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa perusahaan akan terus berusaha memperbaiki kualitas layanan, termasuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu angkutan, sebagai bagian dari upaya menjaga kepuasan pengguna.
Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong penggunaan transportasi umum secara lebih optimal, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Pramono menyatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta akan terus mengawasi dampak kenaikan tarif, terutama terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. “Kami juga akan mempertimbangkan subsidi atau bantuan untuk golongan tertentu jika diperlukan,” ujarnya.
Menurut Pramono, kebijakan penyesuaian tarif juga dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran di sektor transportasi. “Jalur-jalur yang sering digunakan oleh banyak penumpang mungkin tidak akan mengalami kenaikan signifikan, sementara jalur dengan penggunaan yang relatif sedikit akan diadakan penyesuaian lebih besar,” terangnya. Ia menambahkan bahwa penggunaan Transjabodetabek yang meningkat akan memberikan dampak positif, seperti mengurangi kemacetan dan mengurangi emisi karbon.
Langkah-Langkah Pemerintah DKI Jakarta
Pramono menyatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan pengelola Transjabodetabek untuk memastikan kebijakan ini berjalan lancar. “Kami akan mengawasi seluruh proses penyesuaian dan memastikan transparansi kepada masyarakat,” katanya. Selain itu, pihaknya juga berencana menambah frekuensi angkutan di beberapa rute utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas.
Menurut Pramono, kebijakan ini merupakan langkah awal dalam rencana jangka panjang untuk memperkuat sistem transportasi di Ibu Kota. “Kami ingin menciptakan sistem yang lebih efisien dan lebih ramah bagi masyarakat Jakarta,” jelasnya. Ia menilai bahwa penyesuaian tarif akan menjadi bagian dari upaya menyelaraskan biaya dengan kualitas layanan yang diberikan. “Jika biaya operasional meningkat, maka penyesuaian harga juga harus dilakukan,” tambah Pramono.
Dengan demikian, kebijakan penyesuaian tarif Transjabodetabek tidak akan berdampak besar terhadap seluruh pengguna, tetapi hanya pada rute yang secara ekonomis membutuhkan penyesuaian. Pramono juga berharap kebijakan ini bisa meng
