KH Abdul Hakim Mahfudz Jadi Ketua Umum PBNU 2026-2031

Gus Kikin Pimpin NU Lima Tahun ke Depan: Hasil Mufakat AHWA di Muktamar Ke-35

Donasikitabisa.com – Proses pemilihan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama untuk periode 2026–2031 telah rampung. Melalui mekanisme musyawarah yang dijalankan oleh sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), KH Abdul Hakim Mahfudz—yang lebih akrab disapa Gus Kikin—resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Penetapan ini diumumkan di hadapan ribuan peserta Muktamar Ke-35 NU, menandai pergantian kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk satu dekade ke depan.

Keputusan tersebut bukan hasil pemungutan suara terbuka, melainkan produk musyawarah mufakat dari lima nama calon yang sebelumnya diajukan. Seluruh proses deliberasi berlangsung singkat namun dinilai khidmat dan efektif, dengan durasi sekitar empat puluh menit. Berita acara penetapan kemudian dibacakan langsung oleh salah satu anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, di ruang sidang utama Muktamar.

Mekanisme dan Waktu Sidang

Sidang AHWA dibuka pada pukul 06.20 WIB dan ditutup tepat pukul 07.00 WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pembacaan berita acara, KH Anwar Iskandar menyampaikan inti keputusan secara formal:

“Setelah melakukan musyawarah dari lima nama calon yang diajukan, maka anggota Ahlul Halli wal Aqdi secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026–2031.”

Ia menambahkan bahwa seluruh rangkaian musyawarah berjalan dengan tertib dan tanpa hambatan prosedural:

“Telah dilaksanakan musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi untuk memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026–2031 mulai pukul 06.20 sampai dengan pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat.”

Komposisi Anggota dan Kehadiran

AHWA merupakan dewan tertinggi dalam struktur keorganisasian NU yang beranggotakan sembilan kiai senior. Nama-nama yang tercatat sebagai anggota pada periode ini meliputi KH Nurul Huda Jazuli, Tgk KH Nuruzzahri Yahya (juga dikenal dengan gelar Waled Nu), KH Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Abun Bunyamin, KH Anwar Manshur, serta Prof KH Said Aqil Siroj.

Dari kesembilan nama tersebut, tujuh orang hadir secara fisik di ruang sidang. Mereka adalah KH Miftachul Akhyar, Tgk Nuruzzahri Yahya, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Baharuddin HS, KH Abun Bunyamin, dan KH Anwar Manshur. Dua anggota lainnya—KH Nurul Huda Jazuli dan Prof KH Said Aqil Siroj—tidak dapat hadir langsung, namun hak suara mereka tetap terwakili melalui delegasi yang ditunjuk berdasarkan surat pernyataan bertanda tangan. Dengan demikian, berita acara penetapan ditandatangani oleh seluruh sembilan anggota, memenuhi syarat quorum yang dipersyaratkan oleh AD/ART NU.

Profil Gus Kikin dan Jejaknya di Tebuireng

KH Abdul Hakim Mahfudz lahir di Jombang pada 17 Agustus 1958. Ia menempati posisi pengasuh ke-8 Pondok Pesantren Tebuireng, salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Jawa Timur, setelah KH Salahuddin Wahid—yang akrab dipanggil Gus Sholah—wafat pada tahun 2020. Pengangkatan sebagai pengasuh Tebuireng menempatkan Gus Kikin di garis depan tradisi keilmuan NU yang berakar pada pesantren-pesantren besar Jombang dan sekitarnya.

Sebelum terpilih sebagai Ketua Umum, Gus Kikin telah menduduki posisi strategis dalam struktur PBNU. Ia menjabat sebagai salah satu Ketua PBNU untuk masa khidmah 2022–2027, sehingga pengalaman manajerial dan organisasinya di tingkat pusat NU bukan hal baru. Kombinasi antara otoritas keilmuan pesantren dan rekam jejak administratif di PBNU menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah AHWA.

Implikasi dan Konteks Organisasi

Muktamar NU merupakan forum tertinggi yang digelar lima tahun sekali untuk menentukan arah kebijakan organisasi, memilih kepemimpinan, serta mengevaluasi program kerja periode sebelumnya. Muktamar Ke-35 yang menjadi panggung penetapan kali ini melibatkan ribuan peserta dari berbagai cabang dan ranting NU di seluruh Indonesia maupun perwakilan dari luar negeri.

Pemilihan Ketua Umum melalui mekanisme AHWA—bukan melalui voting terbuka oleh seluruh peserta Muktamar—mencerminkan prinsip musyawarah dan kehati-hatian yang menjadi ciri khas tata kelola NU. Dengan hanya sembilan anggota yang berwenang memutuskan, proses ini dirancang agar keputusan bersifat representatif dari perspektif keilmuan dan senioritas, sekaligus menjaga stabilitas organisasi dari dinamika politik internal yang berlebihan.

Periode khidmah 2026–2031 yang akan diemban Gus Kikin akan membawa tantangan tersendiri. NU, dengan jutaan anggota dan ribuan lembaga pendidikan serta sosial di bawah naungannya, menghadapi isu-isu kontemporer mulai dari penguatan literasi keagamaan di era digital, peran dalam dialog antarumat beragama, hingga kontribusi terhadap kebijakan publik nasional. Pengalaman Gus Kikin sebagai pengasuh pesantren besar sekaligus pejabat pusat NU diharapkan menjadi modal untuk menjawab tantangan tersebut dalam lima tahun ke depan.