Konflik Warga Penyadap Karet dan Petani Pangandaran Seret PTPN dan BPN

Konflik Warga Penyadap Karet dan Petani –

Mediasi Konflik Agraria di Pangandaran: Bupati Citra Pitriyami Gelar Pertemuan Multi-Pihak

Proses Mediasi untuk Menyelesaikan Perselisihan Warga

Donasikitabisa.com – Konflik Warga Penyadap Karet dan Petani di Kabupaten Pangandaran tengah menghadapi tahap penting dalam penyelesaiannya. Bupati setempat, Citra Pitriyami, menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi proses mediasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Konflik agraria ini bermula dari perbedaan kepentingan di wilayah Cisodong, yang merupakan bagian dari Desa Campaka, Kecamatan Langkaplancar, Provinsi Jawa Barat. Ketegangan yang muncul sempat membuat suasana menjadi tidak kondusif di antara para pihak yang terlibat selama beberapa waktu terakhir.

Mediasi yang akan digelar ini diharapkan dapat memberikan solusi tuntas bagi permasalahan yang ada. Sebelumnya, perselisihan terjadi di kawasan lahan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan milik PTPN. Di lahan tersebut, terdapat dua kelompok utama yang memiliki kepentingan berbeda, yaitu para penyadap karet dan petani yang tergabung dalam organisasi Serikat Petani Pasundan atau yang dikenal dengan singkatan SPP. Ketidaksepakatan ini bahkan telah mendorong salah satu pihak untuk mengajukan laporan resmi kepada kepolisian sebagai upaya penegakan hukum.

Komitmen Pemerintah Daerah dalam Menengahi Perselisihan

Bupati Citra Pitriyami telah melakukan pendekatan langsung kepada warga penyadap karet yang tinggal di Dusun Cisodong, Desa Campaka. Melalui kunjungan tersebut, ia berusaha memahami aspirasi dan keluhan dari kedua belah pihak. Selain itu, bupati juga mengundang perwakilan petani dari SPP Kabupaten Pangandaran untuk menyampaikan pandangan mereka. Dalam pertemuan tersebut, Citra menekankan pentingnya persatuan antarwarga agar Konflik Warga Penyadap Karet dan Petani dapat terselesaikan dengan baik.

“Semua adalah warga masyarakat Kabupaten Pangandaran. Jadi berdamailah,” ujar Citra Pitriyami pada Rabu, 23 Juli 2026.

Menurut pernyataan resmi dari kantor bupati, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan mengundang sejumlah pihak terkait untuk menghadiri forum diskusi. Pihak-pihak yang akan diundang antara lain perwakilan PTPN, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Serikat Petani Pasundan, serta warga terdampak yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan perkebunan. Tujuannya adalah untuk mencari titik temu dan menyelesaikan masalah secara komprehensif. Peran PTPN dan BPN sangat krusial dalam proses ini karena kedua lembaga memiliki kewenangan atas pengelolaan lahan dan sertifikat tanah.

“Sekarang saya baru bertemu dan menampung informasi dari kedua belah pihak. Nanti kita akan mengundang pihak terkait untuk berdiskusi guna menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Kunjungan Lapangan untuk Mengantisipasi Eskalasi Konflik

Sebagai langkah preventif, bupati dijadwalkan untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi konflik pada akhir pekan mendatang. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara nyata kondisi sosial di lapangan dan memastikan bahwa tidak ada perkembangan negatif yang dapat memperburuk situasi. Selain itu, pertemuan antara anggota SPP dengan warga yang bekerja sebagai karyawan kebun juga akan difasilitasi agar komunikasi berjalan lancar. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menangani Konflik Warga Penyadap Karet dan Petani.

Koordinator Petani Dusun Cisodong, Desa Campaka, yang bernama Ucep, menyampaikan bahwa pihaknya memenuhi undangan bupati bersama dengan pengurus SPP Organisasi Tani Lokal atau OTL Cisodong. Dalam pertemuan tersebut, Ucep menjelaskan bahwa bupati memberikan pesan penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial. Menjaga kondusivitas menjadi prioritas utama untuk mencegah konflik meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Ucep juga menambahkan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai solusi terbaik.

Proses mediasi ini diharapkan dapat menjadi awal dari penyelesaian jangka panjang. Dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, diharapkan sengketa agraria di Pangandaran dapat diselesaikan secara damai dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Penyelesaian konflik ini tidak hanya menguntungkan warga lokal, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi PTPN dan BPN dalam mengelola lahan perkebunan.