Qodari Tegaskan MBG Tidak Bisa Dihentikan, Karena Kontrak Politik Prabowo
Penegakan Kontrak Politik Prabowo Subianto
Main Agenda – Di tengah berbagai tekanan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Muhammad Qodari, Ketua Badan Komunikasi Pemerintah (BakomRI), menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dapat dibatalkan. Menurut Qodari, MBG merupakan bagian dari visi dan janji politik yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pemilu 2024. Ia menekankan bahwa program ini tidak bisa diperlakukan sembarangan, karena menjadi alasan utama masyarakat memilih Prabowo sebagai pemimpin.
“Yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Itu adalah visi dan kontrak politik Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, jadi tidak bisa diberhentikan,” ujar Qodari kepada wartawan, dikutip Kamis, 18 Juni 2026.
Qodari menyoroti bahwa MBG dibuat dengan tujuan mulia, yaitu memperbaiki masalah gizi yang masih menghimpit sejumlah anak-anak dan balita di Indonesia. Ia menyatakan, kebijakan ini bertujuan mengatasi ketidakseimbangan nutrisi yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. “Program ini hadir sebagai solusi atas kekurangan gizi yang memengaruhi kesehatan generasi muda bangsa,” tambahnya.
Tantangan dalam Implementasi MBG
Sebagaimana diungkapkan Qodari, program MBG menghadapi sejumlah tantangan yang beragam. Tantangan ini mencakup masalah logistik, keterbatasan anggaran, serta perbedaan prioritas antara pemerintah daerah dan pusat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan kebijakan ini. “Kami percaya bahwa program ini tetap memiliki nilai signifikan, meskipun dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Qodari, pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka dengan masyarakat agar program ini bisa berjalan lebih efektif. “Membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari publik adalah langkah yang wajar. Kami ingin memastikan bahwa MBG bisa memberikan dampak maksimal bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan,” jelasnya.
Program Lain yang Dirancang Prabowo
Qodari juga menyoroti bahwa MBG bukan satu-satunya kebijakan yang menjadi bagian dari rencana pemerintahan Prabowo. Ia menyebutkan beberapa program kerja lain yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Contohnya, pemerintah berkomitmen untuk menghentikan praktik korupsi dalam ekspor sumber daya alam strategis, serta memperkuat pengelolaan penerimaan negara melalui mekanisme ekspor satu pintu.
Dalam menjalankan program ekspor satu pintu, pemerintah berupaya mengurangi kecurangan yang sering terjadi. Tantangan utama dalam mekanisme ini adalah memastikan semua proses ekspor dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Program ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan negara sekaligus meminimalkan peluang penyimpangan,” kata Qodari.
Perluasan Akses Pendidikan untuk Masyarakat Rentan
Di samping MBG, Qodari juga menyebutkan kebijakan lain yang bertujuan menjangkau kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Salah satu contohnya adalah program Sekolah Rakyat (SR), yang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Ia menambahkan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyamakan kesempatan pendidikan antar daerah.
Qodari menjelaskan, SR ditujukan bagi anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah negeri. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat memperluas pilihan pendidikan, termasuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin atau daerah dengan sumber daya terbatas. “Pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa, jadi kami ingin memastikan setiap anak bisa menikmati manfaatnya,” ujarnya.
Respons Terhadap Kritik dan Perubahan Kebijakan
Selain itu, Qodari menyatakan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa perubahan kebijakan tidak serta merta menunjukkan kegagalan, tetapi bisa menjadi bentuk penyesuaian agar program lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kami tidak menolak masukan, tetapi tetap yakin bahwa MBG adalah langkah penting untuk mencapai visi Prabowo,” ujarnya.
Menurut Qodari, MBG juga menjadi bagian dari janji kampanye Prabowo yang dianggap relevan dengan kondisi sosial saat ini. Ia menyatakan, program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani masalah gizi sejak tingkat pemerintahan daerah hingga pusat. “Jika program ini dihentikan, maka janji politik Prabowo akan terlihat tidak konsisten,” jelasnya.
Konteks Politik dan Masa Depan MBG
Pelaksanaan MBG juga dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi dalam pemerintahan. Qodari menilai bahwa program ini mewakili komitmen pemerintah untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Qodari menambahkan bahwa MBG menjadi contoh kebijakan yang bisa dijadikan acuan untuk program lain di masa depan. Ia mengatakan, pentingnya program ini terbukti dari respons masyarakat yang positif selama pelaksanaannya. “MBG adalah salah satu dari banyak kebijakan yang harus terus dipertahankan, karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Qodari yakin bahwa MBG tetap relevan dalam konteks pemerintahan saat ini. Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus dilihat sebagai bagian dari visi politik yang telah dijanjikan. “Kami percaya bahwa program ini akan terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas,” kata Qodari. Dengan demikian, pemerintah tetap mempertahankan MBG sebagai langkah penting dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
