Jupnas Gizi Soroti Tata Kelola MBG, Minta Pemerintah Beri Kepastian soal Moratorium dan SPPG
Sumber: Pikiran Rakyat
New Policy – Forum jurnalis yang fokus pada ketahanan pangan dan gizi, Jupnas Gizi, baru-baru ini menyoroti beberapa isu yang mengemuka terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Organisasi ini menilai peristiwa-peristiwa seperti kasus hukum yang melibatkan sejumlah pimpinan lembaga, serta kebijakan moratorium yang diterapkan, menjadi tantangan serius bagi sistem manajemen MBG. Selain itu, Jupnas Gizi juga meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai Standar Pelayanan Minimal Gizi (SPPG), yang menjadi pedoman utama dalam implementasi program tersebut.
Ketua Umum Jupnas Gizi, Rival Achmad Labbaika, menjelaskan bahwa dinamika dalam BGN tidak boleh dianggap remeh karena MBG adalah program nasional yang memiliki dampak luas. Menurutnya, program ini tidak hanya sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu prioritas kebijakan Presiden Prabowo Subianto. “Penerapan MBG melibatkan dana besar dan kebijakan yang strategis. Maka, setiap masalah dalam pengelolaannya harus diperhatikan secara serius,” kata Rival dalam keterangan yang dikutip pada Kamis, 11 Juni 2026.
“Kasus hukum yang melibatkan tiga pimpinan BGN tentu menjadi catatan penting. Karena ini bukan program biasa, MBG adalah inisiatif nasional yang diperuntukkan untuk mendorong kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Rival menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada anggaran yang tersedia, tetapi juga pada komitmen pemimpin program dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Ia menyoroti bahwa sistem pengawasan yang terlalu longgar dapat memicu keraguan publik terhadap efektivitas MBG. “Kita perlu memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan program diawasi secara independen dan akuntabel,” tambahnya.
Dalam konteks pemerintahan, Rival menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab politik yang signifikan terhadap program ini. Ia menyatakan, jika MBG berjalan lancar, maka akan menjadi keberhasilan pemerintah yang bisa dinilai secara objektif. Sebaliknya, jika terjadi hambatan atau kegagalan, itu menjadi bagian dari evaluasi kinerja lembaga terkait. “Karena itu, pemerintah harus menunjukkan kepastian dalam menetapkan kebijakan moratorium dan SPPG, agar masyarakat merasa yakin akan kemajuan program tersebut,” tegas Rival.
Salah satu isu yang sedang dipertanyakan adalah moratorium yang diterapkan dalam pengadaan bahan pangan. Rival menyebutkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak signifikan pada distribusi bantuan gizi kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa moratorium perlu dijelaskan dengan jelas, termasuk alasan penerapannya dan batas waktu pelaksanaannya. “Jika moratorium diterapkan tanpa dasar yang kuat, maka kepercayaan publik terhadap MBG bisa terganggu,” ujarnya.
Sementara itu, SPPG yang merupakan standar minimal pelayanan gizi di setiap daerah juga menjadi sorotan. Rival menilai bahwa penegakan SPPG perlu lebih ketat, terutama dalam memastikan bahwa setiap wilayah memenuhi kriteria yang ditetapkan. “Kebijakan ini tidak boleh hanya jadi dokumen formal, tetapi harus diimplementasikan secara nyata di lapangan,” katanya. Ia menambahkan bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana SPPG diukur, apakah melalui indikator tertentu atau evaluasi langsung terhadap kinerja program.
Kasus hukum yang melibatkan pimpinan BGN menjadi bahan diskusi yang menarik. Rival menjelaskan bahwa pelibatan tiga orang dalam skandal hukum ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem tata kelola MBG. “Ini mengisyaratkan bahwa ada mekanisme pengawasan yang belum cukup efektif, sehingga berpotensi menimbulkan korupsi atau maladministrasi,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya memperjelas peran masing-masing pihak dalam mengelola MBG, termasuk hubungan antara BGN dengan kementerian terkait.
Di sisi lain, Rival menyoroti peran media dalam mengawal keberhasilan MBG. Ia mengatakan bahwa jurnalis memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik. “Media harus menjadi pengawas yang aktif, karena masyarakat membutuhkan kejelasan terkait proses penyaluran bantuan gizi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tata kelola MBG harus diukur berdasarkan hasil nyata, seperti peningkatan kesehatan masyarakat dan kelangsungan program dalam jangka panjang.
Rival juga mengingatkan bahwa kebijakan moratorium dan SPPG perlu diintegrasikan dengan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pangan. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya diterapkan secara sepihak, tetapi harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan organisasi kebijakan. “Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penunjang adalah kunci untuk memastikan MBG berjalan sesuai harapan,” kata Rival.
Sebagai program strategis nasional, MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Rival menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menghambat tujuan program tersebut. “Jika moratorium dan SPPG diterapkan secara bijak, maka akan menjadi alat untuk memperkuat MBG. Namun, jika terlalu ketat atau tidak jelas, maka program ini bisa terganggu,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Rival juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan MBG. Ia menyatakan bahwa publik berhak mengetahui alur distribusi bantuan gizi, anggaran yang dialokasikan, serta dampak nyata dari program tersebut. “Kita perlu membangun sistem yang dapat diawasi oleh semua pihak, agar tidak ada kesenjangan dalam pelayanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rival mengatakan bahwa pemerintah harus berkomitmen untuk menjawab berbagai kritik yang muncul, termasuk dari media dan masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada rencana awal, tetapi juga pada keputusan yang diambil di
