New Policy: Kawal SPMB 2026 dan Evaluasi Sarana Sekolah di SMPN 1 Cisarua
New Policy – Sebagai bagian dari New Policy yang diterapkan oleh pemerintah, Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat melakukan kunjungan kerja ke SMPN 1 Cisarua pada Senin (22/6/2026). Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026 berjalan lancar dan transparan, sekaligus mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tersebut. Ini menunjukkan komitmen dewan untuk mendorong perbaikan sistem penerimaan siswa melalui New Policy yang lebih modern dan akurat.
Inspeksi Sarana dan Tanggung Jawab Dewan
Kunjungan Komisi IV ke SMPN 1 Cisarua menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam persiapan SPMB 2026. Salah satu isu utama yang ditekankan adalah krisis perangkat komputer. Menurut laporan, hanya sekitar 30% dari total komputer yang masih berfungsi optimal, sementara sisanya mengalami kerusakan karena penggunaan intensif dan kurangnya perawatan rutin. New Policy diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini, dengan peningkatan anggaran dan pengadaan perangkat baru sebagai prioritas.
Krisis Teknologi dalam SPMB
“Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan New Policy dalam SPMB 2026 dijalankan secara efektif,” kata Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha, setelah meninjau langsung kondisi sekolah. Ia menekankan bahwa keterlibatan dewan dalam pengawasan SPMB menjadi penting, karena sistem teknologi yang andal diperlukan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam penerimaan siswa.
Dalam pertemuan dengan pihak sekolah, Nur Djulaeha menyampaikan bahwa krisis komputer bisa mengganggu seluruh tahapan SPMB. “Kita harus memperbaiki sistem teknologi agar tidak terjadi kesalahan manual dan mempercepat proses pengambilan keputusan,” jelasnya. Selain itu, dewan juga menyarankan adanya uji coba sistem sebelum pelaksanaan penerimaan siswa, agar masalah teknis bisa diantisipasi lebih dini.
SMPN 1 Cisarua, yang terletak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, merupakan salah satu sekolah dengan jumlah siswa yang cukup signifikan. Dengan adanya New Policy, sekolah ini berharap menerima dukungan lebih besar dari pihak terkait untuk meningkatkan infrastruktur digital. Nur Djulaeha menyatakan bahwa Komisi IV akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk mempercepat persetujuan anggaran yang diperlukan.
Progres Renovasi dan Pertimbangan Kualitas
Dalam kunjungan tersebut, dewan juga mengapresiasi upaya pihak sekolah dalam memperbaiki sarana pendidikan. Meski progres renovasi telah dimulai, Nur Djulaeha menyoroti beberapa aspek yang perlu diperhatikan. “Kualitas ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan harus menjadi fokus utama,” katanya. Ia menambahkan bahwa perbaikan bangunan harus dirancang agar lebih efisien dalam melayani kebutuhan siswa dan guru, sejalan dengan prinsip New Policy dalam pemerataan akses pendidikan.
Pelaksanaan SPMB 2026 tidak hanya menuntut keselarasan teknis, tetapi juga kehati-hatian dalam menghindari praktik diskriminasi. Komisi IV berperan aktif dalam New Policy ini untuk memastikan data siswa diolah secara akurat dan terbuka. Nur Djulaeha menegaskan bahwa dewan akan terus mengawasi proses SPMB, termasuk memantau kesiapan perangkat komputer dan fasilitas pendukung lainnya.
