Komisi XII DPR Minta Pemerintah Transparan terkait Kenaikan BBM Nonsubsidi
New Policy – Pada hari Minggu, 14 Juni 2026, anggota Komisi XII DPRRI Ratna Juwita mengungkapkan kebutuhan untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Ia menekankan pentingnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) menyampaikan secara jelas mekanisme yang digunakan dalam menentukan harga BBM nonsubsidi kepada masyarakat. Ratna menilai, lonjakan harga BBM nonsubsidi yang signifikan mencerminkan tekanan yang kuat dari pasar global, serta menggambarkan keterbatasan ruang fiskal pemerintah dalam menjaga skema subsidi energi.
Pengaruh Kenaikan Harga BBM pada Ekonomi Rakyat
Kenaikan harga BBM Pertamax yang mencolok telah menimbulkan kejutan di kalangan masyarakat. Ratna menekankan bahwa perubahan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. “Kebijakan ini pasti akan memberikan dampak yang luas terhadap stabilitas ekonomi, terutama bagi lapisan menengah yang secara rutin mengandalkan Pertamax sebagai sumber energi utama,” jelasnya. Ia menambahkan, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan beban biaya transportasi dan sektor logistik nasional. Jika biaya logistik naik, harga barang pokok di pasaran pun bisa mengalami kenaikan signifikan.
“Pemerintah wajib menyampaikan secara terbuka faktor apa saja yang mendasari perubahan harga ini, mulai dari fluktuasi harga minyak mentah internasional, dinamika nilai tukar rupiah, biaya produksi, dan komponen distribusi. Publik berhak memahami informasi yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ratna kepada wartawan.
Dalam wawancara dengan media, Ratna mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM harus disertai penjelasan yang menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa masyarakat kelas menengah sudah cukup terbebani oleh berbagai tekanan ekonomi, dan kebijakan yang tidak diiringi pengungkapan jelas bisa memicu kepanikan. “Jangan sampai kenaikan harga BBM yang tiba-tiba dan tidak diperjelaskan secara transparan justru menurunkan kepercayaan publik,” tambahnya.
Kebutuhan Edukasi dan Mitigasi Dampak
Ratna meminta pemerintah tidak hanya sekadar mengumumkan kenaikan harga BBM, tetapi juga mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya. “Kebijakan ini perlu dibarengi dengan mitigasi yang efektif serta edukasi kepada masyarakat yang terjangkau dan informatif,” ujarnya. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan secara rinci mengenai peningkatan 32 persen yang terjadi, agar tidak muncul spekulasi liar.
“Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang drastis akan mengerek biaya hidup masyarakat, terutama yang berada di lapisan menengah. Jika tidak diimbangi kebijakan subsidi yang lebih luas, perubahan ini bisa mempercepat inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi domestik,” tutur Ratna.
Dalam konteks kebijakan fiskal, Ratna mengingatkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi keseimbangan antara subsidi dan pengelolaan harga BBM nonsubsidi. Ia menekankan bahwa transparansi dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. “Masyarakat perlu memahami alasan di balik keputusan yang diambil, terutama ketika perubahan harga ini berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.
Ratna juga menyebutkan bahwa peningkatan harga BBM nonsubsidi memperlihatkan ketergantungan yang tinggi pada pasar global. Perubahan nilai tukar rupiah, misalnya, menjadi salah satu faktor kritis yang memengaruhi biaya impor minyak. Jika rupiah mengalami pelemahan, harga BBM pun bisa naik signifikan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah diharapkan memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang dinamika ekonomi yang berperan dalam kebijakan tersebut.
Menurut Ratna, kenaikan harga BBM nonsubsidi yang mencapai 32 persen seharusnya dijelaskan secara rinci. Ia mengingatkan bahwa Kementerian ESDM harus segera hadir untuk menjawab kekhawatiran masyarakat. “Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kebijakan ini diterapkan, termasuk keterlibatan perusahaan-perusahaan minyak dalam prosesnya,” ujarnya. Ia berharap penjelasan ini tidak hanya berupa angka, tetapi juga konsep yang mudah dipahami.
Ratna menambahkan bahwa peningkatan harga BBM nonsubsidi bisa menjadi bumerang bagi perekonomian jika tidak diiringi strategi mitigasi yang tepat. “Pemerintah harus mengantisipasi dampak jangka panjang, seperti penurunan daya beli masyarakat dan tekanan pada angka inflasi,” kata anggota Komisi XII tersebut. Ia menilai, kebijakan ini perlu dirancang dengan pertimbangan matang agar tidak merugikan sektor vital seperti transportasi dan perdagangan.
Dalam mengevaluasi kenaikan harga BBM, Ratna juga memperhatikan komponen-komponen yang terlibat. “Biaya pengolahan, distribusi, dan transportasi minyak harus dijelaskan secara terbuka. Tanpa penjelasan yang jelas, masyarakat akan merasa tidak adil,” tuturnya. Ia berharap pemerintah mampu menjelaskan bagaimana setiap komponen harga BBM nonsubsidi dihitung dan dirancang, sehingga masyarakat bisa memahami alasan di balik keputusan tersebut.
Ratna menegaskan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak boleh dianggap sebagai solusi sementara. “Ini adalah kebijakan yang memerlukan konsistensi dan pengawasan, terutama agar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari rakyat,” pungkasnya. Ia menambahkan bahwa transparansi dalam pengambilan kebijakan adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
