Qodari Sebut Prabowo Pemimpin Reformasi Jilid II yang Disinggung Saat Demo di Jakarta
Pernyataan Qodari tentang Pemimpin Reformasi Jilid II
New Policy – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dianggap sebagai figur yang mewakili fase kedua dari reformasi yang sebelumnya dikritik oleh peserta aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta. Dalam pernyataannya, Qodari menekankan bahwa tuntutan yang muncul dari massa aksi selama beberapa tahun terakhir justru sesuai dengan langkah-langkah yang tengah diambil Prabowo untuk memperbaiki sistem ekonomi Indonesia.
“Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan reformasi besar terhadap struktur ekonomi Indonesia, di tengah munculnya berbagai tuntutan dalam aksi demonstrasi,” kata Qodari dalam keterangannya, dikutip Senin 15 Juni 2026.
Menurut Qodari, Reformasi Jilid II—seperti yang disebut Prabowo—merupakan langkah lanjutan dari perubahan besar yang dimulai pada 1998. Fase pertama reformasi berfokus pada penegakan demokrasi dan pembersihan korupsi, sementara fase kedua dianggap sebagai upaya untuk menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Ia menilai bahwa keselarasan ini muncul setelah pemerintah mengakui kelemahan struktur yang selama ini dominan dipegang oleh kelompok elite.
Reformasi Ekonomi dan Kritik terhadap Elite
Qodari mengungkapkan bahwa sistem ekonomi Indonesia yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir justru memberikan keuntungan eksklusif kepada kelompok tertentu. Pemerintah, dalam pandangan dia, harus memperbaiki struktur ini agar tidak lagi menjadi alat yang digunakan oleh para elite untuk memperlebar ruang keuntungan dan menjauhkan keberadaan uang negara dari masyarakat umum.
“Beliau (Prabowo) sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara,” ungkapnya.
Menurut Qodari, kesalahan dalam sistem ekonomi ini berdampak pada ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan peningkatan korupsi. Kelompok elite, baik di pemerintahan maupun sektor swasta, dianggap mampu memanfaatkan kebijakan yang terkesan tidak transparan untuk memperoleh keuntungan besar. Hal ini membuat Reformasi Jilid II dianggap sebagai jawaban atas tantangan yang dihadapi selama reformasi pertama.
Langkah Nyata dalam Penegakan Hukum
Sebagai bagian dari reformasi ekonomi, Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang aktif dalam menegakkan hukum. Salah satu kebijakan yang menarik perhatian adalah penindasan terhadap pelaku korupsi dalam sektor tata niaga minyak. Qodari menyoroti kasus Mohammad Riza Chalid, yang sebelumnya dianggap sebagai tokoh yang tidak tersentuh oleh proses hukum.
“Kan kita sudah tahu yang namanya Riza Chalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo, tersangka, anaknya diburu di luar negeri. Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum,” ujar Qodari.
Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa Prabowo memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam perekonomian nasional. Qodari mengatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum tanpa memandang status sosial atau politik pelaku. Selain itu, Prabowo juga dianggap mengambil inisiatif dalam menata sistem kebijakan yang selama ini dianggap lemah.
Pelaksanaan Reformasi dalam Sektor Sumber Daya Alam
Reformasi Jilid II, menurut Qodari, tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga mencakup tata kelola sumber daya alam. Pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah melakukan tindakan nyata untuk menangani kebun sawit ilegal, yang dianggap sebagai salah satu penyebab ketidakseimbangan ekonomi. Tindakan ini dilakukan dengan menutup area yang selama ini tidak terpantau dan memperbaiki regulasi yang terkesan longgar.
Kebun sawit ilegal, kata Qodari, tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menyalahgunakan hak atas tanah. Dengan reformasi ini, pemerintah diharapkan mampu mengembalikan kebijakan kepada rakyat dan memastikan pengelolaan sumber daya alam lebih adil. Qodari menekankan bahwa langkah ini menjadi bukti bahwa Prabowo tidak hanya fokus pada pemerintahan, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan.
Perbandingan dengan Fase Sebelumnya
Pada fase pertama reformasi, kritik terutama terarah pada perubahan politik dan kebijakan korupsi. Namun, Reformasi Jilid II dianggap lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan penegakan hukum. Qodari menjelaskan bahwa perbedaan ini muncul karena tantangan yang dihadapi masyarakat sudah berubah dari aspek politik ke aspek ekonomi dan sosial.
Menurutnya, kebijakan Prabowo menggabungkan keadilan ekonomi dengan keberlanjutan sistem pemerintahan. Ini berarti bahwa Reformasi Jilid II bukan hanya berupa perubahan struktur pemerintahan, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat untuk memiliki akses yang lebih merata terhadap kekayaan negara. Qodari menambahkan bahwa keberhasilan reformasi ini tergantung pada konsistensi kebijakan dan dukungan masyarakat.
Potensi Dampak Reformasi Jilid II
Dengan Reformasi Jilid II yang diusung Prabowo, Qodari berharap muncul perubahan mendasar dalam cara pemerintah mengelola sumber daya alam dan ekonomi. Ia menilai bahwa jika langkah-langkah ini terus dijalankan, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada kelompok elite dan membangun keadilan yang lebih inklusif.
Pemimpin Reformasi Jilid II, menurut Qodari, juga diharapkan menjadi pilar dalam memperkuat institusi kebijakan dan menjaga stabilitas politik. Ia memperkirakan bahwa kebijakan yang konsisten akan memberikan hasil yang berkelanjutan, sehingga masyarakat bisa melihat perbaikan nyata dalam kualitas hidup dan ekonomi mereka. “Reformasi ini adalah langkah yang tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk generasi mendatang,” tegas Qodari.
Dalam wawancara terpisah, Qodari juga menyebut bahwa Reformasi Jilid II dianggap sebagai jawaban atas tuntutan peserta aksi yang menginginkan perbaikan kebijakan pemerintahan. Ia mengatakan bahwa pemerintah harus terus bergerak untuk memenuhi harapan
