Ini Tugas Said Iqbal di Kabinet Prabowo, Jadi Jembatan Komunikasi Buruh dan Presiden
Solving Problems – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menunjuk Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pengumuman ini dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, pada Senin (8/2/2026) di Istana Negara, Jakarta. Menurut Prasetyo, keputusan tersebut diambil karena pengalaman Said Iqbal dalam mengadvokasi kepentingan para buruh dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sektor pekerjaan.
Rekam Jejak Said Iqbal dalam Gerakan Buruh
Said Iqbal, yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), memiliki sejarah panjang dalam berjuang untuk keadilan bagi para pekerja. Dalam pernyataannya, Prasetyo menjelaskan bahwa Said Iqbal dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam mengambil peran di berbagai isu ketenagakerjaan, termasuk soal perburuhan. “Sebagaimana diketahui bersama, Saudara Said Iqbal selama ini terlibat dalam usaha memperjuangkan isu-isu terkait ketenagakerjaan, terutama soal kondisi buruh,” kata Prasetyo.
“Sebagaimana diketahui bersama, Saudara Said Iqbal selama ini terlibat dalam usaha memperjuangkan isu-isu terkait ketenagakerjaan, terutama soal kondisi buruh,” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, penunjukan Said Iqbal dianggap sebagai upaya untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan kalangan buruh. Sebagai seorang yang telah berpengalaman dalam advokasi pekerja, ia diharapkan dapat menjadi perwakilan yang efektif antara Presiden Prabowo dan berbagai organisasi buruh yang ada di Indonesia. Dengan posisi ini, Said Iqbal bisa membawa aspirasi para pekerja ke lingkaran keputusan pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan sektor pekerjaan.
Peran Strategis dalam Pemecahan Masalah Ketenagakerjaan
Penasihat khusus ini akan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa isu ketenagakerjaan tidak hanya menjadi fokus pembahasan di tingkat kebijakan, tetapi juga terimplementasi secara efektif. Dalam konteks reformasi sistem perburuhan, Said Iqbal diperkirakan bisa membantu merumuskan strategi yang lebih inklusif, terutama dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan dan kurangnya perlindungan bagi buruh di sektor informal.
Menurut sumber di dalam KSPI, Said Iqbal terkenal sebagai sosok yang konsisten dalam menyelesaikan konflik antara pekerja dan pengusaha. Ia juga dianggap sebagai pihak yang mampu membangun dialog antarpihak secara konstruktif, tanpa mengorbankan kepentingan para buruh. Dalam kabinet Prabowo, posisi ini diharapkan bisa menjadi platform untuk mengkoordinasikan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja, seperti upah minimum, jaminan sosial, dan hak pekerja.
KSPI, sebagai organisasi yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja, memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan sosial di Indonesia. Said Iqbal yang menjadi presidennya, telah memimpin organisasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada perjuangan untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja. Penunjukan sebagai penasihat khusus dianggap sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi yang telah ia berikan sebelumnya.
Kontribusi Said Iqbal untuk Kebijakan Buruh
Prabowo Subianto, sebagai presiden, ingin memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya dibuat berdasarkan data dan analisis, tetapi juga menggabungkan input langsung dari para pekerja. Dalam pernyataan resmi, Prasetyo menyebutkan bahwa Said Iqbal akan bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, untuk mengkoordinasikan program yang berdampak langsung pada kondisi buruh.
Menurut sumber di dalam pemerintahan, Said Iqbal akan menjadi jembatan antara kepentingan para pekerja dan pemerintah. Ia diharapkan dapat memastikan bahwa suara buruh dianggap dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, terutama dalam upaya menekan perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak memenuhi kewajibannya terhadap pekerja. “Kehadiran Said Iqbal di lingkaran pemerintahan bisa menjadi pengingat bahwa kesejahteraan buruh adalah prioritas utama dalam pengembangan ekonomi nasional,” ujar salah satu pejabat kabinet.
Konteks Reformasi Ketenagakerjaan di Indonesia
Ketika Prabowo memasuki jabatan sebagai presiden, Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki sistem ketenagakerjaan. Banyak kelompok buruh mengeluhkan bahwa upah minimum masih dianggap terlalu rendah, dan ada banyak perusahaan yang belum memberikan perlindungan sosial yang layak. Penunjukan Said Iqbal diharapkan bisa membantu mengatasi masalah-masalah ini dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan berbagai organisasi buruh.
Di samping itu, Said Iqbal juga akan berperan dalam mempercepat proses reformasi yang berdampak pada pengangguran dan kondisi buruh di sektor informal. Ia dikenal sebagai tokoh yang memiliki kemampuan komunikasi tinggi, baik dalam mengelola konflik maupun dalam membangun kesepahaman antarpihak. “Ini adalah kesempatan besar untuk melibatkan buruh dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga hasilnya lebih bermakna bagi masyarakat,” tambah Prasetyo.
Posisi Said Iqbal di kabinet juga akan memberikan kesempatan untuk mengakses sumber daya dan kebijakan yang lebih luas. Ia bisa menggunakan wewenang ini untuk menekankan pentingnya partisipasi buruh dalam pembangunan ekonomi, serta mengawasi penerapan kebijakan kesejahteraan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, harapan pemerintah adalah agar kebijakan ketenagakerjaan menjadi lebih harmonis dan berkelanjutan.
Keputusan ini juga menjadi bagian dari strategi Prabowo dalam membangun konsensus luas di antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan menempatkan Said Iqbal sebagai jembatan antara buruh dan pemerintah, Presiden berharap bisa menciptakan suasana kerja sama yang lebih solid. “Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga secara langsung memberikan manfaat kepada buruh,” tutur Prasetyo.
Dalam konteks ini, Said Iqbal diharapkan bisa menjadi contoh nyata bagaimana tokoh buruh bisa terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan nasional. Dengan penunjukan ini, ia akan menjadi perwakilan yang dapat memberikan masukan dan juga memastikan bahwa kepentingan buruh tidak terabaikan dalam setiap langkah pemerintah. Penasihat khusus ini akan bekerja secara intensif untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan sektor pekerjaan di Indonesia.
