Kementerian Pertahanan Perpendek Program Bela Negara untuk Calon Manajer Koperasi Desa
Penyesuaian Struktur Pelatihan Mengikuti Perubahan Prioritas
New Policy – Pada Selasa (1/7/2026), Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Donny Ermawan, mengumumkan penyederhanaan durasi program pelatihan bela negara bagi para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Perubahan ini mencerminkan adaptasi Kementerian Pertahanan terhadap kebutuhan masyarakat desa yang semakin berkembang di bidang ekonomi dan manajemen. Menurut Donny, selama ini pelatihan bela negara memiliki komponen cadangan selama satu bulan, namun kini durasinya dipersingkat hanya dua pekan saja.
“Dari segi waktu juga berkurang juga yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Perubahan ini berdampak pada fokus utama program. Dalam pembicaraan di Kompleks Parlemen, Donny menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan militer, seperti pembelajaran mengenai senjata dan taktik perang, tidak lagi menjadi bagian dari kurikulum. “Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer,” tambahnya.
Sebelumnya, pelatihan bela negara memiliki dua komponen utama: pelatihan fisik dan teori yang berlangsung selama satu bulan. Kini, komponen cadangan yang tergabung dalam program ini dihilangkan, sehingga durasi keseluruhan pelatihan dikurangi menjadi dua minggu. Hal ini dilakukan agar para calon manajer dapat lebih fokus pada pengembangan kemampuan administrasi dan manajemen, yang dianggap lebih relevan untuk tugas-tugas mereka di koperasi.
Program Baru Fokus pada Keterampilan Manajerial
Dalam pernyataannya, Donny Ermawan menegaskan bahwa sisa waktu satu bulan yang diberikan kepada para calon manajer akan digunakan untuk pendidikan dan pelatihan sesuai dengan posisi mereka. “Kemudian sisanya yang satu bulan itu adalah untuk pendidikan dan pelatihan manajerial tergantung SPPI ini arahnya ke mana,” katanya.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Kementerian Pertahanan mengakui bahwa pelatihan bela negara, meskipun memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran kebangsaan, sekarang perlu disesuaikan dengan tuntutan dunia usaha dan komunitas lokal.
Menurut rencana, program pelatihan ini akan dimulai dari awal tahun 2026 dan berlangsung selama satu bulan. Durasi yang lebih pendek ini diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kompetensi para manajer, yang sebelumnya terlihat memakan waktu terlalu lama. Selain itu, perubahan ini juga dianggap sebagai langkah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga pelatih.
Proses Pemilihan Calon Manajer Mengalami Penyesuaian
Donny Ermawan menjelaskan bahwa pelatihan bela negara sebelumnya dimaksudkan sebagai bagian dari pendidikan kebangsaan yang melibatkan masyarakat desa dalam menjaga keamanan dan ketahanan wilayah. Namun, dengan adanya penyesuaian, program ini tidak lagi mencakup latihan prajurit atau penggunaan senjata. “Calon manajer akan mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan posisinya,” tambahnya.
Penyesuaian ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat peran koperasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Dengan fokus pada keterampilan manajerial, para calon manajer diharapkan dapat lebih baik dalam mengelola keuangan, membangun jaringan bisnis, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas koperasi. Hal ini menjadi terobosan penting mengingat sektor pertanian dan perikanan, yang menjadi pilar ekonomi banyak desa, membutuhkan pengelolaan yang lebih efisien.
Sebagai pendamping, Kementerian Pertahanan tetap menyediakan pelatihan keterampilan dasar bela negara bagi calon manajer. Namun, konten pelatihan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi saat ini. “Jadi, mereka tidak lagi melatih teknik pertahanan atau pembelajaran mengenai senjata, tetapi fokus pada kemampuan pengelolaan dan penerapan dalam konteks lokal,” ujarnya.
Implikasi Perubahan untuk Kemajuan Desa
Dengan pengurangan durasi pelatihan dan pergeseran fokus, Kementerian Pertahanan berharap mampu membentuk calon manajer yang lebih kompeten dalam menghadapi tantangan sektor ekonomi. Perubahan ini juga mencerminkan kebijakan pemerintah yang ingin mengurangi peran militer dalam segi pelayanan sosial, sehingga sumber daya bisa dialihkan ke sektor yang lebih menonjolkan kegiatan kebangsaan non-militer.
Donny Ermawan menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak berarti mengabaikan pentingnya bela negara. Ia menjelaskan bahwa pelatihan tetap bertujuan untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab warga desa terhadap pertahanan nasional, tetapi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan. “Bela negara tidak hanya tentang latihan senjata, tetapi juga tentang partisipasi aktif dalam membangun ekonomi lokal,” katanya.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program Kementerian Pertahanan dengan kebijakan pembangunan desa. Dengan memperpendek waktu pelatihan militer, para calon manajer dapat lebih cepat memasuki peran mereka, sehingga mengurangi risiko kesenjangan antara pelatihan dan penerapan di lapangan. Selain itu, penyesuaian ini juga memberikan ruang bagi pelatihan-pelatihan lain yang lebih berkaitan dengan tugas-tugas manajerial di koperasi.
Menurut rencana, program pelatihan yang baru ini akan berjalan selama satu bulan, dengan pembagian waktu yang lebih proporsional. Dalam dua minggu pertama, para calon manajer akan mengikuti pelatihan dasar tentang tata cara pengelolaan koperasi, manajemen keuangan, dan perencanaan strategis. Sementara dua minggu terakhir digunakan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam konteks kebijakan desa.
Perubahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas manajemen koperasi desa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan menghilangkan elemen militer, pelatihan ini menekankan pada aspek pembangunan sosial dan ekonomi, yang dianggap lebih relevan dalam era koperasi modern. Kementerian Pertahanan mengakui bahwa penyesuaian ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan sinergi antara bela negara dan pembangunan desa.
Dalam wawancara terpisah, Donny Ermawan menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat untuk para manajer, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam program bela negara. “Pendekatan ini lebih menarik bagi warga desa karena menyesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Dengan demikian, Kementerian Pertahanan berkomitmen untuk
