PT Royal Abadi Buka Suara soal PHK dan Demo Warga, Dinasker KBB Panggil Perusahaan
PT Royal Abadi Buka Suara soal – Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat (Dinasker KBB) berencana memanggil PT Royal Abadi Sejahtera untuk klarifikasi terkait protes warga terhadap kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diduga mengganggu kesejahteraan masyarakat setempat. Demi mengatasi masalah ini, perusahaan telah membuka suara dan menjelaskan bahwa PHK dilakukan secara transparan serta mengutamakan keadilan. “PT Royal Abadi Buka Suara untuk menjelaskan proses PHK yang dilakukan, dan memastikan keberlanjutan hubungan dengan warga,” kata salah satu perwakilan perusahaan. Protes warga di Kampung Cibacang, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, yang berlangsung beberapa hari lalu, menimbulkan sorotan terhadap kebijakan rekrutmen dan penggajian perusahaan.
Proses PHK Dijelaskan dengan Transparansi dan Kepedulian
Menurut Dwi Wahyu, manajemen PT Royal Abadi Sejahtera, PHK yang terjadi bukanlah tindakan sembarangan, melainkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan operasional perusahaan. “Kami melakukan PHK dengan memperhatikan prosedur yang benar, termasuk pemberitahuan sebelumnya dan kompensasi sesuai ketentuan,” jelasnya. PT Royal Abadi Buka Suara bahwa perusahaan terus berusaha meminimalkan dampak negatif dari pengangkatan karyawan, termasuk memberikan pelatihan untuk yang terkena PHK. Dwi Wahyu menegaskan bahwa hubungan dengan warga tetap harmonis, dengan sebagian besar karyawan berasal dari lingkungan sekitar.
“Proses PHK telah dijelaskan secara rinci, dan kami berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat,” ujar Dwi Wahyu. Ia menambahkan bahwa perusahaan juga bersedia menggandeng dinas setempat untuk memastikan semua aturan ketenagakerjaan dipenuhi.
Protes Warga Dipicu Perasaan Terlantar dan Ketidakpuasan
Puluhan warga yang mengikuti unjuk rasa menyatakan bahwa PHK terjadi tanpa adanya kesempatan yang cukup bagi karyawan untuk memperbaiki kinerja. Beberapa dari mereka merasa tidak diberi pilihan untuk bergabung dengan perusahaan lain, sehingga mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. “Kami berharap PT Royal Abadi Buka Suara lebih terbuka dan menunjukkan solusi jangka panjang, bukan hanya pemberitahuan singkat,” kata salah satu peserta aksi. Protes ini juga memicu ketidakpuasan terhadap sistem rekrutmen alih daya yang diterapkan perusahaan.
Dwi Wahyu mengakui bahwa masyarakat masih merasa khawatir, terutama karena PHK terkesan tidak adil. Namun, ia menegaskan bahwa perusahaan sudah berupaya mengatur ulang program sosial, seperti bantuan bahan pokok dan pelatihan keterampilan, untuk mengurangi dampak negatif. “PT Royal Abadi Buka Suara bahwa kami tidak menutup kemungkinan untuk memperbaiki kebijakan tersebut,” tambahnya. Dinasker KBB berharap dengan klarifikasi ini, masalah bisa segera teratasi.
Kebijakan PHK dan Dampak pada Masyarakat Lokal
Aksi protes warga dianggap sebagai respons terhadap kebijakan PHK yang diduga menyingkirkan karyawan lokal. Menurut informasi, beberapa warga yang dipecat tidak diberi peluang untuk melanjutkan kerja di perusahaan lain, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan ekonomi. “Kami menghargai kepedulian warga, dan PT Royal Abadi Buka Suara akan merespons secara aktif,” ujar pejabat Dinasker KBB. Perusahaan juga menyatakan bahwa perekrutan alih daya dilakukan dengan kerja sama yang baik, meski ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini tidak merata dalam memberikan peluang kerja.
Dinasker KBB berencana melakukan investigasi lebih lanjut, termasuk melibatkan mitra penyedia jasa alih daya dan warga setempat. “Kami ingin memastikan bahwa PT Royal Abadi Buka Suara tentang PHK secara jelas dan memenuhi hak-hak karyawan,” kata pejabat yang memimpin penyelidikan. Proses ini diharapkan bisa menyelesaikan perbedaan pandangan antara perusahaan dan masyarakat, serta mencegah ketegangan yang berpotensi memicu konflik lebih besar.
“Dinasker KBB akan menggelar rapat dengan PT Royal Abadi Sejahtera dalam beberapa hari ini untuk mengevaluasi prosedur PHK. Kami ingin pastikan semua pihak merasa puas dengan penjelasan yang diberikan,” terang pejabat tersebut.
Upaya Pemecahan Masalah dan Perspektif Masa Depan
Sebagai langkah awal, PT Royal Abadi Sejahtera berencana merespons keluhan warga dengan mengadakan pertemuan terbuka. “Kami ingin mendengar langsung aspirasi warga, serta menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Dwi Wahyu. Dinasker KBB juga akan meninjau ulang kebijakan rekrutmen alih daya, agar tidak memperparah situasi. “PT Royal Abadi Buka Suara bahwa mereka sudah berupaya optimal, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan,” tambah pejabat dinas. Proses klarifikasi ini diharapkan bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.
Dengan penjelasan dari manajemen dan investigasi oleh Dinasker KBB, diperkirakan masalah PHK dan demo warga akan segera teratasi. “Kami ingin memastikan bahwa PT Royal Abadi Buka Suara tentang PHK ini tidak hanya menjadi respons sementara, tetapi juga jaminan untuk masa depan karyawan dan masyarakat,” ujar Dwi Wahyu. Upaya ini diharapkan bisa menjadi contoh bagus dalam menjaga hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal, serta menunjukkan transparansi dalam pengambilan keputusan bisnis.
