Key Strategy Pemprov Jabar: Janji Relokasi Warga Ciburuy Belum Tercapai
Key Strategy – Program penataan kawasan konservasi yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di wilayah Situ Ciburuy, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, tampaknya belum memberikan hasil optimal bagi masyarakat setempat. Meskipun program ini dipromosikan sebagai upaya konservasi lingkungan yang ambisius, kenyataannya banyak warga yang merasa kecewa dengan janji-janji yang belum terpenuhi. Sepuluh bulan telah berlalu sejak operasi bongkar bangunan liar (bangli) dilakukan di kawasan tersebut, namun nasib puluhan keluarga terdampak masih belum jelas kepastiannya. Key Strategy yang diterapkan pemerintah dinilai perlu evaluasi ulang mengingat respons masyarakat yang semakin kritis.
Nasib Warga yang Masih Terkatung-katung
Dibalik upaya pemprov untuk mempercantik dan menata kawasan konservasi ini, terdapat fakta menarik bahwa puluhan warga kehilangan tempat tinggal mereka tanpa mendapatkan solusi yang memadai. Sebanyak 67 kepala keluarga yang terdampak langsung dari penggusuran tersebut hingga saat ini masih bertahan hidup dengan menyewa rumah. Mereka belum mendapatkan rumah pengganti sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh pihak pemerintah provinsi. Key Strategy yang seharusnya memberikan kepastian bagi warga justru terasa belum berjalan sesuai harapan.
Menurut informasi yang beredar, pihak pemerintah baru saja melakukan survei terhadap lahan-lahan yang berpotensi menjadi lokasi relokasi. Bagi warga yang telah kehilangan rumah mereka, kegiatan survei ini bukanlah kabar baik. Justru, hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa janji-janji Pemprov Jawa Barat masih tertahan di atas kertas dan belum turun ke lapangan secara nyata. Warga mulai mempertanyakan efektivitas Key Strategy yang telah diumumkan sebelumnya.
Keresahan Warga yang Semakin Memuncak
Sekretaris Desa Ciburuy, Yadi Hendardi, menyampaikan bahwa keresahan masyarakat semakin hari semakin meningkat. Warga-warga yang terdampak terus-menerus mempertanyakan kapan rumah pengganti yang telah dijanjikan akan benar-benar dibangun. Mereka merasa menunggu terlalu lama tanpa kepastian yang jelas. Key Strategy yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini justru terasa lambat dalam implementasinya.
“Memang ada beberapa warga yang protes dengan datang ke desa menanyakan kapan relokasi akan dilaksanakan. Kompensasi yang diberikan waktu itu hanya untuk biaya sewa rumah selama satu tahun,” ujar Yadi Hendardi saat ditemui di kantor Desa Ciburuy pada hari Selasa, 14 Juli 2026.
Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan kepada warga terdampak ternyata sangat terbatas. Hanya mencakup biaya sewa rumah selama satu tahun, yang berarti setelah masa tersebut, warga harus kembali menanggung biaya tempat tinggal mereka sendiri tanpa memiliki rumah tetap. Key Strategy yang seharusnya memberikan perlindungan jangka panjang bagi warga terdampak belum menunjukkan hasil yang diharapkan.
Komunikasi Antar Pemerintah yang Perlu Dipercepat
Menurut Yadi, komunikasi antara Pemprov Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebenarnya telah berlangsung sejak awal tahun. Namun, realisasi di lapangan baru terlihat beberapa bulan kemudian, dan itu pun hanya berupa survei lokasi saja. Belum ada tindakan konkret yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses relokasi. Key Strategy yang telah dirumuskan perlu dievaluasi dari sisi koordinasi antar lembaga.
Berdasarkan skema yang telah disampaikan kepada pemerintah desa, terdapat pembagian tugas yang jelas antara kedua tingkat pemerintahan. Pemkab Bandung Barat memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lahan yang sesuai untuk relokasi. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat bertanggung jawab penuh atas pembangunan rumah-rumah pengganti bagi warga terdampak. Key Strategy ini seharusnya dapat berjalan lebih efektif jika komunikasi antar pihak berjalan lancar.
Kendati demikian, warga masih menunggu dengan sabar namun penuh kekhawatiran. Mereka berharap agar janji-janji yang telah diikrarkan dapat segera diwujudkan menjadi kenyataan. Program konservasi yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, kini justru menjadi sumber kekecewaan bagi mereka yang telah kehilangan rumah dan tempat tinggal mereka.
Harapan warga kini tertuju pada kedua tingkat pemerintahan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Tanpa solusi yang tuntas, program penataan kawasan Situ Ciburuy akan terus menjadi kontroversi yang merugikan masyarakat lokal. Key Strategy yang diterapkan perlu penyesuaian agar tidak hanya menjadi janji kosong, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga terdampak penggusuran di masa depan.
