Hasil Pertemuan: Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran
Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran
Penulis: Ausirio Sangga Ndolu/DW Indonesia JAKARTA, KOMPAS.com – Serangan AS dan Israel terhadap Iran, yang menyebabkan kematian Pemimpin Tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, kembali memicu diskusi mengenai peran Indonesia dalam Board of Peace (BoP), inisiatif internasional yang dibentuk AS untuk mendinginkan situasi konflik di Timur Tengah.
Beberapa kelompok masyarakat sipil mulai meragukan keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut. Majelis Ulama Indonesia, akademisi, serta gabungan organisasi swadaya masyarakat turut menyuarakan pertanyaan terhadap keterlibatan negara ini. Bahkan, Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kembali keanggotaan Indonesia di BoP.
Mandat Board of Peace
BoP memiliki tugas utama untuk mempromosikan gencatan senjata, mendistribusikan bantuan kemanusiaan, serta mempercepat pemulihan dan stabilitas wilayah setelah konflik. Namun, setelah serangan terhadap Iran, peran forum ini jadi diperdebatkan. AS dan Israel, yang menjadi pelaku konflik, juga terlibat dalam BoP.
“Ini semua pembicaraan BoP di tunda, perhatian pemerintah kini beralih pada eskalasi konflik Iran,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono.
“Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar,” tambah mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda.
Presiden Prabowo Subianto masih mempertimbangkan langkah terkait BoP. Pemerintah Indonesia berusaha menjaga komunikasi dengan pihak AS dan Iran sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
Pertimbangan Geopolitik
Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, Lina Alexandra, menilai kehati-hatian pemerintah mungkin disebabkan oleh perhitungan geopolitik, terutama dalam hubungan dengan AS. Menurutnya, kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS saat ini memengaruhi keputusan terhadap BoP.
“Ada kemungkinan pemerintah takut jika tidak menerima tawaran bergabung dengan BoP, kita akan mendapat tekanan dalam negosiasi dengan Amerika Serikat,” kata Lina.
Walaupun begitu, Lina mengakui bahwa pertimbangan ini seharusnya tidak lagi menjadi hambatan utama. Pasalnya, kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya disebut sebagai alasan utama kini justru dalam keadaan tidak pasti setelah AS membatalkan beberapa keputusan.
Di sisi lain, Hadza Min Fadhli Robby, dosen hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia, menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak otomatis memberi pengaruh besar terhadap dinamika konflik Timur Tengah. Ia menekankan bahwa beberapa negara di forum tersebut, seperti Turki dan Qatar, justru memiliki pengaruh lebih signifikan karena kontak langsung dengan pihak terlibat.