Program Terbaru: BNPB: Penurunan indeks risiko bencana jadi rapor kinerja pemda

BNPB: Penurunan Indeks Risiko Bencana Jadi Rapor Kinerja Pemda

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menjadi parameter penting dalam menilai efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola ancaman bencana di wilayahnya. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyatakan bahwa pemda harus memenuhi standar layanan minimum (SPM) dalam bidang kebencanaan sebagai fondasi layanan publik bagi masyarakat.

“Indeks Risiko Bencana yang kami keluarkan setiap tahun berfungsi sebagai penilaian kinerja pemda. Kehadiran indeks menurun mencerminkan peningkatan keberhasilan daerah dalam mengelola risiko,” ujarnya dalam seminar Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan 20 Tahun Gempa Jogja yang dihadiri secara virtual dari Jakarta, Kamis.

Secara nasional, Raditya mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, IRBI mengalami penurunan sebesar 2,8 persen. Capaian ini menjadi bukti kemajuan nasional dalam upaya mengurangi risiko bencana. BNPB juga memberikan penghargaan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai memiliki penurunan risiko lebih optimal dibanding provinsi lain.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas daerah, BNPB telah menyediakan peta ancaman (hazard map) dengan skala 1:50.000 yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Ia menambahkan bahwa pada 2026, lembaga tersebut rencananya meluncurkan peta kerentanan nasional dengan skala serupa.

“Platform InaRISK memungkinkan masyarakat dan pemda mengakses peta risiko dengan tingkat detail yang lebih dalam. Di Yogyakarta dan Jawa Tengah, kami telah memetakan kawasan cagar budaya secara 3D sebagai langkah perlindungan warisan sejarah dari ancaman bencana,” jelas Raditya.

Menurutnya, pendekatan yang berfokus pada masyarakat (people-centered approach) menjadi kunci dalam membangun ketangguhan nasional. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan bencana, investasi, hingga inovasi teknologi. “Tantangan kebencanaan masa depan tak terlepas dari perubahan iklim, seperti dampak Siklon Senyar di akhir 2025 yang menyebabkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, serta Sumatera Utara,” katanya.

Raditya berharap integrasi data antar kementerian dan lembaga, termasuk sinkronisasi sistem pemantauan cuaca dengan peta wilayah terdampak dari BNPB, dapat terus diperkuat. Dengan demikian, respons darurat bisa lebih cepat dan efisien, serta mendukung pembangunan resiliensi yang berbasis masyarakat.