Wali Kota Cimahi Soal Dugaan Korupsi Disnaker: Malu, Pekerjaan Ini untuk Masyarakat

Wali Kota Cimahi Janji Evaluasi Total Program Disnaker Pasca-Tersangka Korupsi Ditetapkan

Donasikitabisa.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang menyangkut program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi. Penetapan tersebut dilakukan pada 31 Agustus 2026 dan mencakup anggaran tahun 2022 hingga 2024. Respons cepat datang dari pimpinan daerah: Wali Kota Cimahi menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program pelatihan serta produktivitas tenaga kerja yang dijalankan dinas tersebut, dengan tujuan memastikan tidak ada celah yang dapat memicu pelanggaran hukum di kemudian hari.

Dua Nama Tersangka dalam Kasus Anggaran Multi-Tahun

Kejari Cimahi mengidentifikasi dua individu yang diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan dana program. Pertama, berinisial TD, yang menjabat sebagai mantan Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas (Kabid P2TKT) pada Disnaker Kota Cimahi. Kedua, berinisial YR, seorang staf di dinas yang sama. Keduanya kini berstatus tersangka dan akan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini menyentuh anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pemberdayaan pekerja di tingkat kota. Program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi SDM lokal, membuka akses terhadap keterampilan teknis, serta mendorong daya saing tenaga kerja di pasar kerja. Ketika dana untuk program semacam itu diduga disalahgunakan, dampaknya tidak berhenti pada kerugian fiskal semata—ia juga menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan pekerja.

Wali Kota: “Kita Malu, Pekerjaan Ini untuk Kepentingan Masyarakat”

Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Wali Kota Cimahi menyampaikan bahwa evaluasi terhadap program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja akan segera dilakukan. Pernyataan itu diutarakan pada Kamis (3/9/2026) dan menegaskan sikap bahwa tidak boleh ada pengulangan penyimpangan serupa di masa mendatang.

“Oh iya, pasti dievaluasi. Jangan sampai terjadi kayak begitu lagi. Kita malu lah, kan pekerjaan ini untuk kepentingan masyarakat.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi dua hal sekaligus: komitmen administratif untuk meninjau ulang tata kelola program, serta pengakuan bahwa jabatan publik pada hakikatnya adalah pelayan kepentingan warga. Dalam konteks ini, evaluasi yang dijanjikan bukan sekadar formalitas birokratis, melainkan mekanisme korektif yang bertujuan menutup celah pengawasan, memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk pelatihan pekerja benar-benar sampai ke tujuan akhirnya.

Konteks Program dan Implikasi bagi Pekerja Lokal

Disnaker di tingkat kota memiliki mandat untuk merancang dan melaksanakan program peningkatan keterampilan tenaga kerja, mulai dari pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga program produktivitas yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Anggaran untuk kegiatan semacam itu biasanya bersumber dari APBD dan/atau transfer pemerintah pusat melalui skema bantuan teknis. Ketika pengelolaan anggaran dalam rentang tiga tahun fiskal (2022–2024) diduga mengandung unsur korupsi, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal siapa yang bertanggung jawab secara pidana, tetapi juga sejauh mana program yang seharusnya berjalan telah terganggu atau tidak tersalurkan secara optimal.

Evaluasi yang diumumkan oleh wali kota, apabila dilaksanakan secara transparan dan berbasis data, dapat menjadi titik balik bagi tata kelola program tersebut. Langkah-langkah yang lazim dalam evaluasi semacam ini meliputi peninjauan ulang prosedur pengadaan, audit internal terhadap realisasi anggaran per tahun, pemetaan ulang mekanisme pelaporan, serta penguatan fungsi pengawasan internal di lingkungan dinas. Tujuannya adalah membangun sistem yang membuat penyimpangan menjadi sulit terjadi dan mudah terdeteksi.

Peran Kejaksaan dan Proses Hukum Selanjutnya

Penetapan tersangka oleh Kejari Cimahi menandai transisi perkara dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, tersangka akan dihadapkan pada proses persidangan di pengadilan negeri. Selama proses berlangsung, asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi kedua tersangka. Namun, bagi publik, penetapan ini sendiri sudah menjadi sinyal bahwa aparat penegak hukum memandang cukup bukti untuk melanjutkan perkara.

Bagi warga Kota Cimahi, khususnya para pekerja dan peserta program pelatihan yang menjadi sasaran akhir dari anggaran tersebut, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran daerah memiliki wajah manusia di baliknya. Evaluasi yang dijanjikan oleh pimpinan daerah, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya soal memperbaiki prosedur administratif—ia juga soal memulihkan keyakinan bahwa program pemberdayaan tenaga kerja akan kembali berjalan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.