Dishub KBB Tanggapi Video Viral Oknum Berseragam Instansinya Serobot Antrean di SPBU

Video Viral Serobot Antrean di SPBU Picut Tegas Dishub Bandung Barat: Seragam dan Surat Tugas Relawan Dicabut

Donasikitabisa.com – Sebuah rekaman video yang menyebar luas di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir memicu reaksi keras dari warga Kabupaten Bandung Barat. Dalam cuplikan tersebut, tampak seorang pria mengenakan seragam lengkap beserta atribut resmi sebuah instansi pemerintah sedang memotong antrean kendaraan di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Gestur dan posisi pria itu di depan barisan kendaraan yang menunggu giliran mengisi bahan bakar langsung memicu kemarahan warganet, yang mempertanyakan apakah tindakan semacam itu merupakan representasi dari aparatur negara.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Asep Dendih, akhirnya angkat bicara untuk meredam spekulasi yang terus berkembang di ruang publik. Ia menegaskan bahwa pria yang terekam dalam video tersebut sama sekali bukan pegawai tetap, bukan honorer, dan bukan bagian dari struktur organisasi Dishub KBB. Setelah dilakukan penelusuran internal, terungkap bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai relawan juru parkir yang ditugaskan membantu pengaturan kendaraan di sejumlah titik strategis.

Identitas dan Status yang Tidak Sesuai

Temuan tersebut membawa konsekuensi administratif yang jelas. Pria dalam video memakai seragam dinas lengkap dengan atribut resmi Dishub tanpa pernah memperoleh izin tertulis untuk mengenakan atribut tersebut. Dalam tata kelola instansi pemerintah, penggunaan seragam dan tanda pengenal kedinasan diatur ketat karena keduanya menjadi simbol kewenangan dan kepercayaan publik. Ketika atribut itu dikenakan oleh pihak yang tidak berwenang, maka setiap tindakan yang dilakukan di bawah bayang-bayang seragam tersebut otomatis membebani institusi dengan tanggung jawab yang seharusnya tidak ia pikul.

Asep Dendih menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas insiden yang terjadi. Ia mengakui bahwa kejadian tersebut mencoreng persepsi warga terhadap profesionalisme dan disiplin aparatur perhubungan di tingkat kabupaten.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut,” ujar Asep saat dikonfirmasi pada Kamis (3/9/2026).

Tindakan Administratif yang Diambil

Sebagai respons langsung, Dishub KBB mengambil langkah tegas dan terukur. Seragam serta seluruh atribut kedinasan yang selama ini digunakan oleh relawan tersebut ditarik kembali secara penuh. Tidak berhenti di situ, surat tugas yang menjadi dasar penugasan sebagai relawan juru parkir juga dicabut, sehingga yang bersangkutan tidak lagi memiliki kapasitas resmi apa pun di lingkungan dinas.

Langkah pencabutan surat tugas ini penting untuk dipahami dalam konteksnya. Relawan juru parkir di lingkungan Dishub biasanya ditugaskan untuk membantu kelancaran lalu lintas di titik-titik tertentu, seperti area parkir fasilitas publik atau lokasi kegiatan besar. Mereka bukan aparatur sipil negara, melainkan tenaga sukarela yang bekerja di bawah supervisi dinas. Namun, karena mereka kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat dan kendaraan, kerapian serta kepatuhan terhadap aturan atribut menjadi syarat mutlak agar tidak menimbulkan kebingungan publik.

Implikasi terhadap Kepercayaan Publik

Kejadian ini menyentuh persoalan yang lebih luas dari sekadar satu individu yang melanggar etika antrean. Di mata masyarakat, seragam dinas adalah perpanjangan wajah negara di tingkat lokal. Ketika atribut itu dikenakan secara tidak sah dan dipadukan dengan perilaku yang dianggap arogan—seperti memotong antrean di SPBU—maka kepercayaan warga terhadap institusi yang bersangkutan ikut tergerus. Warga yang setiap hari berhadapan dengan layanan perhubungan, mulai dari pengaturan parkir hingga koordinasi lalu lintas, berhak atas jaminan bahwa setiap orang yang memakai atribut resmi benar-benar berwenang dan terikat disiplin.

Asep Dendih menekankan bahwa penggunaan seragam maupun atribut kedinasan tanpa kewenangan merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi dalam apa pun kondisinya. Ia menegaskan bahwa Dishub KBB tidak ingin satu tindakan oknum berimplikasi pada citra keseluruhan institusi dan pada tingkat kepercayaan masyarakat yang telah dibangun bertahun-tahun.

“Penggunaan seragam dan atribut kedinasan tanpa izin tidak dibenarkan. Kami tidak ingin tindakan oknum tersebut berdampak pada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Dishub KBB,” ujar dia.

Konteks Sosial: Antrean sebagai Norma Bersama

Memotong antrean di SPBU bukan sekadar pelanggaran etika kecil. Di wilayah perkotaan dan suburban seperti Bandung Barat, antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar merupakan titik interaksi sosial yang sangat padat. Warga dari berbagai latar belakang menunggu giliran dalam kondisi cuaca yang tidak selalu bersahabat. Ketika seseorang yang tampak beratribut resmi—dan oleh karena itu diasumsikan memiliki otoritas—memilih untuk melewati barisan, pesan yang tersampaikan bukan hanya soal satu kendaraan yang lebih cepat terisi, melainkan soal ketimpangan akses dan rasa tidak adil yang mengakar.

Video semacam ini menjadi viral bukan semata karena kontennya, melainkan karena ia menyentuh saraf kolektif masyarakat yang lelah melihat privilese informal. Dalam konteks itu, respons cepat dan transparan dari instansi yang atributnya dipinjam menjadi krusial. Keterlambatan atau minimnya penjelasan justru akan memperpanjang siklus spekulasi dan memperdalam luka kepercayaan.

Langkah Ke Depan

Dengan pencabutan atribut dan surat tugas, Dishub KBB secara efektif menutup akses yang bersangkutan terhadap lingkungan dinas. Namun, langkah ini juga menjadi pengingat internal bagi seluruh personel dan relawan yang berinteraksi dengan masyarakat: atribut resmi bukan sekadar pakaian, melainkan kontrak sosial yang mengikat pemakainya pada standar perilaku tertentu. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, akan dibaca publik sebagai cerminan institusi secara keseluruhan.

Warga Kabupaten Bandung Barat kini menanti apakah tindakan administratif ini akan diikuti dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan atribut oleh pihak non-pegawai, sehingga insiden serupa tidak terulang di titik-titik layanan publik lainnya.