Menghadapi Tantangan: Kemarin, kasus pelecehan di FH UI hingga mutasi besar Kejagung
Jakarta, Selasa (14/4) – Berbagai kasus hukum mencuat dalam pemberitaan Antaranews, mulai dari pengawasan pengadaan barang negara, penegakan hukum terhadap dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus, hingga pemeriksaan praktik ilegal di sektor energi dan pendalaman kasus korupsi oleh lembaga penegak hukum.
KPK Perhatikan Pengadaan 25.644 Motor Listrik oleh BGN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan perhatian terhadap pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini menjadi sorotan dalam rangka mengawasi transparansi pengelolaan dana publik.
Sahroni: Pelaku Pelecehan di FH UI Harus Diberi Sanksi Tegas
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal harus diberi sanksi yang tegas. Ia menyoroti perlunya tindakan langsung untuk menegakkan hukum di lingkungan akademik.
“Pelaku pelecehan seksual di FH UI harus diberi hukuman yang jelas,” ujar Sahroni.
Polda Jawa Tengah Bongkar Tiga Sumur Minyak Ilegal di Blora
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Djoko Julianto di Semarang mengatakan, tiga sumur minyak ilegal yang diungkapkan beroperasi selama tiga bulan terakhir. Praktik ini terjadi di tiga lokasi yang berada di area hutan milik Perhutani, Kabupaten Blora.
“Kasus pengeboran ilegal di Blora telah berlangsung sejak Maret hingga April 2026,” terang Djoko Julianto.
KPK Dalami Dugaan Korupsi Terkait Proyek Bekasi
KPK sedang menerobos dugaan keterlibatan anggota polisi aktif bernama Yayat Sudrajat alias Lippo. Ia diduga menerima uang sebesar Rp16 miliar sebagai imbalan dalam beberapa proyek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kejagung Lakukan Mutasi 65 Kajari
Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan mutasi terhadap 65 kepala kejaksaan negeri (Kajari). Salah satu posisi yang diubah adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo. Tindakan ini diambil untuk memperkuat kinerja dan integritas institusi penegak hukum.