Latest Program: Andra Soni Ungkap Pemprov Banten Gratiskan 801 Sekolah Swasta
Andra Soni Ungkap Pemprov Banten Gratiskan 801 Sekolah Swasta
Latest Program – Pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah strategis untuk meningkatkan akses pendidikan melalui inisiatif sekolah gratis yang ditujukan pada sejumlah sekolah swasta. Inisiatif ini bertujuan mengatasi kekurangan daya tampung dari sekolah negeri, yang hanya mampu menampung sekitar 271 unit sekolah menengah atas dengan kapasitas kelas 36 siswa per tahun. Kebijakan ini, yang diumumkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Banten, Andra Soni, dinilai menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pendidikan menengah.
Program Sekolah Gratis untuk Tahun 2025
Dalam wawancara di Kota Tangerang, Sabtu (9/1/2025), Andra menjelaskan bahwa program ini diluncurkan sebagai upaya mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga masyarakat yang tidak mampu. “Di tahun pertama, kita akan fokus pada kelas X dengan total 6.705 penerima manfaat yang berasal dari 801 sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah,” katanya. Ia menekankan bahwa jumlah siswa yang diterima dalam tahap awal ini lebih tinggi dibandingkan daerah lain, menunjukkan komitmen kuat Pemprov Banten dalam memperluas cakupan pendidikan secara merata.
“Di tahun pertama kita menyasar kelas X dengan jumlah 6.705 penerima manfaat dari 801 sekolah swasta yang bekerja sama dengan kami, terbanyak dibanding daerah lain,” kata Andra di Kota Tangerang, Sabtu (9/1/2025).
Program ini didanai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten, sehingga tidak bergantung pada dana pusat. Hal ini memberi ruang bagi lembaga swasta untuk ikut serta dalam mendorong kualitas pendidikan. Andra juga menyebutkan bahwa pendidikan gratis bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi bagian dari visi strategis daerah dalam menciptakan SDM yang berkualitas.
Perluasan ke Madrasah Aliyah Tahun 2026
Sementara itu, untuk tahun 2026, Andra merencanakan ekspansi program ini ke jenjang pendidikan Madrasah Aliyah. “Lalu di tahun ini kita akan kembangkan ke sekolah Madrasah Aliyah,” ujarnya. Tindakan ini dipandang sebagai langkah untuk memperluas manfaat program ke berbagai jenis satuan pendidikan, termasuk madrasah, yang juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.
“Lalu di tahun ini kita akan kembangkan ke sekolah Madrasah Aliyah,” ucap Andra.
Andra menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan mengatasi kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi siswa yang berasal dari daerah terpencil atau keluarga berpenghasilan rendah. Ia berharap program ini bisa memberikan keadilan pendidikan dan meningkatkan partisipasi siswa dalam menempuh jenjang menengah. “Dengan program itu, saya meyakini bisa meningkatkan SDM kita, sesuai dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia,” tambahnya.
Program sekolah gratis ini juga diharapkan mendorong pengembangan infrastruktur pendidikan di Banten. Dengan melibatkan sekolah swasta, Pemprov Banten berupaya memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlatih bisa tersebar secara merata di seluruh wilayah. Selain itu, kebijakan ini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi angka putus sekolah, yang menjadi tantangan utama dalam sistem pendidikan Indonesia.
Dukungan dari Mendikdasmen
Kebijakan yang dijalankan Pemprov Banten mendapat apresiasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Menurutnya, program sekolah gratis ini bisa diterapkan di daerah lain sebagai model yang efektif. “Meskipun berdasarkan penelitian, faktor ekonomi itu bukan alasan satu-satunya anak putus sekolah, ada alasan lainnya seperti lokasi yang jauh, budaya setempat, serta lainnya,” kata Abdul Mu’ti.
“Meskipun berdasarkan penelitian, faktor ekonomi itu bukan alasan satu-satunya anak putus sekolah, ada alasan lainnya seperti lokasi yang jauh, budaya setempat, serta lainnya,” kata Abdul Mu’ti.
Mendikdasmen menyoroti peran penting sekolah swasta dalam mengurangi beban pendidikan, terutama di daerah dengan daya tampung sekolah negeri yang terbatas. “Oleh karena itu, sekali lagi saya mengapresiasi Program Sekolah Gratis yang diinisiasi oleh Pemprov Banten,” imbuh Abdul Mu’ti. Ia menegaskan bahwa program ini bisa menjadi contoh bagus bagi daerah lain dalam mengatasi masalah putus sekolah, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Abdul Mu’ti juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini telah menerapkan pembelajaran yang tidak hanya berbasis sekolah, tetapi juga melalui berbagai sarana seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). “Saat ini, pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di PKBM yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung,” ujarnya. PKBM dianggap sebagai solusi alternatif untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang kesulitan mengikuti program sekolah tradisional.
“Oleh karena itu, sekali lagi saya mengapresiasi Program Sekolah Gratis yang diinisiasi oleh Pemprov Banten,” imbuhnya.
Menurut Andra Soni, program ini adalah salah satu bentuk pengembangan pendidikan yang bertujuan mengatasi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. “Program itu bisa menjadi langkah signifikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif,” katanya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya mengurangi beban biaya, tetapi juga mendorong partisipasi siswa dalam menempuh jenjang menengah, yang merupakan fondasi penting