Latest Program: Warga Makassar Tolak PSEL Dibangun di Tamalanrea, Desak Transparansi AMDAL

Warga Makassar Tolak PSEL Dibangun di Tamalanrea, Desak Transparansi AMDAL

Protes Masyarakat Terhadap Lokasi Pembangunan

Latest Program – Di Kecamatan Tamalanrea, warga lokal menolak rencana pembangunan PSEL yang direncanakan di daerah tersebut. Salah satu tokoh masyarakat, Akbar, menyatakan bahwa kebanyakan penduduk setempat merasa tidak nyaman dengan lokasi proyek yang dianggap terlalu dekat dengan permukiman. Menurutnya, proyek ini berpotensi mengganggu lingkungan sekitar serta kualitas hidup masyarakat.

“Penolakan kami bukan karena program PLTSa itu sendiri, melainkan karena lokasinya. Lokasi ini terlalu dekat dengan area warga, dan risikonya jelas terhadap lingkungan serta kesehatan,” jelas Akbar dalam pernyataannya, Jum’at (8/5/2026).

Terlebih lagi, Akbar menyebutkan warga merasa prihatin karena tidak terlibat langsung dalam proses pemilihan lokasi. Keputusan untuk membangun PSEL di Tamalanrea dianggap diambil tanpa konsultasi yang cukup. Sebagian besar masyarakat baru mengetahui rencana tersebut setelah lokasi secara resmi ditentukan.

Ketakutan masyarakat muncul dari beberapa faktor, seperti risiko pencemaran lingkungan akibat proses pengolahan sampah. Selain itu, keberadaan kendaraan pengangkut sampah di jalur sempit di daerah itu dikhawatirkan mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Akbar menekankan bahwa lokasi ini kurang ideal, dengan akses jalan yang terbatas dan potensi dampak lingkungan yang signifikan.

“Lokasi ini tidak layak. Akses jalan yang sempit akan semakin padat saat kendaraan sampah melewati sana. Dampaknya pasti merambat ke sekitar,” tambahnya.

Warga juga meminta transparansi lebih besar dari pemerintah mengenai AMDAL proyek tersebut. Mereka ingin memahami dampak lingkungan dan langkah mitigasi yang akan diambil. Menurut Akbar, hak warga untuk mengetahui informasi tersebut adalah penting agar bisa membuat keputusan yang lebih bijak.

“Kami hanya ingin transparansi. Jelaskan secara terbuka dampaknya seperti apa dan bagaimana mitigasinya,” ujarnya.

Perubahan Lokasi Setelah Penolakan Warga

Usai menolak pembangunan PSEL di Tamalanrea, Pemkot Makassar mengambil keputusan untuk memindahkan proyek ke kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala. Pemindahan ini dilakukan setelah warga melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Makassar pada 6 Agustus 2025, serta menyampaikan tuntutan ke Wali Kota Munafri ‘Appi’ Arifuddin pada 19 Agustus dan 21 Oktober 2025.

Perubahan lokasi mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Ia menekankan bahwa PSEL sebaiknya dibangun di TPA Antang karena lahan dan infrastruktur sudah disediakan. Zulhas juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur strategis harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, partisipasi publik, serta keberlanjutan lingkungan.

“Di Antang, lahannya tersedia dan akses keluar masuknya sudah ada. Ini tentu lebih memudahkan pelaksanaan proyek,” kata Zulhas saat meninjau TPA Antang, Jum’at (6/2).

Menurut Zulhas, pemindahan ke TPA Antang juga akan mengurangi beban anggaran daerah. Jika PSEL dibangun di luar kawasan tersebut, biaya operasional pemindahan sampah diperkirakan mencapai Rp20 miliar per tahun. Biaya ini bisa menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah.

Sementara itu, Appi mengatakan bahwa arahan Zulhas sangat jelas. Ia menegaskan bahwa pembangunan PSEL harus segera dimulai tanpa pergeseran lokasi lagi. Appi juga berkomitmen untuk menyiapkan kembali dokumen administrasi, termasuk perizinan, sebagai langkah awal proyek.

“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Semua proses akan dimulai dari nol, baik tender awal maupun re-tender,” tutur Appi saat meninjau TPA Antang, Jumat (6/2).

Analisis Politik dan Potensi Konflik

Pemindahan lokasi PSEL dari Tamalanrea ke TPA Antang dianggap sebagai respons terhadap keberatan warga. Namun, akademisi dan aktivis lingkungan menyoroti bahwa keputusan ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Mereka menilai bahwa keputusan pemerintah pusat dinilai tidak mempertimbangkan kondisi lokal yang sebenarnya.

Akbar menambahkan bahwa warga telah berulang kali menyampaikan penolakan, namun proyek tetap berjalan. Menurutnya, pemerintah pusat kurang memahami dinamika masyarakat di daerah itu. “Mereka tidak memikirkan kerugian warga. Tapi tetap memberikan kesempatan kepada PT SUS untuk melanjutkan proyek,” ujarnya.

Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah pusat menjadi sorotan. Meski ada upaya pemindahan, ada kekhawatiran bahwa keputusan tersebut dibuat dengan tekanan dari luar. Pemkot Makassar berharap dengan lokasi baru, proyek bisa berjalan lancar dan mengurangi konflik dengan masyarakat. Namun, keberhasilan ini bergantung pada sejauh mana pihak pemerintah memenuhi harapan warga.

Ada juga pertimbangan ekonomi dalam keputusan ini. Pemindahan ke TPA Antang dianggap lebih efisien karena biaya operasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan lokasi lain. Selain itu, infrastruktur yang sudah siap di TPA Antang akan memudahkan proses pengelolaan sampah. Namun, warga tetap menginginkan transparansi penuh dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Langkah Selanjutnya dan Tantangan

Setelah keputusan pemindahan, Pemkot Makassar langsung memulai proses tender ulang. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki kesan negatif dari proyek sebelumnya. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil.

Akbar menilai bahwa warga masih memerlukan penjelasan lebih rinci mengenai AMDAL dan dampak jangka panjang dari PSEL. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap proyek harus terus dilakukan agar tidak ada kegagalan di masa depan. “Kalau tidak jelas, warga akan tetap skeptis,” tambahnya.

Dengan keputusan baru, Pemkot Makassar berharap bisa menjawab kekecewaan warga dan menyelesaikan konflik. Namun, proses ini membutuhkan kehati-hatian agar tidak memicu penolakan baru di masa depan. Dengan penjelasan yang transparan dan keterlibatan aktif, maka PSEL bisa menjadi solusi yang lebih baik bagi kota.