Solving Problems: Polri Akan Serahkan 321 WNA Sindikat Judol di Jakbar ke Imigrasi
Polri Serahkan 321 WNA Sindikat Judi Online ke Imigrasi
Solving Problems – Menjawab Tantangan: Polri terus berupaya menyelesaikan masalah penggunaan visa wisata untuk kegiatan judi online ilegal di Jakarta Barat. Dalam operasi yang berlangsung, 321 warga negara asing (WNA) terlibat dalam jaringan perjudian daring berhasil diamankan dan akan diserahkan ke Kementerian Imigrasi. Penangkapan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menutup celah hukum yang digunakan sindikat untuk menjalankan bisnis berbasis digital.
“Para pelaku ditangkap saat sedang beroperasi di situs judi online, sehingga dapat langsung diamankan dalam kondisi tertangkap tangan,” ungkap Brigjen Wira Satya Triputra, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, kepada wartawan pada Sabtu (9/5/2026).
Dari total 321 orang yang ditangkap, sebanyak 228 berasal dari Vietnam, 57 dari Tiongkok, 13 dari Myanmar, 11 dari Laos, 5 dari Thailand, serta 3 masing-masing dari Malaysia dan Kamboja. Mereka diduga menggunakan visa wisata sebagai sarana untuk memasuki Indonesia tanpa tujuan kerja, sehingga memudahkan operasi yang dianggap ilegal oleh pemerintah. Polri menjelaskan bahwa seluruh pelaku telah diduga melakukan pelanggaran terkait penggunaan dokumen keimigrasian.
“Semua pelaku menggunakan visa wisata, bukan untuk bekerja, sehingga berpotensi melanggar aturan keimigrasian,” tambah Wira.
Penyerahan 321 WNA ke lembaga imigrasi merupakan langkah awal untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang terkait dengan aktivitas perjudian daring. Selain itu, kejadian ini menjadi momentum untuk mengejar pelaku utama dan sponsor yang mengatur masuknya anggota jaringan ke Indonesia. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan investigasi hingga ke level atas, meski saat ini hanya ada koordinator di masing-masing unit operasi,” jelas Wira.
Langkah Kemitraan dengan Imigrasi
Polri berkoordinasi erat dengan Kementerian Imigrasi dalam operasi penangkapan ini. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan proses administratif terhadap para WNA berjalan efisien, serta mengejar konsekuensi hukum yang lebih lanjut. Dalam menyelidiki jaringan ini, penyidik memperhatikan adanya potensi pelanggaran berupa penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan tujuan masuknya pelaku.
“Kami melakukan operasi bersama Imigrasi untuk memeriksa keberadaan tindak pidana lain yang mungkin terjadi, termasuk penyimpangan dalam penggunaan visa wisata,” ujarnya.
Kemitraan ini juga memberi ruang bagi investigasi lebih lanjut mengenai dana yang dialokasikan untuk operasi perjudian. Polri akan memastikan sponsor dan pihak-pihak yang membantu sindikat diungkap, sehingga masalah korupsi atau kolusi keimigrasian dapat diselesaikan. “Penyelesaian masalah ini tidak hanya menyangkut operasi judi, tetapi juga mencegah penggunaan visa wisata untuk kegiatan kriminal,” tegas Wira.
Konsekuensi Hukum dan Kesadaran Masyarakat
Penyelesaian masalah ini juga berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terkait peran WNA dalam kegiatan ilegal di Indonesia. Polri menekankan bahwa para pelaku terlibat dalam sindikat judi online dianggap sebagai bagian dari sistem yang memperluas ruang gerak kejahatan di ranah digital. “Kami akan terus menyelesaikan investigasi untuk menjamin semua elemen jaringan diungkap, baik melalui penuntutan hukum maupun administratif,” tambahnya.
Sejauh ini, Polri telah menyelesaikan penyelesaian masalah terkait keberadaan jaringan perjudian daring di Jakarta Barat. Namun, langkah ini bukan akhir dari upaya pemerintah menyelesaikan masalah serupa di berbagai wilayah. “Penyelesaian masalah perlu dilakukan secara berkelanjutan, agar tidak ada celah baru untuk aktor kriminal lainnya,” pungkas Wira.