BGN Proses Sidang Etik Pelaku yang Mencambuk Kepala SPPG di Bogor

BGN Siapkan Sidang Etik untuk Korwil Purwakarta terkait Insiden di Bogor

Donasikitabisa.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memproses dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan peristiwa kekerasan terhadap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwakarta di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor. Terduga pelaku berinisial G, yang saat ini menjabat Koordinator Wilayah atau Korwil Purwakarta BGN, akan menjalani sidang etik kepegawaian.

Langkah tersebut ditempuh setelah BGN melakukan investigasi atas kejadian yang menjadi perhatian publik. Peristiwa itu ramai diperbincangkan setelah rekaman seorang pria yang mengalami penyiksaan di KPPG Bogor beredar di media sosial. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BGN, Rahman, menyatakan penanganan terhadap G akan dilakukan melalui mekanisme internal lembaga. Sidang etik dijalankan oleh Biro SDMO BGN Pusat dengan mengacu pada ketentuan kepegawaian yang berlaku.

“Sebagai tindak lanjut atas hasil investigasi, posisi yang bersangkutan sebagai Korwil Purwakarta akan dilakukan penanganan melalui sidang etik kepegawaian di Biro SDMO BGN Pusat sesuai dengan ketentuan berlaku,” ungkap Rahman dalam keterangan tertulis, Minggu 18 Oktober 2026.

Penanganan Internal dan Penegasan Sikap terhadap Kekerasan

BGN menegaskan seluruh tahapan pemeriksaan akan dilaksanakan secara internal. Proses itu dimaksudkan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara proporsional, termasuk dalam menentukan tindak lanjut terhadap pegawai yang terlibat.

Penanganan etik menjadi bagian dari upaya menjaga standar profesionalisme, disiplin, dan integritas aparatur dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG. Program tersebut membutuhkan lingkungan kerja yang tertib serta hubungan kerja yang berjalan sesuai aturan agar pelayanan pemenuhan gizi dapat berlangsung dengan baik.

Rahman menekankan bahwa perbedaan atau konflik antarindividu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan fisik. Lingkungan kerja, termasuk tempat yang berkaitan dengan pelayanan program pemerintah, harus menjunjung penyelesaian masalah melalui prosedur yang semestinya.

“Perselisihan antar individu tidak boleh diselesaikan melalui tindakan kekerasan, terlebih di lingkungan kerja,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa BGN memandang insiden di Bogor bukan hanya persoalan antarpribadi. Peristiwa itu juga menyangkut kewajiban setiap pegawai untuk mematuhi norma kedinasan dan menjaga suasana kerja yang aman bagi rekan-rekan mereka.

Investigasi Dilakukan untuk Memperoleh Gambaran Utuh

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menyampaikan lembaganya memberi perhatian serius terhadap kejadian tersebut. Penelusuran dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta aspek lain yang diperlukan dalam proses penanganan.

Kehati-hatian dalam menyampaikan informasi dinilai penting karena pemeriksaan masih berjalan. BGN tidak ingin kesimpulan terburu-buru muncul sebelum proses internal maupun penanganan oleh pihak berwenang mencapai kejelasan.

“Informasi mengenai peristiwa tersebut perlu disampaikan secara cermat agar tidak mendahului hasil pemeriksaan maupun proses penanganan oleh pihak berwenang,” ujarnya.

Sikap tersebut juga menempatkan investigasi sebagai tahap penting sebelum keputusan etik diambil. Dalam perkara yang melibatkan dugaan kekerasan di tempat kerja, keterangan para pihak dan hasil penelusuran memiliki arti penting untuk memastikan penanganan dilakukan secara adil serta sesuai prosedur.

BGN belum merinci hasil akhir sidang etik maupun bentuk langkah kepegawaian yang akan dijatuhkan kepada terduga pelaku. Keputusan lanjutan akan mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh Biro SDMO BGN Pusat berdasarkan aturan yang berlaku.

Dampak bagi Lingkungan Kerja Program MBG

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis tidak hanya bertumpu pada kesiapan layanan pemenuhan gizi. Profesionalitas personel di setiap tingkatan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran program.

SPPG dan KPPG memiliki peran dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan gizi. Karena itu, situasi kerja yang kondusif diperlukan agar tugas pelayanan dapat dilakukan secara tertib dan tanpa gangguan akibat konflik internal.

Penyelesaian perselisihan melalui mekanisme kelembagaan menjadi hal yang ditekankan BGN dalam menanggapi insiden tersebut. Prosedur etik memungkinkan dugaan pelanggaran ditelaah secara resmi, sekaligus memberi ruang bagi lembaga untuk menegakkan disiplin pegawai.

Perhatian publik terhadap video yang beredar turut membuat penanganan perkara ini menjadi sorotan. BGN menyatakan akan terus menjalankan proses secara cermat, sambil memastikan informasi yang disampaikan tidak melampaui hasil pemeriksaan dan penanganan oleh pihak berwenang.