Pemerintah Siapkan Perpres Pengalihan Saham Whoosh dan Penyelesaian Utang

Pemerintah Siapkan Aturan Presiden untuk Pengalihan Saham dan Penataan Kewajiban Whoosh

Donasikitabisa.com – Pemerintah Indonesia sedang memfinalkan Peraturan Presiden yang akan menjadi dasar hukum bagi pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) kepada Kementerian Keuangan. Regulasi tersebut juga disiapkan untuk mengatur penyelesaian kewajiban finansial proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang beroperasi dengan nama Whoosh.

Langkah ini menempatkan dua kebutuhan penting dalam satu kerangka kebijakan: menjaga layanan kereta cepat tetap berjalan secara andal serta menata beban keuangan proyek secara terukur. Dengan adanya aturan di tingkat Perpres, proses pengalihan kepemilikan dan pengelolaan kewajiban diharapkan memiliki rujukan yang jelas bagi seluruh pihak terkait.

Kolaborasi lintas lembaga

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, menyampaikan bahwa penyusunan regulasi dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara serta Badan Pengelola Investasi Danantara turut terlibat dalam pembahasan tersebut.

“Pemerintah saat ini sedang menyiapkan landasan hukum dalam bentuk Perpres mengenai keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) melalui pengalihan saham PSBI ke pemerintah, ke Kementerian Keuangan,” katanya di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pengalihan saham PSBI kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjadi salah satu inti dari rancangan Perpres. Namun, cakupan kebijakan tidak berhenti pada perubahan struktur kepemilikan. Aturan itu juga diarahkan untuk menjelaskan tata cara penanganan seluruh kewajiban keuangan yang berkaitan dengan proyek Whoosh.

Keberadaan mekanisme yang lebih tegas diperlukan agar keputusan keuangan dan administrasi dapat berjalan dalam jalur yang sama. Pengaturan tersebut penting bagi institusi yang terlibat, karena proyek infrastruktur berskala besar membutuhkan pembagian peran, dasar pengambilan keputusan, dan pengelolaan tanggung jawab yang dapat dipahami secara konsisten.

Operasional menjadi perhatian utama

Pemerintah menetapkan kelangsungan operasi Whoosh sebagai prinsip pertama dalam penyusunan aturan. Kereta cepat Jakarta–Bandung telah menjadi salah satu pilihan transportasi bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antara kedua wilayah. Karena itu, penataan kepemilikan maupun kewajiban proyek dirancang tanpa mengurangi kualitas layanan hariannya.

Penekanan pada kesinambungan operasi menunjukkan bahwa proses regulasi tidak semata-mata berfokus pada aspek korporasi dan pembiayaan. Bagi pengguna, hal yang paling terasa adalah kepastian layanan: perjalanan tetap dapat dilaksanakan, operasional terjaga, dan fungsi transportasi publik tidak terganggu oleh proses penataan di tingkat kebijakan.

Dalam konteks ini, pengalihan saham bukan berarti penghentian atau perubahan mendadak terhadap peran Whoosh sebagai sarana mobilitas. Justru, dasar hukum yang sedang disiapkan dimaksudkan untuk menopang keberlanjutan proyek. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan penyelesaian kewajiban keuangan dapat ditangani seiring dengan tetap berjalannya kegiatan operasional.

Menjaga beban fiskal tetap terkendali

Prinsip kedua yang digunakan pemerintah ialah mengelola kewajiban finansial secara hati-hati agar tidak menekan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di saat yang sama, penyelesaian beban proyek tidak boleh mengganggu kemampuan Whoosh dalam menjalankan layanan.

Keseimbangan ini menjadi bagian penting dari rancangan Perpres. Pemerintah perlu menjaga agar penataan keuangan proyek dilakukan dengan pendekatan yang terukur, sambil mempertimbangkan keberlanjutan operasional. Dengan demikian, kebijakan yang disusun tidak hanya menangani kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memberi arah yang lebih jelas bagi pengelolaan proyek ke depan.

Bagi publik, pembahasan Perpres ini menandai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas dua persoalan yang saling berkaitan: perpindahan porsi saham PSBI dan penyelesaian kewajiban finansial Whoosh. Kejelasan pengaturan diharapkan membantu memastikan setiap tahapan dilakukan sesuai mandat kelembagaan masing-masing.

Kereta Cepat Jakarta–Bandung sendiri memiliki arti penting sebagai penghubung perjalanan antarkawasan. Karena layanan telah menjadi bagian dari pilihan mobilitas masyarakat, kesinambungan pengoperasian menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang menyentuh proyek tersebut. Penataan struktur kepemilikan dan keuangan perlu berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan pengguna layanan.

Perpres sebagai kerangka keberlanjutan

Rancangan Perpres yang sedang dirampungkan diposisikan sebagai payung bagi langkah-langkah selanjutnya. Aturan ini akan memberikan dasar legal atas pengalihan saham PSBI ke Kementerian Keuangan sekaligus memuat prosedur penyelesaian beban finansial proyek Whoosh.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menyatukan kepastian hukum, kelancaran operasional, dan kehati-hatian fiskal dalam satu kebijakan. Fokusnya bukan hanya pada perubahan kepemilikan saham, melainkan juga pada keberlangsungan layanan kereta cepat serta pengelolaan kewajiban yang tidak mengganggu APBN dan aktivitas operasional Whoosh.

Penyelesaian Perpres nantinya akan menjadi tahap penting dalam proses penataan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Bagi pengguna maupun pihak yang terkait dalam pengelolaan proyek, arah kebijakan ini menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keberlanjutan layanan dan pengelolaan kewajiban secara seimbang sebagai prioritas utama.