Meeting Results: Politik sepekan, klarifikasi Kopassus hingga soal RUU PPRT
Politik sepekan: Klarifikasi, RUU PPRT, dan Pembangunan Tanggul Laut
Kopassus Bantah Hoaks Soal Aksi Penamparan
Jakarta, dalam satu minggu terakhir, media ANTARA melaporkan beberapa isu politik yang menarik perhatian publik. Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD membantah berita tentang tindakan penamparan yang dilakukan Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi di Istana Negara. Pernyataan ini diterbitkan melalui unggahan video di akun Instagram resmi penerangan Kopassus @penkopassus.
“Unggahan terkait penamparan tersebut adalah hoaks,” bunyi pernyataan dalam video yang diunggah.
Menteri Pertahanan dan Mantan Perwira Diskusikan Izin Lintas Udara AS
Pembahasan surat pernyataan izin lintas udara Amerika Serikat dilakukan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama para mantan perwira TNI. Rapat ini diadakan di Jakarta Pusat pada Jumat, dengan mayoritas peserta berasal dari eks panglima TNI dan kepala staf kementerian.
Prabowo Pimpin Ratas Soal Proyek Tanggul Laut di Pantura
Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, untuk mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Pulau Jawa. Usai pertemuan, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan fokus rapat pada rencana pembangunan infrastruktur.
Kemhan Pastikan 1.773 ASN Siap Ikuti Pelatihan Komcad
Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan kepastian bahwa 1.773 aparatur sipil negara (ASN) telah bersiap mengikuti pendidikan sebagai calon komponen cadangan (komcad) di enam lembaga pelatihan TNI. Pernyataan ini disampaikan Letjen TNI Gabriel Lema saat membuka upacara pelatihan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.
DPR Setujui RUU PPRT Jadi Undang-Undang
Dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani memulai diskusi dengan pertanyaan, “Apakah RUU PPRT dapat disahkan sebagai undang-undang?” Jawaban dari peserta rapat mengarah pada kesepakatan.
“Setuju,” jawab peserta rapat terhadap usulan penyahihan RUU PPRT.