Andra Soni Minta SPMB Banten Transparan, Bakal Diawasi Maksimal
Special Plan – Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan komitmen untuk menjadikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di provinsi tersebut lebih terbuka, adil, dan akuntabel. Dalam pidatonya di Kota Tangerang, Selasa (26/5/2026), ia menekankan bahwa proses seleksi ini harus dijalankan secara transparan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak seimbang. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
“SPMB ini harus dilaksanakan secara fair, terbuka, dan akuntabel,” ujar Andra Soni. Ia menyatakan bahwa transparansi dalam proses penerimaan peserta didik baru tidak hanya tentang kejujuran dalam teknis pelaksanaan, tetapi juga mencakup keadilan dalam distribusi kuota serta keterlibatan publik dalam pengawasan. Pernyataan ini ditegaskan setelah ia menyoroti adanya potensi intervensi dari oknum yang ingin memaksakan keinginan pribadi dalam pemilihan murid baru.
Transparansi sebagai Jaminan Keadilan
Menurut Andra Soni, terdapat beberapa pihak yang mungkin mencoba memengaruhi hasil seleksi dengan cara-cara yang tidak semestinya. “Di setiap masa SPMB, selalu ada oknum yang berusaha memaksakan keinginannya dan kepentingannya,” terangnya. Hal ini membuatnya yakin bahwa pengawasan dari pihak-pihak terkait menjadi sangat penting untuk menghindari praktik tidak sehat dalam penerimaan murid.
“Proses SPMB hari ini bukan hanya tentang teknis seleksi, tetapi juga mengenai bagaimana hak setiap anak dapat terpenuhi secara merata. Jika tidak ada transparansi, maka mungkin saja anak-anak yang lebih berpotensi akan terabaikan,” kata Andra Soni.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang fokus pada upaya memastikan setiap anak di Banten memiliki akses yang adil terhadap pendidikan lanjutan. “Hak untuk mendapatkan pendidikan tingkat atas adalah hak seluruh warga Banten, termasuk anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau kurang mampu,” jelasnya. Dalam konteks ini, transparansi menjadi syarat utama agar tidak ada kesenjangan yang tidak wajar dalam pemenuhan hak pendidikan.
Andra Soni juga memaparkan bahwa meskipun jumlah sekolah negeri di Banten masih terbatas, pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah pengembangan Program Sekolah Gratis sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pendidikan. “Program ini adalah salah satu alternatif untuk memperluas rasio anak-anak kita yang mengenyam pendidikan lanjutan,” tambahnya.
Program Sekolah Gratis, menurut Andra Soni, diharapkan bisa menjadi pilar dalam memperkuat sistem pendidikan Banten. Ia menjelaskan bahwa program ini dirancang agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan meraih pendidikan yang layak tanpa harus mengorbankan biaya. “Ini adalah upaya untuk memastikan setiap anak, baik dari segi kemampuan ekonomi maupun lokasi geografis, bisa merasakan manfaat dari pendidikan yang merata,” imbuhnya.
Di sisi lain, Gubernur Banten mengakui bahwa masih ada tantangan dalam mempercepat akses pendidikan. Meski telah melakukan banyak langkah, jumlah sekolah negeri yang tersedia belum mampu menampung semua kebutuhan masyarakat. “Kita perlu terus meningkatkan kapasitas sekolah serta memperluas jumlah institusi pendidikan yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat,” ujarnya. Dengan demikian, ia menekankan perlunya kolaborasi antarinstansi untuk mempercepat progres tersebut.
Supervisi Bersama untuk Memastikan Kualitas
Andra Soni menambahkan bahwa dirinya telah memberikan arahan khusus kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Kantor Cabang Dinas (KCD) agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan. “Saya meminta mereka untuk koordinasi dan evaluasi secara terus-menerus agar proses SPMB tetap dijaga keadilannya,” katanya. Ia menjelaskan bahwa tugas ini bukan hanya tanggung jawab dinas pendidikan, tetapi juga menjadi peran kritis dari seluruh elemen masyarakat dalam memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan baik.
“SPMB bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah terhadap pendidikan yang inklusif. Jika tidak diawasi dengan ketat, maka bisa terjadi penipuan atau diskriminasi yang merugikan anak-anak,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, pengawasan maksimal akan memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dalam proses seleksi. “Setiap tahapan SPMB selalu menjadi perhatian publik, jadi kita harus memberikan rasa aman kepada orang tua dan masyarakat bahwa sistem ini tidak bisa dimanipulasi,” kata Andra Soni. Ia menegaskan bahwa transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi aspek kritis untuk menjaga kredibilitas pemerintah.
Dalam konteks ini, Andra Soni juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi seluruh tahapan SPMB. “Seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama menjaga integritas dan transparansi, karena ini berdampak langsung pada masa depan generasi muda Banten,” jelasnya. Ia berharap dengan adanya pengawasan yang intensif, proses seleksi bisa menjadi lebih baik dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik atau kepentingan pribadi.
Menyambut tahun ajaran baru, Gubernur Banten berharap bahwa semua sekolah baik negeri maupun swasta bisa bekerja sama dalam menjalankan SPMB secara seragam. “Saya juga mengingatkan kepada semua sekolah untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan praktik yang menguntungkan kelompok tertentu,” tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Andra Soni tidak hanya memfokuskan pada pengawasan dari pihak pemerintah, tetapi juga menginginkan kolaborasi dari semua pihak terkait.
Dengan adanya program-program seperti Sekolah Gratis, Andra Soni percaya bahwa Banten bisa mencapai tujuan pendidikan yang merata. “Kita perlu berpikir jernih tentang bagaimana semua anak, terlepas dari latar belakang, bisa meraih peluang pendidikan yang sama,” katanya. Ia menegaskan bahwa transparansi dalam SPMB adalah langkah awal untuk merealisasikan visi tersebut.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Gubernur Banten juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus memantau dan memberikan masukan. “Saya berharap masyarakat aktif memberikan saran dan kritik agar proses SPMB bisa terus diperbaiki,” ujarnya. Dengan membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, Andra Soni optimis bahwa sistem pendidikan di Banten akan lebih baik dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
