Komisi VI DPR Dorong Optimisasi Produk Lokal untuk Pasokan Konsumsi Jemaah Haji dan Umrah
Potensi Ekonomi Konsumsi Jemaah Haji dan Umrah
Special Plan – Nurdin Halid, anggota tim pengawas haji dan wakil ketua Komisi VI DPR, menyoroti pentingnya pemerintah memaksimalkan penggunaan produk pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah. Menurutnya, peluang ekonomi dari aktivitas tersebut sangat besar dan seharusnya dimanfaatkan secara optimal. “Angka yang signifikan ini bisa menjadi pendorong bagi perekonomian rakyat dan negara, jika pengelolaan konsumsi jemaah dilakukan dengan strategi yang tepat,” tambah Nurdin.
Penggunaan Produk Impor Masih Dominan
Nurdin mengkritik ketergantungan pada produk pangan impor yang saat ini mengisi pasokan katering bagi jemaah haji RI. Meski jumlah jemaah haji yang akan berangkat tahun 2026 mencapai 221 ribu orang, kebutuhan konsumsinya sendiri telah mencapai Rp 18,2 triliun. Jika dihitung bersama konsumsi umrah, yang berjumlah sekitar 1,7 juta orang, nilai ekonomi total bisa mencapai Rp 60 triliun per tahun. “Kita masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri, seperti Thailand, Vietnam, Brasil, dan negara-negara di Timur Tengah, padahal Indonesia memiliki banyak potensi untuk menyuplai kebutuhan tersebut secara mandiri,” ujarnya.
Multiplier Effect dari Konsumsi Jemaah Haji
Menurut Nurdin, perputaran uang yang terjadi selama konsumsi jemaah haji dan umrah seharusnya memberi dampak langsung terhadap perekonomian nasional. “Potensi ini bisa menjadi penggerak ekonomi jika diarahkan ke sektor lokal, seperti petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi,” jelasnya. Dalam konteks ini, penggunaan bahan pangan lokal bukan hanya menguntungkan rakyat, tetapi juga memperkuat daya tahan industri dalam negeri.
Kerja Sama untuk Penguatan Rantai Pasok
Nurdin mengusulkan kolaborasi antarlembaga dan kementerian untuk meningkatkan efisiensi logistik serta katering jemaah haji dan umrah. “Kita perlu memetakan kebutuhan secara detail, memastikan pasokan bahan baku siap, dan melakukan standardisasi produk agar bisa bersaing dengan barang impor,” katanya. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menjadi konsumen layanan katering, tetapi harus turut serta dalam ekosistem pasokan yang mencakup seluruh tahapan dari produksi hingga distribusi.
QRIS sebagai Alat Penguatan Ekonomi Nasional
Selain menekankan penggunaan produk lokal, Nurdin juga mendorong penerapan sistem transaksi digital seperti QRIS di Arab Saudi. “QRIS bisa menjadi sarana untuk mengawasi alur dana dan memastikan sebagian besar pendapatan dari konsumsi jemaah kembali ke Indonesia,” ujarnya. Dengan teknologi ini, pemerintah bisa mengoptimalkan ekspor bahan pokok seperti beras, sayur, lauk-pauk, dan bumbu dapur, sekaligus mempercepat transaksi yang lebih transparan dan efektif.
Strategi Ekonomi untuk Masa Depan
Nurdin menyoroti bahwa skala ekonomi besar dari jemaah haji dan umrah harus menjadi perhatian utama. “Indonesia sebagai negara pengirim jamaah terbesar di dunia, justru mengalami kehilangan banyak keuntungan karena suplai makanan dominan dikuasai negara lain,” kata Nurdin. Ia menambahkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan, dampaknya akan lebih luas, mulai dari peningkatan pendapatan petani hingga pengurangan ketergantungan pada impor.
Langkah konkret untuk Membangun Kemandirian
Menurut Nurdin, langkah-langkah konkret seperti kerja sama dengan perusahaan katering di Arab Saudi sangat penting. “Jika kita bisa memiliki akses langsung ke sistem dapur katering, maka kontrol atas bahan baku bisa lebih besar berada di tangan rakyat Indonesia,” imbuhnya. Ia juga menekankan peran perusahaan negara (BUMN) dalam mendukung pengembangan ekosistem pasokan.
Potensi yang Belum Tergarap
Nurdin menyatakan bahwa potensi ekonomi dari konsumsi jemaah haji dan umrah tidak dimaksimalkan secara sepenuhnya. “Saat ini, keuntungan besar ini justru mengalir ke luar negeri, padahal seharusnya kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri,” ujarnya. Ia berharap pemerintah lebih proaktif dalam mengatur distribusi produk lokal, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku seperti beras, sayuran, daging, dan bumbu dapur.
Impor Sebagai Tantangan
Nurdin mengungkapkan bahwa ketergantungan pada impor masih menjadi tantangan utama. “Meski produk lokal sudah mampu memenuhi berbagai kebutuhan, pihak-pihak tertentu masih lebih memilih bahan baku dari luar negeri,” katanya. Hal ini berdampak pada pengurangan nilai tambah dalam negeri. Dengan mengoptimalkan rantai pasok lokal, pemerintah bisa menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan mengurangi risiko ketergantungan ekonomi.
Penutup: Tantangan dan Harapan
Nurdin menutup pernyataannya dengan menyoroti peran penting dari pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi. “Dengan mengekspor bahan pangan lokal ke Arab Saudi, kita bisa mengembangkan industri pangan nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pengirim jamaah yang mandiri,” ujarnya. Ia berharap strategi ini tidak hanya berdampak pada sektor katering, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor lainnya, seperti logistik dan teknologi transaksi digital.
Menurut Nurdin, kesadaran akan potensi ini harus diiringi tindakan nyata dari berbagai pihak. “Kita perlu membangun kerja sama yang lebih erat antarlembaga, agar semua aspek konsumsi jemaah haji dan umrah bisa diintegrasikan ke dalam perekonomian nasional,” tambahnya. Dengan cara ini, konsumsi jemaah tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas ibadah, tetapi juga menjadi roda penggerak perekonomian yang stabil dan berkelanjutan.
