KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus DJKA – Dalami Pengumpulan Fee Proyek
KPK Periksa Dua Saksi dalam Kasus DJKA, Ungkap Praktik Pengumpulan Fee Proyek
KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus – Badan Pemeriksa KPK kembali melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret nama-nama terkait Proyek Jaringan Kereta Api (DJKA). Dalam proses penyidikan tersebut, dua saksi dijadwalkan untuk diperiksa guna menggali lebih lanjut mengenai alur pengumpulan biaya fee dari berbagai proyek. Proses ini menggarisbawahi upaya KPK dalam mengungkap praktik penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
“Di mana dalam pemeriksaan ini penyidik sedang menggali informasi mengenai pengetahuan saksi terkait dugaan pengumpulan fee proyek yang dianggap dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Dari fee yang dikumpulkan tersebut, kemudian diduga dialokasikan kepada para pihak di Kementerian Perhubungan,” jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).
Karyawan PT LRS dan Pemilik Perusahaan Disidik
Saksi pertama yang menjadi fokus dalam penyelidikan ini adalah Ushadi Laksana, seorang karyawan PT Len Railway Systems (LRS). Budi Prasetyo menegaskan bahwa Ushadi diduga memainkan peran individu dalam pengumpulan fee dari proyek-proyek konstruksi dan pemeliharaan jalur kereta api. Menurutnya, pengetahuan dan partisipasi Ushadi dalam proses ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana dana yang diduga diperoleh dari kontrak besar disalurkan ke berbagai pihak.
Saksi kedua adalah Muchamad Hicmat, yang tercatat sebagai pemilik perusahaan PT Dwifarita Fajarkharisma dan PT Hapsaka Mas. Penyidikan terhadap Hicmat dilakukan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Budi menjelaskan bahwa dari keterangannya, para penyidik ingin memastikan apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan fee memiliki koneksi langsung dengan kebijakan pembangunan infrastruktur yang dianggap korup.
Kasus Terkuak dari Operasi Tangkap Tangan 2023
Kasus ini awalnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah. Selama operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan uang yang terkait dengan praktik pengambilan fee proyek. Selanjutnya, penyelidikan diperluas hingga mencakup wilayah lain seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi. KPK menyatakan bahwa keberhasilan penyelidikan ini terjadi karena adanya kesinambungan investigasi yang melibatkan beberapa pihak terkait.
Dalam perkembangan terbaru, KPK mengungkap bahwa dugaan pengumpulan fee bukan hanya terbatas pada satu proyek, melainkan mencakup beberapa proyek besar yang dianggap memiliki kemungkinan keterlibatan para pejabat. Dengan menelusuri jejak dana yang dialirkan, penyidik mencoba mengidentifikasi pola korupsi yang mungkin berlangsung secara sistematis. Selain itu, adanya keterlibatan pihak-pihak di Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa kasus ini melibatkan elemen-elemen pemerintahan dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur.
Sudewo Jadi Tersangka dalam Perkara Suap Proyek
Salah satu tersangka utama dalam kasus ini adalah Sudewo, mantan Bupati Pati yang kini berstatus nonaktif. Sudewo dikenai tindak pidana suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang diperkirakan berdampak signifikan pada anggaran daerah. KPK menjelaskan bahwa Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi V DPR RI. Dalam perannya sebagai wakil rakyat, dia diduga memberikan pengaruh dalam pengalokasian dana proyek.
Budi Prasetyo menambahkan bahwa kasus ini menunjukkan hubungan yang kompleks antara pihak-pihak di pemerintahan dan bisnis. “Kasus yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sulawesi membuktikan bahwa praktik pengumpulan fee ini tidak hanya terjadi sekali, melainkan terus berlangsung dalam berbagai tingkatan,” ujarnya. Hal ini mengindikasikan adanya sistem yang terstruktur dalam mengalirkan dana tambahan ke pihak tertentu, yang kemudian digunakan untuk mempercepat proses keputusan atau mengurangi pengawasan.
“Artinya yang bersangkutan ini secara pribadi diduga memiliki peran dalam proses pengumpulan fee proyek tersebut. Artinya, ada keikutsertaan individu yang secara aktif mengambil bagian dalam praktik ini,” imbuh Budi Prasetyo.
Proses Penyelidikan Masih Berlangsung
Kasus DJKA yang ditangani KPK masih dalam tahap penyelidikan intensif. Dengan memeriksa dua saksi yang dianggap memiliki informasi kunci, penyidik berharap dapat menghubungkan adanya aliran dana fee dengan nama-nama yang selama ini dikenal terlibat dalam korupsi. Proses ini juga membantu memperjelas apakah pola pengumpulan fee ini merupakan praktik umum atau hanya terjadi pada satu proyek tertentu.
Selain itu, KPK menyatakan bahwa kasus ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan mekanisme pengawasan di sektor transportasi. “Kasus seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang mengelola dana publik memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas,” tutur Budi. Dengan mengungkap praktik pengumpulan fee, KPK berupaya memperbaiki sistem yang mungkin rentan terhadap kecurangan.
Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana korupsi dapat merambat ke berbagai tingkatan pemerintahan. Dengan adanya keterlibatan anggota DPR dan pejabat daerah, KPK memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat eksekutif, tetapi juga bisa melibatkan legislatif. Proses penyelidikan ini dipandang sebagai langkah penting untuk mengoreksi kesalahan yang mungkin berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Kasus DJKA: Tantangan dalam Pemulihan Kepercayaan Publik
Penyelidikan atas kasus DJKA telah membuka peluang untuk menelusuri lebih jauh praktik keuangan yang diduga terjadi dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengungkap bagaimana fee proyek dikumpulkan dan dialokasikan, KPK berharap dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kemungkinan adanya kesepakatan antarpihak yang menguntungkan diri sendiri. “Kasus ini menjadi bukti bahwa transparansi dalam proyek besar sangat penting untuk menjaga keadilan,” ujar Budi.
Selama ini, KPK menekankan bahwa penyelidikan berlangsung secara sistematis, dengan memperhatikan alur dana dan hubungan antaraktor. Dengan memeriksa saksi-saksi yang ber