KPK Periksa Muhadjir untuk Bandingkan Pembagian Kuota Haji di 2022

KPK Periksa Muhadjir untuk Bandingkan Pembagian Kuota Haji di 2022

Persiapan Investigasi dan Tujuan Pemeriksaan

KPK Periksa Muhadjir untuk Bandingkan Pembagian – KPK melakukan pemeriksaan terhadap Muhadjir dalam rangka penyelidikan kasus korupsi kuota haji yang sedang ditangani. Dalam sesi wawancara, Muhadjir diberi kesempatan untuk menjelaskan perannya sebagai Menteri Agama ad interim selama periode tahun 2022. Sejumlah pertanyaan yang diajukan penyidik KPK bertujuan untuk membandingkan pola distribusi kuota haji selama masa jabatannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Tempus perkara kita kan 2023 hingga 2024. Namun, kita juga ingin melihat bagaimana praktik pembagian kuota di masa-masa sebelumnya. Itu termasuk materi yang ingin kita pelajari, apakah mekanisme ini sama atau berbeda dengan periode sebelumnya,” tutur Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap detail keterlibatan Muhadjir dalam pengelolaan kuota haji. Budi Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya ingin memahami keseluruhan proses distribusi kuota, termasuk bagaimana keputusan-keputusan diambil dan apakah ada indikasi penyimpangan selama masa jabatannya. Dengan mengetahui latar belakang sebelumnya, KPK dapat membandingkan kejadian terkini dengan praktik yang pernah berlangsung di masa lalu.

KPK juga tertarik mengeksplorasi keberlanjutan masalah korupsi dalam pengadaan kuota haji. Budi Prasetyo menyebutkan bahwa investigasi tidak hanya fokus pada tahun 2022, tetapi juga mencakup data dari beberapa periode sebelumnya untuk mengidentifikasi pola pengelolaan yang mungkin konsisten atau berubah. “Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pembagian kuota tahun 2022 tidak hanya dinilai secara terpisah, tetapi juga dilihat dalam konteks kebijakan yang berlaku sebelumnya,” tambahnya.

Peran Muhadjir dalam Kasus

Muhadjir diperiksa KPK kemarin sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Dalam pemeriksaan tersebut, Muhadjir mengungkapkan bahwa ia diberi pertanyaan mengenai tugasnya selama menjabat sebagai Menteri Agama ad interim. Menurut Muhadjir, fokus pemeriksaan terutama pada periode jabatannya yang singkat, yaitu selama 20 hari.

“Hanya itu (materi pemeriksaan) saja. Saya kan pernah jadi ad interim menteri agama tahun 2022. Jabatan tersebut hanya berlangsung dari 30 Juni hingga 19 Juli,” ujarnya setelah selesai diperiksa.

Muhadjir menilai bahwa pemeriksaan tidak terlalu intensif, dan semua yang ditanyakan terkait keputusan-keputusan yang diambil selama masa jabatannya. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak menemukan indikasi kecurangan yang signifikan, sehingga menyebutkan bahwa prosesnya “aman-aman saja.” Menurut Muhadjir, durasi jabatannya yang pendek membatasi ruang untuk terlibat dalam praktik korupsi yang lebih kompleks.

Di sisi lain, KPK tetap mempertahankan rencana investigasi lebih lanjut. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan Muhadjir menjadi salah satu langkah untuk memperjelas alur dana kuota haji. “Pemeriksaan ini adalah bagian dari proses penyelidikan yang terus berjalan. Kita ingin melihat apakah ada kecocokan antara keputusan yang diambil Muhadjir dengan data yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.

Empat Tersangka Utama dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Kasus korupsi kuota haji yang menyeret Muhadjir telah menghasilkan empat tersangka. Mereka terdiri dari beberapa pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan kuota, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan stafsus Yaqut Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA), Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM), dan Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).

Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa KPK telah menyelidiki hubungan antara para tersangka tersebut. Menurut informasi yang diberikan, Ismail Adham diduga memberikan uang kepada Yaqut Cholil Qoumas melalui perantara, yakni Gus Alex. Pemberian uang ini terjadi dalam skala yang cukup besar, dengan nilai mencapai USD 30 ribu. Selain itu, Ismail juga diduga menyerahkan dana kecil senilai USD 5.000 kepada mantan Dirjen PHU Kemenag tahun 2024, Hilman Latief (HL).

Pihak KPK menyebutkan bahwa dana yang dikelola dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 622 miliar. Angka tersebut dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai hasil dari analisis keuangan selama periode jabatan Yaqut sebagai Menteri Agama. “Kerugian tersebut merupakan kumpulan dari beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. BPK memberikan estimasi yang sangat detail,” jelas Budi Prasetyo.

Penyelidikan yang Berlangsung

KPK menekankan bahwa kasus korupsi kuota haji tidak hanya melibatkan peran individu, tetapi juga mekanisme pengelolaan yang lebih luas. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa investigasi ini menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan keuangan dan pemberitahuan dari pihak-pihak terkait. “Kita juga mengecek apakah ada indikasi korupsi dalam penyaluran kuota kepada pelaku pemberangkatan, baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata dia.

Dalam penyelidikan, KPK menemukan bahwa beberapa transaksi dilakukan secara tersembunyi. Misalnya, pengalihan dana kuota haji dari satu pihak ke pihak lain dilakukan melalui jalur yang tidak transparan. Muhadjir sendiri dianggap sebagai salah satu saksi yang dapat memberikan informasi mengenai proses distribusi kuota haji, terutama selama masa jabatannya sebagai Menag ad interim.

Menurut Budi Prasetyo, pemeriksaan Muhadjir menjadi bagian penting dari pengungkapan seluruh jaringan korupsi. “Kita ingin memvalidasi apakah ada kesesuaian antara kebijakan yang diambil selama masa jabatan Yaqut dengan pembagian kuota tahun 2022. Pemeriksaan ini juga membantu kita memahami peran Muhadjir dalam kebijakan tersebut,” ujarnya.

Proses Penghitungan Kerugian Negara

Penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan secara sistematis oleh BPK. Dari data yang dikumpulkan, mereka menemukan bahwa total kerugian mencapai Rp 622 miliar. Angka tersebut mencerminkan total dana yang terkuras akibat praktik korupsi selama masa jabatan Yaqut sebagai Menteri Agama. “Kerugian ini tidak hanya berupa uang yang hilang, tetapi juga mencakup pengalihan kuota ke pihak yang tidak layak, sehingga mengurangi jumlah kuota yang tersedia untuk masyarakat,” tambah Budi Prasetyo.

KPK menegaskan bahwa proses penghitungan kerugian negara telah dipastikan akurat. BPK memberikan laporan yang mengandung data keuangan dan dokumen-dokumen terkait. Dengan adanya kerugian sebesar Rp