Main Agenda: Dudung Berkunjung ke MUI, Serap Aspirasi Ulama untuk Dilaporkan ke Prabowo

Dudung Berkunjung ke MUI, Serap Aspirasi Ulama untuk Dilaporkan ke Prabowo

Main Agenda – Dudung melakukan kunjungan ke MUI dengan peran sebagai individu yang baru diangkat oleh Prabowo Subianto sebagai wakil pemerintah dalam upaya membangun hubungan yang lebih erat antara elite politik dan tokoh agama. Ini menandai langkah awal dari upaya menjembatani antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat yang diwakili oleh para ulama.

Pembukaan Dudung: Pentingnya Silaturahmi dalam Pemerintahan

Dalam jumpa pers yang digelar pada Rabu (6/5/2026), Dudung menyampaikan bahwa pertemuan ini memiliki makna khusus. “Ya, pertemuan ini sangat luar biasa menurut saya. Oleh karena itu, saya hadir karena posisi saya sebagai pejabat baru di KSP yang bertugas mewakili pemerintah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan kesempatan untuk mendengarkan langsung masukan dari para ulama sebagai bentuk komitmen menjaga keharmonisan antar kelompok.

“Ya, pertemuan ini sangat luar biasa menurut saya. Oleh karena itu, saya hadir karena posisi saya sebagai pejabat baru di KSP yang bertugas mewakili pemerintah,” ujarnya.

Aspirasi Ulama dan Tugas Dudung sebagai Perwakilan Pemerintah

Dudung menyampaikan bahwa tujuan utama dari kunjungan tersebut adalah mengumpulkan masukan dari para tokoh agama agar bisa disampaikan langsung kepada Prabowo. “Saya mendengar apa yang menjadi saran masukan dari para ulama. Dan kemudian nanti kita akan laporkan kepada Bapak Presiden, banyak hal-hal yang penting yang tadi saya terima,” jelasnya. Ia menjelaskan bahwa setiap masukan yang diterima memiliki bobot signifikan dan perlu diangkat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan nasional.

“Saya mendengar apa yang menjadi saran masukan dari para ulama. Dan kemudian nanti kita akan laporkan kepada Bapak Presiden, banyak hal-hal yang penting yang tadi saya terima,” jelasnya.

Dudung juga menekankan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke level tertinggi. “Tujuan saya adalah memastikan suara masyarakat yang dirasakan oleh para ulama bisa dihantarkan ke Bapak Presiden. Karena itu, saya berupaya menampung setiap masukan secara utuh,” tambahnya. Ini menunjukkan komitmen pihaknya untuk menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan umat.

Pesan Kunci dari MUI tentang Kesatuan Nasional

Dalam pertemuan tersebut, Dudung menggarisbawahi pesan penting yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Abbas. “Satu hal lagi tadi dari KH Anwar yang Ketua MUI bahwa pentingnya kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga mulut untuk tidak saling membenci, saling merendahkan, saling memfitnah, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga,” ungkapnya. Pesan ini dianggap sebagai penekanan untuk menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik yang terus berubah.

“Satu hal lagi tadi dari KH Anwar yang Ketua MUI bahwa pentingnya kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga mulut untuk tidak saling membenci, saling merendahkan, saling memfitnah, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga,” ungkapnya.

Dudung menekankan bahwa stabilitas negara adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau MUI saja. “Kita semua memiliki peran, baik pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia, agar keutuhan NKRI tetap terjaga,” katanya. Ia menyatakan bahwa keberhasilan menjaga harmoni sosial memerlukan kolaborasi yang aktif dan kepedulian terhadap perbedaan.

Peserta Pertemuan dan Peran MUI dalam Konsensus Nasional

Kunjungan Dudung dihadiri oleh sejumlah tokoh dari MUI, termasuk KH Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum yang hadir secara daring, serta beberapa wakil bidang. Hadir pula Wakil Ketua Umum KH Cholil Nafis dan KH Marsudi Syuhud, serta anggota lain seperti Asrorun Ni’am Sholeh dari Bidang Fatwa, Masduki Baidlowi dari Bidang Infokomdigi, M Azrul Tanjung dari Bidang Ekonomi, KH Abdul Manan Ghani dari Bidang Dakwah, Buya Gusrizal Gazahar dari Bidang Fatwa Metodologi, Prof Sudarnoto Abdul Hakim dari Bidang Hubungan Luar Negeri, dan KH Sholahudin Al Aiyub dari Bidang Ekonomi Syariah.

Dudung menilai bahwa kehadiran para ulama dari berbagai bidang menjadi keuntungan dalam menghasilkan masukan yang lebih holistik. “Partisipasi mereka dari berbagai sektor membuat pertemuan ini lebih lengkap dalam menyikapi isu-isu yang relevan untuk kehidupan masyarakat,” katanya. Ia berharap bahwa masukan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan berimbang.

Dalam suasana yang penuh diskusi, Dudung juga menyampaikan bahwa MUI memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik. “Ulama tidak hanya memberi masukan, tetapi juga menjadi pengawas terhadap kebijakan yang dijalankan. Maka, penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka,” ujarnya. Ini menggambarkan hubungan saling menghargai antara institusi pemerintah dan keagamaan.

“Ulama tidak hanya memberi masukan, tetapi juga menjadi pengawas terhadap kebijakan yang dijalankan. Maka, penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka,” ujarnya.

Pertemuan ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah dalam menghadapi tantangan masa kini. Dudung menyatakan bahwa kedatanganannya ke MUI bukan sekadar prosedur, melainkan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya konsensus dalam penyusunan kebijakan nasional.

Langkah Strategis untuk Menjaga Harmoni Sosial

Sebagai tokoh yang baru diangkat, Dudung menegaskan bahwa kunjungan ke MUI merupakan bagian dari strategi komunikasi