New Policy: Mendagri Bicara Pentingnya Keseimbangan Pengawasan dan Pembinaan Pemda

Mendagri Bicara Pentingnya Keseimbangan Pengawasan dan Pembinaan Pemda

New Policy – Dalam acara Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan, yang digelar di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan penjelasan tentang kebutuhan menyeimbangkan fungsi pengawasan dengan pembinaan terhadap pemerintah daerah (Pemda). Acara ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan pihak terkait, sebagai bentuk penghargaan atas upaya daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.

Menitikberatkan pada Pengawasan

Mendagri menyatakan bahwa selama ini, fokus pembinaan daerah lebih banyak tertumpu pada aspek pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pihaknya cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat konservatif, dengan penekanan pada tindakan pemberhentian atau pembatasan kinerja daerah sebagai bentuk pengendalian. Namun, ia menekankan bahwa pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan pengapresasian yang lebih aktif, sebagai motivasi untuk meningkatkan inovasi dan keberhasilan daerah.

“Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, (saya) pikir, ini kita ‘stick’ terus. Ibarat kelinci itu kan ada istilah stick and carrot. Kita kok (lebih banyak) nakut-nakutin mulu, ‘stick’ (aja), mana carrot-nya,”

Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterbitkan Rabu (6/5/2026). Mendagri menggambarkan bahwa kebijakan pembinaan daerah seharusnya mencakup dua aspek: pengawasan sebagai cara memastikan kualitas pelayanan, serta apresiasi sebagai sarana membangun semangat dan kreativitas daerah. Menurutnya, keseimbangan antara keduanya menjadi kunci dalam menunjang efektivitas sistem pemerintahan Indonesia.

Sistem Desentralisasi Parsial

Dalam penjelasannya, Mendagri menjelaskan bahwa sistem pemerintahan saat ini tidak sepenuhnya menerapkan desentralisasi penuh. Ia menyebut bahwa daerah masih memerlukan bimbingan dari pemerintah pusat, yang dianggap sebagai bentuk desentralisasi parsial. Dalam konteks ini, tugas Kemendagri tetap penting untuk memastikan koordinasi yang seimbang antara kebebasan daerah dan pengawasan nasional.

Kementerian Dalam Negeri terus mengembangkan program pembinaan daerah sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pemerintahan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui pengapresasian berbasis kinerja, yang diharapkan mampu menjadi penggerak bagi daerah-daerah untuk terus berkembang. Mendagri menegaskan bahwa pemberian penghargaan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih dinamis dan berorientasi pada inovasi.

“Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemendagri terus memperkuat program pembinaan daerah, termasuk melalui pemberian apresiasi kepada Pemda yang menunjukkan kinerja baik,”

Kemendagri juga menyebutkan bahwa peningkatan anggaran di tahun 2026 menjadi peluang besar untuk mengembangkan pendekatan pembinaan yang lebih optimal. “Saya langsung nyampaikan kepada internal, Saya bilang, kita go ahead, jalan terus (untuk memberikan insentif kepada daerah). Saya yakin bisa,” tambahnya dalam keterangan resmi.

Kategori dan Pemenang Penghargaan

Pada acara tersebut, penghargaan diberikan berdasarkan empat kategori utama. Kategori pertama adalah penurunan tingkat pengangguran, di mana Kabupaten Barito Utara meraih predikat Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti oleh Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Untuk tingkat kota, Kota Bontang menjadi pemenang Terbaik I, sementara Kota Palangka Raya memperoleh predikat Terbaik II. Di tingkat provinsi, Provinsi Kalimantan Utara menjuarai kategori ini.

Kategori kedua adalah penanggulangan kemiskinan dan stunting. Kabupaten Tapin menduduki posisi Terbaik I tingkat kabupaten, disusul oleh Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di tingkat kota, Kota Banjarbaru menjadi pemenang Terbaik I, sementara Kota Palangka Raya kembali meraih Terbaik II. Sementara Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh penghargaan di tingkat provinsi.

Pada kategori pengendalian inflasi, Kabupaten Sukamara menjadi pemenang Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti oleh Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau. Untuk kota, Kota Samarinda menjuarai kategori ini, sedangkan Kota Banjarmasin meraih Terbaik II. Di tingkat provinsi, Provinsi Kalimantan Barat menjadi pemenang teratas.

Terakhir, kategori creative financing menampilkan Kabupaten Kotabaru sebagai Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Di tingkat kota, Kota Samarinda kembali menjadi pemenang Terbaik I, sementara Kota Palangka Raya memperoleh Terbaik II. Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih penghargaan di tingkat provinsi.

“Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan insentif fiskal kepada para pemenang yakni sebesar Rp 1 miliar untuk Terbaik III, Rp 2 miliar untuk Terbaik II, serta Rp 3 miliar untuk Terbaik I dan tingkat provinsi,”

Insentif ini diharapkan mampu meningkatkan semangat daerah untuk terus berprestasi, sekaligus memperkuat hubungan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan daerah adalah bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan kinerja nasional yang optimal. Dengan pendekatan ini, ia optimis bahwa pemerintah daerah akan semakin aktif dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.

Komitmen untuk Penguatan Sistem

Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta ini juga menjadi momen penting untuk meninjau kembali kebijakan pembinaan daerah. Mendagri berharap, melalui pengapresasian yang lebih sistematis, daerah tidak hanya terpacu untuk memenuhi standar nasional, tetapi juga terdorong untuk berkiprah dalam inisiatif-inisiatif pemerintahan yang berkelanjutan. Dalam pandanganannya, insentif fiskal dan penghargaan bukan sekadar hadiah, tetapi bagian dari strategi membangun sistem pemerintahan yang lebih baik.

Di sisi lain, pemerintah pusat tetap memainkan peran pengawasan untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja daerah. Mendagri menekankan bahwa keseimbangan ini tidak hanya bergantung pada penghargaan, tetapi juga pada kesadaran daerah untuk terus beradapt