Aturan Ojol Masuk Revisi UU LLAJ, Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir 2026

Regulasi Transportasi Digital Disiapkan dalam Revisi UU LLAJ

Donasikitabisa.com – Pemerintah memasukkan pengaturan layanan transportasi berbasis aplikasi ke agenda revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Langkah ini mencakup ojek online serta bentuk layanan digital lain yang beroperasi dalam ekosistem transportasi darat.

Kementerian Perhubungan sedang menyusun ketentuan khusus melalui Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyusunan revisi tersebut diarahkan agar aturan bagi transportasi daring memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan terpadu.

Kepastian Hukum Menjadi Fokus

Kehadiran transportasi berbasis aplikasi telah mengubah cara masyarakat memanfaatkan layanan mobilitas sehari-hari. Pemesanan perjalanan, pengantaran barang, hingga layanan pendukung lain kini banyak dilakukan melalui platform digital. Namun, perkembangan model layanan ini juga membutuhkan pengaturan yang mampu mengikuti perubahan tanpa mengabaikan prinsip keselamatan di jalan.

Masuknya aturan transportasi daring ke dalam revisi UU LLAJ menunjukkan upaya untuk menempatkan layanan digital dalam kerangka hukum transportasi darat. Dengan dasar yang lebih kuat, pengaturan dapat memberi arah yang lebih pasti bagi pengguna, pengemudi, perusahaan aplikasi, serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan.

Kepastian hukum penting karena layanan berbasis aplikasi melibatkan sejumlah unsur sekaligus. Ada aspek perjalanan di jalan raya, penggunaan kendaraan, hubungan antara pengemudi dan platform, serta kepentingan penumpang sebagai pengguna jasa. Revisi undang-undang diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengatur berbagai kebutuhan tersebut secara lebih selaras.

Standar Keselamatan Darat Tetap Utama

Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan seluruh moda transportasi digital memenuhi standar keselamatan darat. Prinsip keselamatan tidak berubah hanya karena layanan dipesan melalui aplikasi. Kendaraan dan aktivitas perjalanan tetap berlangsung di ruang lalu lintas yang sama, sehingga perlindungan bagi pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lain harus menjadi perhatian.

Dalam praktiknya, aturan yang jelas dapat membantu menegaskan tanggung jawab setiap pihak dalam layanan transportasi daring. Pengguna membutuhkan layanan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengemudi memerlukan kejelasan dalam menjalankan aktivitasnya. Sementara itu, penyelenggara platform perlu memiliki acuan yang pasti saat mengembangkan layanan transportasi digital.

Pengaturan melalui undang-undang juga penting agar perkembangan teknologi tidak berjalan terpisah dari tata kelola transportasi nasional. Digitalisasi dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perjalanan, tetapi kemudahan tersebut perlu berjalan bersama kepatuhan pada ketentuan keselamatan dan lalu lintas.

Bagian dari Perubahan Ketiga UU Nomor 22 Tahun 2009

Rancangan aturan ini disiapkan dalam perubahan ketiga terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009. Artinya, pengaturan ojek online dan transportasi berbasis aplikasi tidak diposisikan sebagai isu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari pembaruan kerangka hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara lebih luas.

Pendekatan tersebut berpotensi membantu menyatukan arah kebijakan transportasi darat dengan perkembangan layanan digital yang semakin digunakan masyarakat. Ketika aturan disusun dalam satu kerangka undang-undang, pembahasan dapat mempertimbangkan keterkaitan antara layanan aplikasi, keselamatan jalan, dan penyelenggaraan angkutan.

Meski demikian, proses perumusan regulasi tetap memerlukan ketelitian. Ketentuan yang disusun perlu mampu memberi perlindungan tanpa menghambat manfaat teknologi bagi masyarakat. Keseimbangan itu menjadi penting agar layanan digital dapat terus digunakan secara bertanggung jawab dan tetap sejalan dengan kepentingan keselamatan publik.

Target Penyelesaian Sebelum Akhir 2026

Pengerjaan revisi UU LLAJ yang memuat pengaturan transportasi daring ditargetkan rampung sebelum penghujung 2026. Target tersebut memberi gambaran bahwa pemerintah sedang menyiapkan fondasi regulasi untuk menghadapi kebutuhan transportasi berbasis aplikasi dalam beberapa tahun ke depan.

Bagi masyarakat, pembahasan ini relevan karena layanan ojek online telah menjadi bagian dari pilihan mobilitas harian. Kejelasan aturan dapat memperkuat pemahaman mengenai standar layanan yang diharapkan, terutama dalam kaitannya dengan keselamatan perjalanan di jalan.

Bagi pengemudi dan pelaku usaha digital, revisi ini juga menjadi perkembangan yang perlu diperhatikan. Ketentuan baru nantinya dapat memengaruhi tata kelola layanan, kewajiban penyelenggaraan, serta standar yang harus dipenuhi dalam operasional transportasi berbasis aplikasi.

Pada akhirnya, penyusunan regulasi ini diarahkan untuk menghadirkan aturan yang lebih kokoh bagi transportasi digital. Ojek online dan layanan sejenis diharapkan tetap dapat berkembang sebagai pilihan mobilitas masyarakat, dengan keselamatan darat dan kepastian hukum sebagai pijakan utamanya.