Antisipasi Serangan Siber, DPR Desak Pengesahan RUU KKS
Main Agenda – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pentingnya mempercepat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sebagai upaya menghadapi ancaman dari dunia maya yang kian mengintai Indonesia. Anggota Komisi I DPR, Syamsu Rizal, yang kerap disapa Deng Ical, mengungkapkan bahwa RUU ini menjadi jawaban yang mendesak terhadap risiko serangan siber yang terus meningkat, serta untuk menjaga kedaulatan digital negara. Dalam sebuah wawancara di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (6/7/2026), ia menekankan bahwa regulasi tersebut sangat vital dalam memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah dan masyarakat untuk melindungi infrastruktur kritis serta data penting.
Perang Siber Menjadi Ancaman Serius
Dalam era digital yang semakin pesat, Indonesia kini menghadapi tantangan yang tidak terduga dari ancaman siber. Peningkatan tajam dalam serangan kejahatan cyber, seperti peretasan sistem pemerintah, pencurian data pribadi, dan gangguan terhadap layanan publik, memaksa DPR untuk mempercepat pembahasan RUU KKS. Syamsu Rizal menjelaskan bahwa RUU ini tidak hanya menjadi perlindungan terhadap serangan eksternal, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi Indonesia dalam mengelola risiko yang muncul dari dalam negeri. “Serangan siber bisa mengganggu stabilitas nasional, mulai dari keamanan informasi hingga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.
“RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ini wujud dari komitmen bangsa untuk mempersiapkan diri lebih dini, meskipun sudah boleh dikatakan agak ketinggalan. Namun, kesadaran ini muncul untuk melindungi pertama kedaulatan negara,” kata Syamsu Rizal.
Menurutnya, pengesahan RUU KKS akan menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi perang siber yang diperkirakan akan semakin menjadi ancaman utama di masa depan. “Dengan adanya undang-undang ini, kita bisa membangun sistem pertahanan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi, baik dari segi teknis maupun regulasi,” tambahnya. DPR, sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengesahkan undang-undang, dianggap perlu menjadi pelaku utama dalam menjamin keamanan digital Indonesia.
RUU KKS: Payung Hukum untuk Digital Sovereignty
Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dirancang untuk menjadi payung hukum yang menyeluruh dalam mengatur keamanan siber di Indonesia. RUU ini menargetkan peningkatan kemampuan negara untuk melindungi data, mengelola risiko serangan, serta mendorong keunggulan dalam teknologi digital. Syamsu Rizal mengatakan bahwa dalam membangun digital sovereignty, RUU KKS memainkan peran kunci sebagai acuan untuk mengatur aktivitas yang berdampak pada keamanan nasional. “Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perlindungan identitas nasional dalam ruang digital,” terangnya.
DPR mengusulkan RUU KKS sebagai upaya untuk menjawab tantangan yang muncul dari globalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meluas. Selain itu, RUU ini juga bertujuan meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman yang bisa berasal dari pihak-pihak luar, seperti negara-negara lain atau organisasi internasional. Syamsu Rizal menambahkan bahwa dengan adanya regulasi ini, Indonesia bisa lebih aktif dalam mengendalikan lingkungan digital dan meminimalkan kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.
Kesiapan Nasional dalam Perang Siber
Di tengah meningkatnya ancaman siber yang bervariasi, baik dari peretasan maupun penggunaan teknologi untuk menyebarkan informasi palsu, Syamsu Rizal menilai bahwa RUU KKS menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kesiapan nasional. “Perang siber tidak hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga bisa memengaruhi kehidupan nyata, mulai dari ekonomi hingga keamanan politik,” katanya. Ia menyoroti bahwa RUU KKS akan membantu pemerintah dalam mengambil tindakan cepat ketika ada kejadian serangan siber yang berdampak luas.
Komisi I DPR, yang merupakan pengawas utama RUU KKS, telah melakukan diskusi intensif untuk menyeimbangkan antara perlindungan data dan kebebasan informasi. Syamsu Rizal menjelaskan bahwa RUU ini mencakup berbagai mekanisme, seperti pengawasan terhadap kegiatan siber, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, serta pembentukan badan pengawas khusus. “Dengan RUU ini, kita bisa merespons serangan siber secara lebih terstruktur dan cepat, tidak hanya pada saat terjadi, tetapi juga untuk mencegahnya sebelumnya,” katanya.
Peran DPR dalam Mendorong RUU KKS
Sebagai lembaga legislatif, DPR dianggap memiliki peran penting dalam menjamin keberhasilan RUU KKS. Syamsu Rizal menggarisbawahi bahwa dukungan legislatif sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pengesahan. “Kita harus selaras dalam mengambil keputusan, agar RUU ini bisa segera diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” katanya. Ia menambahkan bahwa kerja sama antar-fraksi di DPR menjadi faktor kritis dalam mendorong RUU ini menjadi undang-undang yang berlaku.
DPR juga memperhatikan aspek-aspek seperti keterlibatan masyarakat, serta kebutuhan teknologi dalam mendukung regulasi ini. Syamsu Rizal menekankan bahwa RUU KKS harus dirancang dengan memperhitungkan kebutuhan pihak yang terlibat, seperti lembaga pemerintah, bisnis, dan masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa RUU ini tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan,” ujarnya.
Perspektif Internasional dan Tantangan dalam Pengesahan
Kebutuhan pengesahan RUU KKS juga didukung oleh kompetensi internasional, di mana negara-negara lain sudah memiliki regulasi serupa untuk melindungi keamanan digital mereka. Syamsu Rizal mengatakan bahwa Indonesia harus segera menyesuaikan diri dengan tren global ini, karena jika tidak, bisa tertinggal dalam kompetisi teknologi dan keamanan siber. “RUU KKS akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menguatkan posisi sebagai negara yang siap dalam menghadapi perang siber,” katanya.
Meski telah mengalami progres, Syamsu Rizal mengingatkan bahwa masih ada tantangan dalam pengesahan RUU KKS. “Kita harus mengatasi berbagai perbedaan pandangan di antara fraksi, agar RUU ini bisa diterima secara luas dan segera berlaku,” terangnya. Ia menilai bahwa RUU KKS adalah langkah penting untuk membangun keamanan digital yang lebih kuat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi yang baik antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat.
DPR menargetkan RUU KKS akan segera disahkan dalam beberapa bulan mendatang, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya siber. Syamsu Rizal menambahkan bahwa dengan adanya RUU ini, Indonesia akan lebih siap menghadapi ancaman yang semakin kompleks, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. “Kita harus bersiap, karena perang siber akan terus berlangsung hingga ke depan, dan RUU KKS adalah bagian dari strategi untuk menghadapinya
