Muktamar NU Minta Pemerintah Hentikan Penggunaan Anggaran Pendidikan untuk MBG Mulai 2027

Muktamar NU Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK soal Pembiayaan MBG dari Anggaran Pendidikan

Donasikitabisa.com – Debat soal sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas setelah forum tertinggi Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan rekomendasi tegas: pemerintah wajib menghentikan alokasi anggaran pendidikan untuk membiayai MBG paling lambat tahun anggaran 2027. Rekomendasi ini lahir dari Sidang Pleno Muktamar Ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur, dan menegaskan bahwa ketentuan yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh ditunda pelaksanaannya hingga 2028.

Rekomendasi Komisi C Bahtsul Masail Qanuniyah

Di balik rekomendasi tersebut terdapat kerja panjang Komisi C Bahtsul Masail Qanuniyah Muktamar Ke-35 NU, badan yang bertugas mengkaji persoalan hukum dan kebijakan publik dari perspektif fikih dan tata negara. Komisi ini menyimpulkan bahwa penggunaan anggaran pendidikan—yang secara konstitusional diamanatkan minimal 20 persen dari total belanja negara—untuk keperluan di luar sektor pendidikan bertentangan dengan semangat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, pemerintah diminta menjalankan putusan MK tanpa penundaan apa pun.

Laporan hasil pembahasan Komisi C disampaikan langsung oleh Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Salahudin al-Aiyub, di hadapan peserta Sidang Pleno 3. Ia membacakan rekomendasi tersebut di Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Tambakberas, Jombang, pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Sidang Pleno 3 menjadi salah satu sesi paling krusial dalam rangkaian Muktamar karena membahas isu-isu kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan jutaan warga negara.

Latar Belakang: Putusan MK dan Kontroversi Pembiayaan MBG

Program MBG, yang diluncurkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan gizi anak sekolah dan masyarakat rentan, sejak awal menuai pertanyaan soal sumber dananya. Anggaran pendidikan, yang secara konstitusional harus dialokasikan minimal 20 persen dari APBN, selama ini menjadi instrumen utama pembangunan sekolah, gaji guru, dan infrastruktur pendidikan. Ketika sebagian dari anggaran tersebut dialihkan untuk membiayai distribusi makanan bergizi, muncul kekhawatiran bahwa sektor pendidikan justru akan mengalami defisit pendanaan.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang mengatur batasan penggunaan anggaran pendidikan. Putusan itu menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus benar-benar diperuntukkan bagi pemenuhan hak warga negara atas pendidikan, bukan dialihkan ke program sosial lain tanpa dasar hukum yang jelas. Rekomendasi Muktamar NU pada dasarnya meminta pemerintah mematuhi putusan tersebut secara penuh dan tepat waktu, bukan menunda pelaksanaannya hingga tahun anggaran berikutnya.

Autoritas Muktamar dan Dampak Rekomendasi

Muktamar merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur organisasi NU, digelar setiap lima tahun sekali. Keputusan yang diambil di Sidang Pleno memiliki bobot moral dan sosial yang sangat besar mengingat NU menaungi puluhan juta anggota di seluruh Indonesia, termasuk ribuan pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam. Rekomendasi yang keluar dari forum ini sering kali menjadi tolok ukur bagi kebijakan publik, terutama yang menyangkut isu keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks ini, desakan agar pemerintah tidak menunda pelaksanaan ketentuan MK hingga 2028 membawa implikasi kebijakan yang signifikan. Pemerintah akan menghadapi tekanan untuk segera merumuskan skema pembiayaan alternatif bagi MBG—misalnya melalui pos anggaran kesehatan, program sosial, atau mekanisme pendanaan khusus—sebelum tahun anggaran 2027 dimulai. Keterlambatan dalam penyesuaian ini berpotensi menciptakan kekosongan regulasi yang justru merugikan kedua program sekaligus: pendidikan dan gizi masyarakat.

Implikasi bagi Sektor Pendidikan

Bagi dunia pendidikan, rekomendasi Muktamar NU ini menjadi pengingat bahwa anggaran pendidikan bukan sekadar angka dalam dokumen APBN, melainkan amanat konstitusional yang mengikat. Setiap realokasi tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi melemahkan kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang sudah kekurangan sarana dan prasarana. Pesantren dan madrasah yang menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional juga terdampak langsung apabila anggaran pendidikan tergerus untuk keperluan lain.

Salahudin al-Aiyub, dalam penyampaiannya, menekankan bahwa kepatuhan terhadap putusan MK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab negara terhadap konstitusi. Penundaan pelaksanaan putusan pengadilan tertinggi dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap supremasi hukum yang menjadi pilar negara Pancasila.

Menanti Respons Pemerintah

Rekomendasi Muktamar Ke-35 NU ini kini menjadi perhatian publik dan pengamat kebijakan. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan, diperkirakan akan merespons desakan tersebut dengan penjelasan teknis mengenai skema transisi pembiayaan MBG. Bagaimana pemerintah menyikapi rekomendasi ini—apakah dengan penyesuaian anggaran, pembentukan pos pendanaan baru, atau mekanisme lain—akan menjadi penentu apakah tahun anggaran 2027 benar-benar menandai berakhirnya penggunaan anggaran pendidikan untuk program di luar sektor pendidikan.

Yang jelas, suara NU dalam isu ini bukan sekadar catatan kaki dalam diskursus kebijakan. Dengan basis massa yang luas dan tradisi keilmuan yang mengakar, rekomendasi Muktamar memiliki daya tekan moral yang sulit diabaikan oleh pembuat kebijakan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah anggaran pendidikan boleh dialihkan, melainkan bagaimana pemerintah menemukan jalan keluar yang menghormati konstitusi sekaligus tetap memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.